Bendera Tauhid Tidak Dilarang

Ketua Front santri Indonesia (FSI), Habib Hanif Alatas menunjukkan perbedaan bendera tauhid dan bendera HTI

Jakarta (wahdahjakarta.com)-,Kementrian Koordinator  Bidang Politik Hukum dan  Keamanan (Kemenko Polhukam) menggelar Dialog Kebangsaan bersama Tokoh-tokoh Ormas Islam di kantor Kemenko Polhukam, di Jakarta, Jum’at (09/11/2018).

Dalam pertemua tersebut Ormas-ormas Islam bersepakat untuk menjaga persatuan, kesatuan, dan mengedepankan dialog dalam segala hal, pasca kasus pembakaran bendera bertulisan kalimat tauhid di Garut, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

“Kita sepakat kita akan menjaga persatuan, kesatuan, mengedepankan dialog dalam segala hal dan terpenting terkait masalah bendera, tadi sudah dijelaskan,” ujar Ketua Umum Front Santri Indonesia (FSI) Habib Hanif Alatas.

Pada pertemuan antara pemerintah dan ormas Islam itu ia menjelaskan perbedaan antara bendera bertulisan kalimat tauhid –seperti yang dibakar di Garut tersebut– dengan bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Hanif bahkan membawakan contoh dua jenis bendera dimaksud dan memperlihatkannya kepada para peserta dialog, antara lain Menko Polhukam Wiranto, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, perwakilan PBNU, GP Ansor, dan ormas-ormas Islam lainnya.

“Bahwasanya yang tidak boleh ini bendera ini,” jelas Hanif seraya mengangkat contoh bendera hitam yang disertai tulisan “Hizbut Tahrir Indonesia”. “Ini bendera HTI ini, tadi sudah dijelaskan secara gamblang,” imbuhnya usai pertemuan.

Sedangkan yang satunya, yaitu bendera mirip yang dibakar di Garut, “Yang ini tidak pernah dilarang,” tegasnya seraya memperlihatkan contoh bendera hitam bertulisan putih kalimat tauhid dalam lafadz Arab “La ilaha illallah Muhammad Rasulullah”. “Tadi sudah dijelaskan dan disepakati oleh beberapa (ormas)…” sambungnya.

“Artinya,” lanjut Hanif, “ke depan bendera tauhid yang seperti ini dan dengan warna apapun tidak boleh di-sweeping lagi, tidak boleh dilarang lagi, tidak boleh dikucilkan lagi. Ini sudah menjadi kesepakatan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia….

Mudah-mudahan dengan adanya kesepakatan ini bendera ini wajib untuk dihormati, wajib dimuliakan. Dari PBNU tadi juga sudah minta maaf, dari Banser juga sudah minta maaf.”

Pertemuan itu digelar terkait kasus pembakaran “bendera tauhid” oleh oknum Barisan Ansor Serbaguna (Banser) tersebut. Pada dialog bertema “Dengan Semangat Ukhuwah Islamiyah, Kita Jaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa” ini, pihak yang bertemu dari pemerintah antara lain Menko Polhukam Wiranto dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, serta dari tokoh-tokoh agama Islam, para ulama, para habaib, dan pimpinan ormas Islam di antaranya dari Gerakan Pemuda (GP) Ansor dan PBNU.

Wiranto mengatakan, dalam dialog tersebut telah terjadi kesepakatan bahwa ada kesalahpahaman yang tidak lagi boleh terjadi di masa ke depan.

GP Ansor menyampaikan, sangat menyesalkan terjadinya pembakaran bendera bertulisan kalimat tauhid oleh oknum Barisan Ansor Serbaguna (Banser) di Garut, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

“Kami sangat menyesal dengan peristiwa ini, aturan organisasi juga sudah diterapkan, untuk hukum dipasrahkan oleh penegak hukum. Jangan sampai hal ini (pembakaran, Red) terjadi lagi dan sudah ditegaskan kepada anggota kami. Jika ada hal itu terulang maka akan ada tindakan tegas. Kami memohon maaf karena peristiwa ini menjadi gaduh,” kata Perwakilan GP Ansor Khairul Anwar.

Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini menyesalkan peristiwa yang terjadi di Garut.

Sumber: Hidayatullah.com

Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia Lepas Puluhan Da’i ke Pedalaman

Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia Lepas Puluhan Da’i ke Pedalaman
(Jakarta) wahdahjakarta.com — Puluhan Da’i Alumnus Sekolah Tinggi  Ilmu Da’wah (STID) Mohammad Natsir yang akan melaksanakan pengabdian dakwah di penjuru Nusantara dilepas secara simbolik oleh Ketua Umum Dewan Da’wah Mohammad Siddik di Masjid Al-Furqon Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia, Jalan Kramat Raya 45 Jakarta Pusat, Jumat (9/11) ba’da Shalat Jumat.

Para Da’i akan mengisi pos-pos dakwah di 23 provinsi untuk membimbing masyarakat setempat, baik dalam hal ibadah, sosial, maupun ekonomi, yakni Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, NTB, NTT, Ambon, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Mohammad Siddik menyematkan sorban kepada 10 Da’i perwakilan sebagai tanda resmi dilepasnya 82 Da’i-Da’iyah untuk menjalankan tugas dakwah selama satu tahun ke depan.

“Alhamdulillah di hari yang mulia ini, kita semua mendapat kehormatan untuk melepas Da’i yang telah belajar selama 4 tahun di STID Mohammad Natsir, dimana misi utamanya untuk mengemban amanah dakwah,” ujar Siddik di hadapan jamaah Shalat Jumat Masjid Al-Furqon.

Ia menambahkan, tugas ini merupakan kesempatan berharga yang tidak mudah didapatkan oleh banyak orang.

“Tidak ada hidup yang lebih mulia melainkan meneruskan risalah dakwah. Ini menjadi kesempatan yang tidak mudah didapatkan oleh siapapun juga,” papar Siddik

Siddik berpesan agar selama masa pengabdian Da’i dapat membuat sesuatu yang konkret, yaitu infrastruktur dakwah.

Dewan Da'wah

Ketua Umum Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia, Mohammad Siddik mengalungkan sorban kepada salah satu alumni STID Mohammad Natsir yang akan diutus dalam dalam tugas da’wah ke pedalaman Indonesia, Jum’at (9/11/2018.

“Dalam bertugas di daerah, usahakanlah membangun sesuatu yang konkret, yang dibangun dengan partisipasi masyarakat setempat, baik sebuah pesantren, rumah tahfidz, SD, TPA, PAUD, perpustakaan, Masjid, atau Majelis Taklim. Hendaklah ini menjadi suatu hal pasti yang saudara kerjakan di lapangan,” pesannya.

Selain itu, Ketua STID Mohammad Natsir Dwi Budiman Hakim berharap dan mendoakan para Da’i agar dapat menjalankan dakwah dengan sebaik-baiknya.

“Dewan Da’wah dan STID Mohammad Natsir mengucapkan selamat kepada Da’i Alumni STID Mohammad Natsir yang sebentar lagi akan segera bertugas di lapangan. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan pertolongan dan ketabahan pada ujian-ujian dakwah yang akan dihadapi,” ungkap Dwi Budiman yang mendampingi Mohammad Siddik melepas Alumnus STID Mohammad Natsir angkatan VII.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada PT Paragon yang sampai saat ini terus berkontribusi dan memberikan dukungan kepada dewan da’wah untuk mengirimkan Da’i ke pedalaman,” kata MC Hairul Anwar di sela-sela acara.

Setelah prosesi penyematan dilaksanakan, Maybank Syariah menyerahkan secara simbolik wakaf 2.250 Al-Qur’an untuk Muslim di pedalaman Indonesia kepada Da’i Dewan Da’wah. (Rilis)

Apotek Wahdah Buka Cabang ke.5 di Makassar

Grand Opening Cabang ke.5 Apotek Wahdah, Sabtu (10/11/2018)

(MAKASSAR) wahdahjakarta.com – Acara Grand Opening Apotek Wahdah Cabang Daeng Tata, Sabtu (10/10) bertempat di Jln. Daeng Tata Raya No. 79 A, Kec. Tamalate, kota Makassar resmi dibuka pagi tadi sekitar pukul 10.00 Wita.

Acara tersebut dihadiri oleh Direktur PT BCF (Berkah Cahaya Farmasi) Tuti Adythama, Perwakilan Puskesmas Tamalate Sitti Suleha, dan Ketua Bidang Tiga Departemen Pengembangan Usaha DPP Wahdah Islamiyah Hizbullah Mahdin.

Acara ini diisi dengan pemeriksaan kesehatan, pembagian vitamin, cek darah, bagi para peserta yang hadir.

Dalam sambutannya Tuti Adythama menyampaikan kehadiran Apotek Wahdah diharapkan lebih mendekatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat terutama pelayanan yang berkualitas  serta berharap  agar apotek lebih maju dan meningkatkan pelayanan yang maksimal tidak hanya berorientasi terhadap bisnis serta mampu bersinergi dengan program pemerintah.

“Karena kita ingin bersinergi dengan Penerintah dalam hal  pelayanan kefarmasian dengan mengusung tagline memberikan pelayanan cepat, tepat dan Islami,” ucapnya dihadapan peserta acara Grand Opening.

Direktur PT BCF ini mengharapkan keberadaan Apotek Wahdah tidak sekedar hanya sebagai unit bisnis saja, akan tetapi bisa menjadi sarana yang bisa membantu masyarakat dalam memilih dan menggunakan obat dengan menyiapkan para apoteker yang handal untuk mengedukasi dan melayani masyarakat.

Senada dengan itu, Sitti Suleha, Apoteker Penanggung Jawab Puskesmas Tamalate memberikan ucapan selamat atas pembukaan cabang baru Apotek Wahdah karena dinilai bisa menjadi solusi bagi masyarakat sekitar Tamalate kota Makassar.

“Saya berharap supaya Apotek Wahdah bisa bersinergi dengan kami nantinya,” tukasnya.

Pada kesempatan itu juga, Hizbullah Mahdin menyebutkan bahwa salah satu unit usaha ormas Islam Wahdah Islamiyah yang bergerak dibidang kefarmasian adalah Apotek Wahdah. Menurutnya, dakwah itu perlu sokongan finansial yang cukup, agar menyebar dan diterima oleh masyarakat.

“Saya pikir dulu usaha ini susah. Namun nyatanya Allah memberi kita kemudahan. Apotek Wahdah adalah usaha kami dalam menjalankan usaha mandiri kelembagaan Wahdah. Semoga bisa membuka cabang baru di beberapa tempat di Indonesia. Meskipun baru 5 cabang yang kita punya,” pungkasnya.

Salah satu pasien yang datang, Hasnah (66) mengaku senang dengan dibukanya cabang ini.

“Saya punya penyakit asam urat dan akar gigi. Makanya saya datang kesini dan ternyata ada acara pengobatan gratis. Alhamdulillah. Semoga Apotek Wahdah bisa berjaya,” ungkapnya. []

Reporter: Zulkifli Tri Darmawan

Pernyataan Sikap Forum Masyarakat Bogor Anti LGBT

Walikota Bogor Bima Arya menyampaikan orasi sikap Pemkot Bogor tentang LGBT dan prostitusi online di hadapan massa peserta Aksi 911 #TolakLGBT di Bogor, Jum’at (9/11/2018).

Bogor (wahdahajakarta.com)-, Sebanyak 46 organisasi masyarakat (ormas) di kota Bogor yang tergabung dalam Forum Masyarakat Bogor Anti LGBT menggelar aksi damai tolak LGBT di Bogor pada Jum’at (9/11/2018).

Menurut Ketua Forum Abdul Halim, aksi damai ini bertujuan untuk menyuarakan penolakan terhadap perilaku LGBT sekaligus meminta pemerintah kota Bogor untuk mengeluarkan aturan yang ketat dan tegas tentang LGBT.

Aksi damai dimulai dengan konvoi dari Masjid Amaliah Ciawi, kemudian transit di Masjid Raya Bogor untuk menunaikan shalat Jum’at. Usai shalat Jum’at, massa yang diperkirakan berjumlah ribuan melanjutkan dengan longmarch menunju Balaikota Bogor.

Di Balaikota delegasi perwakilan massa bertemu dan berdialog dengan Walikota Bogor, Ketua DPRD Kota Bogor, Kapolresta kota Bogor, Dandim 0606 kota Bogor, dan unsur Muspida lainnya.

Dalam dialog  yang berjalan lancar dan khidmat ini Walikota Bogor Bima Arya menyambut baik kedatangan massa yang meminta penegakkan aturan tentang LGBT. Bima menyatakan rasa terimakasih kepada delegasi perwakilan ormas.

“Kami berterima kasih atas aspirasi yang disampaikan hari ini, merupakan dukungan moral kepada pemkot Bogor,” ucapnya.

Dalam dialog ini pula Ustad Abul Halim selaku juru bicara delegasi menyampaikan tiga pernyataan sikap Forum Masyarakat Bogor Anti LGBT, yakni menolak segala tindakan dan perilaku LGBT, meminta Pemkot Bogor dan DPRD Kota Bogor menerbitkan aturan pelarangan LGBT di Bogor, dan mengajukan penutupan situs-situs online yang digunakan sebagai transaksi pelaku LGBT.

Berikit pernyataan sikap selengkapnya.

FORUM MASYARAKAT BOGOR ANTI LGBT

Kepada Ykh.
1. Walikota Bogor
2. Ketua DPRD Kota Bogor
3. Kapolres Kota Bogor
4. Ketua MUI Kota Bogor

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan bertawakal kepada Allah SWT kami Forum Masyarakat Bogor Anti LGBT (Gay Biseksual dan Transgender) yang merupakan gabungan dari beberapa ormas lembaga komunitas Bogor Raya dengan ini menyatakan :

1. Kami menolak segala macam tindakan dan perilaku LGBT di Bogor khususnya dan di Indonesia pada umumnya.
2. Kami mendesak pemerintah kota Bogor dan DPRD kota Bogor agar membuat aturan tentang pelarangan aktivitas LGBT baik melalui Perda Khusus Melarang LGBT atau melalui Perda Ketahanan Keluarga.
3. Kami mendesak pemerintah kota dan DPRD kota Bogor untuk mengajukan penutupan situs situs media sosial dan aplikasi handphone, dll. yang mengarah pada perbuatan dan tindakan LGBT kepada Presiden melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi.
4. Kami siap bekerjasama dengan pemerintah kota khususnya dengan seluruh pihak umumnya dalam melakukan upaya pencegahan penanggulangan serta pembinaan bagi para pelaku lgbt.

Demikian surat pernyataan ini kami sampaikan Semoga dapat dilaksanakan serta mengundang keberkahan dan pertolongan Allah SWT di kota Bogor khususnya dan di Indonesia pada umumnya
Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bogor 9 November 2018

 

Forum Masyarakat Bogor Anti LGBT

 

Ketua
Abdul Halim

Pernyataan dan tuntutan ini diterima dan disambut baik Pemkot Bogor. Walikota Bima Arya menyampaikan secara langsung sikap Pemkot Bogor di hadapan massa aksi usai dialog dengan perwakilan massa.