MUI Imbau Umat Islam Waspadai Parpol Pengusung Sekularisme dan Liberalisme

(Jakarta) wahdahjakarta.com— Wakil Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat,  KH. Fahmi Salim mengimbau umat Islam untuk mewaspadai partai politik dan lembaga yang mengusung ide sekularisme dan liberalisme.

“Umat Islam wajib mewaspadai parpol dan lembaga negara yang menyuarakan ide sekularisme dan liberalisme”, ujarnya kepada wahdahjakarta.com, Ahad (16/12/2018) siang.

Sebabnya, lanjut Ustadz Fahmi karena kedua paham itu bertentangan dengan Islam dan haram hukumnya bagi umat Islam mengikuti paham-paham tersebut sesuai fatwa MUI tahun 2005.

Imbauan tersebut disampaikan Ustadz Fahmi menyikapi pernyataan Komisioner Komnas Perempuan Imam Nahe’i yang menyebut poligami bukan bagian dari Islam.

Wakil Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah itu memandang, Komnas perempuan bukan pihak yang memiliki otoritas menentukan sesuatu termasuk syariat Islam atau tidak. Karena Komnas Perempuan bukan lembaga keulamaan.

“PSI dan Komnas Perempuan bukan lembaga keulamaan apalagi lembaga Islam yang berhak menentukan sesuatu itu ajaran Islam atau bukan. Mereka bukan juru bicara atas nama Islam’’, jelasnya.

Diketahui, Imam Nahe’i melontarkan statement, poligami bukan syariat Islam dalam sebuah diskusi di salah satu restauran di kawasan Kuningan Jakarta Selatan, Sabtu (15/12/2018).

“Saya berkeyakinan poligami bukan ajaran Islam. Jauh sebelum Islam datang itu praktik poligami sudah dilakukan. Artinya dengan menyebut poligami ajaran Islam itu keliru. Kemudian Islam datang dan ada ayat poligami itu dalam konteks apa, memerintahkan atau mengatur,” kata Imam sebagaimana dilansir dari detik.com.

Menanggapi hal itu Ustadz Fahmi Salim menyatakan, mereka bukan juru bicara atas nama Islam.

“Mereka bukan juru bicara atas nama Islam, dan Statemen mereka adalah pembajakan atas Islam“, pungkasnya. [sym]

Komnas Perempuan Sebut Poligami Bukan Ajaran Islam, MUI: Itu Tidak Berdasar

(Jakarta) wahdahjakarta.com— Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (Sekjen MUI) Pusat, Anwar Abbas, menanggapi pernyataan Komisioner Komnas Perempuan Imam Nahe’i yang menyebut poligami bukan ajaran Islam.

Poligami, kata Anwar, adalah ajaran Islam.

Ia menerangkan, Islam membolehkan poligami asal sang suami bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya. Tapi kalau takut tidak bisa berbuat adil, maka beristrilah dengan satu orang saja.

“Oleh karena itu, mengatakan bahwa poligami bukan ajaran Islam jelas tidak berdasar dan menyesatkan,” tegasnya sebagaimana dilansir dari hidayatullah.com, Ahad (16/12/2018).

“Allah Subhanahu Wata’ala saja sebagai pembuat syariat, membolehkan (poligami), lalu mengapa kok ada di antara kita yang berani-berani menyatakan bahwa poligami bukan ajaran Islam.”

Anwar menceritakan, pada masa-masa awal Islam, Nabi Muhammad, Umar bin Khaththab dan Sahabat-Sahabat yang lain punya istri lebih dari satu. Kalau poligami bukan ajaran Islam, maka mereka, kata Anwar, telah keluar dari ketentuan ajaran Islam.

“Masak Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam yang membawa ajaran agama Islam keluar dari jalur dan ajaran agama yang beliau bawa sendiri,” ujarnya.

Sebelumnya, Komisioner Komisi Nasional (Komnas) Perempuan Imam Nahe’i menyebut, pihak yang menganggap praktik poligami merupakan sunnah adalah bentuk penodaan terhadap agama Islam.

“Poligami sunah, menurut saya penodaan agama, karena tidak ada dalam fikih. Boleh saja (poligami), tapi tidak naik sampai tingkat sunah,” sebut Imam dalam acara diskusi Perempuan dan Politik; ‘Bisakah Poligami di Indonesia Dilarang?” di Gado-gado Boplo, Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu, 15 Desember 2018 kutip Tempo.co.

Imam pun secara terang-terangan menyebut bahwa praktik poligami tak serta merta merupakan ajaran agama Islam. Sebab, menurutnya, jauh sebelum agama Islam datang, praktik poligami sudah dilakukan sehingga pihak yang menganggap bahwa praktik poligami ajaran Islam adalah pemahaman yang keliru.

“Jauh sebelum Islam datang, praktik poligami sudah dilakukan. Poligami ajaran Islam itu keliru,” menurut Imam.

Selain itu, Islam menurut Imam, tidak memerintahkan umatnya untuk melakukan poligami. Tetapi, memang ada aturan mengenai hal itu.

“Islam datang bukan memberikan poligami, tapi memberikan pengaturan,” menurut Imam.

Respon dan tanggapan senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat, Ustadz Fahmi Salim, MA. Ia menyatakan, Komnas Perempuan tidak memiliki otoritas untuk menentukan sesuatu itu ajaran Islam atau bukan.

“PSI dan Komnas Perempuan bukan lembaga keulamaan apalagi lembaga Islam yang berhak menentukan sesuatu itu ajaran Islam atau bukan”, tegasnya melalui pesan whatsapp kepada wahdahjakarta.com, Ahad (16/12/2018) siang.

“Mereka bukan juru bicara atas nama Islam. Statemen mereka adalah pembajakan atas Islam”, pungkasnya. [sym]

Sumber: Hidayatullah.com

Di Ummat Fest 2018, Ketua Wahdah Ungkap Rahasia Sukses Dakwah WI di 34 Provinsi

Ketua Wahdah Islamiyah, Ustadz Muhammad Qasim Saguni dalam diskusi dakwah, “Ayo Tarbiyah” di arena ajang Ummat Fest 2018 Celebes Convention Center (CCC) Makassar, Jum’at (14/12/2018)

(Makassar) wahdahjakarta.com— Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Wahdah Islamiyah (WI), ustadz Ir. Muhammad Qasim Saguni, MA mengungkapkan, rahasia sukses perkembangan dakwah Wahdah Islamiyah yang telah menjangkau 34 Provinsi di Indonesia adalah kaderisasi melalui sistim halaqah tarbiyah (pembinaan intensif).

Hal itu disampaikan Ustadz Qasim saat berbicara dalam Diskusi Dakwah “Ayo Tarbiyah” sebagai rangkaian Umat Fest 2018 di Celebes Convention Center (CCC), Jl. Tanjung Bunga, Makassar, Jum’at (14/12/2018).

“Mereka yang dikirim sebagai dai-dai adalah kader, lahir dari tarbiyah dan di sana mereka juga menjadikan tarbiyah sebagai motor penggeraknya,” ungkapnya sebagaimana dilansir dari wahdah.or.id.

Tarbiyah yang dimaksud, lanjut pendiri WI ini adalah pembinaan intensif dengan sistem halaqah (kelompok kecil) dengan jumlah peserta yang terbatas dan memiliki program serta kurikulum yang teratur. Inilah lanjut Ustadz Qasim yang membedakan belajar melalui sistim halaqah dengan ta’lim umum dan atau program dakwah umum lainnya.

“Kalau dalam dakwah umum pesertanya banyak, tidak terbatas, berbeda dengan tarbiyah yang pesertanya dibatasi (dalam satu halaqah),” ujar mantan Sekretaris Jenderal WI ini.

Aspek lain yang menjadi nilai khas dari program pembinaan intensif melalui halaqah tarbiyah kata Magister Kajian Islam ini adalah interaksi yang intens antara Murabbi (Pengajar/mentor) dengan mutarabbi (murid). Bahkan murabbi terlibat secara langsung dalam mengontrol dan memantau perkembangan peserta tarbiyah.

Dalam tarbiyah ada beberapa program yang dijalankan yakni tahsinul qira’ah (perbaikan bacaan Al-Qur’an), hafalan al-Qur’an, hafalan hadits. Pelaksanaan program tersebut dikontrol oleh murabbi sebagai pengajar. Bagaimana bacaan al-Qur’annya, bagaimana perkembangan pemahamannya, bagaimana pengamalannya dan sebagainya,” jelas ustadz Qasim.

Pengontrolan inilah yang menurut ustadz yang juga praktisi pengobatan Thibun Nabawi ini akan berpengaruh terhadap output atau pun hasilnya.

Saat ini Wahdah Islamiyah telah memiliki cabang di 34 Provinsi dan 193 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Yang terbaru adalah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Wahdah Islamiyah Lombok Utara yang diresmikan dan dikukuhkan padan Jum’at (14/12/2018). [ed:sym].

Ustadz Fahmi Salim: PSI dan Komnas Perempuan Lakukan Pembajakan Atas Islam

Ustad Fahmi Salim, Sumber Photo: menatahidup.com

(Jakarta) wahdahjakarta.com— Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat,  KH. Fahmi Salim menganggap sikap Komnas Perempuan yang sebut poligami bukan ajaran Islam sebagai pembajakan atas ajaran Islam.

Hal itu disampaikan Ustadz Fahmi menyikapi dukungan Komnas Perempuan terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang melarang poligami.

“PSI dan Komnas Perempuan bukan lembaga keulamaan apalagi lembaga Islam yang berhak menentukan sesuatu itu ajaran Islam atau bukan. Mereka bukan juru bicara atas nama Islam. Statemen mereka adalah pembajakan atas Islam”, jelasnya melaui keterangan tertulis yang diterima wahdahjakarta.com, Ahad (16/12/2018).

Ketua MIUMI DKI Jakarta ini justeru meluruskan apa yang sebenarnya bukan bagian dari Islam.

“Yang jelas bukan ajaran Islam itu adalah: free sex, perselingkuhan, kumpul kebo, perzinahan, kawin kontrak (mut’ah), kawin sejenis, prostitusi anak dan prostitusi LGBT”, terang pakar Tafsir Al-Qur’an lulusan Universitas Al-Azhar Mesir ini.

“Itu baru benar dinyatakan bukan ajaran Islam dan tidak sesuai Pancasila krn bukan bersumber dari ajaran Tuhan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa dan harus diberantas, tak boleh dilindungi di bumi NKRI yg berlandaskan Pancasila”, imbuhnya.

Oleh karena itu Wakil Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah ini mengimbau kepada umat Islam untuk mewaspadai partai politik dan lembaga yang  mendukung ide sekularisme dan liberalisme.

“Umat Islam wajib mewaspadai parpol dan lembaga negara yang menyuarakan ide sekulerisme dan liberalisme karena kedua paham itu bertentangan dengan Islam dan haram hukumnya bagi umat Islam mengikuti paham-paham tersebut sesuai fatwa MUI tahun 2005.

Dilansir dari detik.com, Sabtu (15/12/2018), Komnas Perempuan menyambut positif sikap PSI yang melarang anggotanya melakukan poligami. [sym].

Pemkab Lombok Utara Resmikan Dua Masjid yang Dibangun Lazis Wahdah

masjid Nurul  Yaqin, dusun Sebaro Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utra Nusa Tenggara Barat

(Tanjung) wahdahjakarta.com—Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat  (NTB) meresmikan dua Masjid  masing-masing di dusun Sebaro dan Dusun Selebung Desa Persiapan Samaguna, Kecamatan Tanjung Lombok Utara, Jum’at (14/12/2018). Kedua masjid tersebut dibangun oleh Lembaga Amil Zakat dan Sedekah Wahdah Islamiyah (Lazis Wahdah).

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Lombok Utara, Zainuddin,  mengatakan, hampir semua Masjid di daerahnya terdampak gempa yang menguncang Lombok dan sekitarnya pada Juli lalu.

“Kami sangat bersyukur kepada Allah, yang mana tempat ibadah (masjid) warga Sebaro yang dibangunkan LAZIS Wahdah sudah jadi. Karena tempat-tempat lain di Lombok Utara ini masih banyak masyarakat yang shalat Jumat di bawah tenda. Dari 339 masjid, hampir semua terdampak gempa dan 90 % rusak berat.” Ujarnya sebagaimana dilansir dari wahdah.or.id.

“Suatu kesyukuran dan karunia Allah hingga kini pasca gempa Lombok masih ada dermawan yang membantu kita termasuk yang membangun kan masjid.” pungkasnya.

Pembangunan masjid oleh LAZIS Wahdah merupakan bagian dari program pendampingan dakwah pasca gempa Lombok. Selain membangun masjid lembaga ini juga membangun shelter atau hunian sementara untuk warga terdampak gempa.

Laporan: Nasruddin/wahdah.or.id

Editor  : Al-Munawiy

DPR Desak Pemerintah RI Untuk Bersuara Bela Muslim Uighur

 

Derita Muslim Etnis Uighur

(Jakarta) wahdahjakarta.com— Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fadli Zon menyoroti dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dialami masyarakat Muslim Uighur di China.

Fadli mendesak pemerintah Indonesia untuk bersuara membela Muslim Uighur di Xinjiang yang sedang mengalami pelanggaran HAM.

“Dari pemberitaan media internasional, perlakuan diskriminatif dan tindakan represif pemerintah China terhadap Muslim Uighur sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Tapi sayangnya belum ada negara-negara Muslim, termasuk Indonesia, yang berani mengecam tindakan pemerintah China,” ujar Fadli sebagaimana dilansir dari hidayatullah.com, Sabtu (15/12/2018).

Meski katanya diberikan status otonomi, penduduk Muslim di Xinjiang faktanya justru mengalami perlakuan represif. Lebih dari 10 juta Muslim di Xinjiang mengalami perlakukan diskriminatif, baik diskriminasi agama, sosial, maupun ekonomi.

Bahkan berdasarkan hasil investigasi UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination dan Amnesty International and Human Rights Watch yang dikeluarkan pada Agustus lalu, ungkap Fadli, sekitar dua juta warga Uighur ditahan otoritas China di penampungan politik di Xinjiang.

“Banyak para tahanan yang dipenjara untuk waktu yang tak ditentukan dan tanpa dakwaan. Bahkan ironisnya, penahanan tersebut tidak sedikit yang berujung pada penyiksaan, kelaparan, dan kematian.”

Melihat kenyataan seperti ini, dinilai seharusnya pemerintah Indonesia bersuara. Tidak diam seperti sekarang. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia punya tanggung jawab moral lebih atas nasib jutaan Muslim Uighur. “Sebab jika tidak, ini bisa menjadi bencana kemanusiaan yang lebih besar,” tegas Fadli.

Ia mengatakan, dalam Universal Periodic Review di UN November lalu, sebenarnya masyarakat berharap ada suara tegas dari pemerintah Indonesia. Tapi sayangnya, sikap tersebut sama sekali tidak tercermin dalam pernyataan perwakilan pemerintah Indonesia.

Padahal terangnya apa yang dialami Muslim Uighur bukan hanya sekedar diskriminasi agama, namun juga sudah suatu tindak pelanggaran HAM.

“Kerja sama ekonomi yang sedang dijalin Indonesia dengan China, tidak bisa menjadi alasan Indonesia untuk tetap diam atas nasib jutaan Muslim Uighur yang teraniaya. Politik luar negeri kita menganut prinsip bebas aktif.

Sikap Indonesia jelas tidak bisa didikte oleh siapapun. Termasuk oleh China. Selain Indonesia memiliki peran alamiah sebagai negara Muslim, menjaga ketertiban dunia adalah mandat konstitusi. Mandat konstitusi tak bisa dijalankan hanya dengan bersikap netral atau pasif saja. Harus ada ketegasan,“ ujarnya.

Fadli melihat, pemerintah bahkan punya modal melakukan upaya persuasif terhadap China. Hal ini sangat mungkin dilakukan karena ada kedekatan hubungan pemerintah sekarang dengan RRC. []

“Tinggal mau atau tidak,” imbuhnya.

Apalagi katanya sejumlah elite di lingkaran pemerintah saat ini memiliki hubungan yang baik dengan elite pemerintah di China.

“Semestinya ini menjadi modal tambahan bagi Indonesia untuk bersikap lebih aktif membebaskan jutaan Muslim Uighur yang saat ini ditahan di political camp di Xinjiang,” pungkasnya.

Sumber: Hidayatullah.com

Maimon Herawati Berbagi Cerita Suka Duka Halau Iklan Seronok Blackpink Shopee

Maimon menunjukkan sejumlah nomor tak jelas yang menerornya

(Bandung) wahdahjakarta.com– Maimon Herawati berbagi cerita suka duka menghalau iklan seronok melalui petisi “Hentikan Iklan Blackpink Shopee.

Pasca petisi “Hentikan Iklan Blackpink Shopee” di situs change.org, ibu rumah tangga yang juga pegiat kemanusiaan ini mengalami teror dari para haters.

Dalam waktu singkat, dosen jurnalistik Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung itu menjadi sasaran serangan haters. Pun di media sosial, akunnya dipenuhi ribuan komentar hujatan.

Padahal, penggalangan petisi yang mampu membuat Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat itu bersikap hanyalah sebagai bentuk kegelisahan dari seorang Maimon yang mewakili orangtua lainnya yang masih punya kepedulian dengan generasi muda.

Kala berbincang dengan Aghniya dari INA News Agency, sebuah kantor berita yang diinisiasi Jurnalis Islam Bersatu (JITU), layar ponsel Maimon Herawati yang tergeletak di meja sering kali menyala. Nomor-nomor tak jelas masih kerap bermunculan, meninggalkan jejak panggilan tak terjawad (missed call) di aplikasi percakapan WhatsApp miliknya yang diikuti dengan pesan-pesan kasar, bahkan kalimat tak senonoh yang tak ada habisnya.

“Banyak yang menelepon, kemudian kirim pesan aneh-aneh. Ada juga yang langsung mau video call. Yang pesannya tak senonoh biasanya langsung saya block and report. Belum lagi ada ancaman haters in your area. Dari sore hingga malam, ramai terus,” ujar Maimon seraya memperlihatkan layar telepon selulernya.

Tak hanya itu, Teh Imun, sapaan akrabnya, juga sempat dimasukkan ke dalam grup-grup aneh. Seperti grup yang berisi konten telanjang dan pornografi. Cepat-cepat ia pun keluar dari grup itu.

Menurutnya, lahirnya petisi tersebut karena dianggap telah terekspos konten yang tak pantas di layar kaca televisi. Bahkan, Teh Imun mengaku heran dan bertanya-tanya, kenapa iklan dengan baju minim dan goyangan itu bisa luput dari pengawasan. Ironisnya, sampai bisa diselipkan di antara tayangan film kartun.

“Kan klaimnya sudah lolos sensor. Iya betul, tapi untuk siapa dulu konten iklannya? Ini untuk 13 tahun ke atas. Jadi, bukan untuk balita,” tutur Teh Imun, sembari menambahkan, itu semua dilakukan untuk menjaga buah hatinya dari konten yang tak mendidik.

Maimon merasa perlu melakukan sesuatu. Apalagi ketika tahu bahwa banyak pula warganet yang resah dengan iklan ini. Rupanya, banyak di antara mereka adalah orangtua yang satu visi dengan Maimon.

Risiko Perjuangan

Ketika akhirnya petisi ini viral, ia pun dibanjiri serangan dari para haters. Ia mengaku cukup terganggu.

“Bohong kalau saya katakan tidak terpengaruh. Terganggu? Iya. Kalau takut, ada Allah Yang Maha Kuat. Saya kembalikan kepada Allah,” ucap Maimon, yang dikenal sebagai aktivis Muslimah yang gencar menyuarakan penderitaan warga Palestina.

Kendati demikian, ia mengatakan, yang justru lebih banyak tertekan adalah orang-orang di sekelilingnya. Saat berita mencuat, mahasiswa didikannya di kampus memeluk Maimon untuk menguatkan. Begitu pun dengan anak-anaknya. Melihat hujatan yang begitu ramai, mereka meminta Maimon mematikan kolom komentar di Instagram.

“Anak pertama saya, saat beritanya meledak, menatap saya dengan sayang sekali. Mereka meminta komentar dimatikan semua. Tapi besoknya setelah di-off, Instagram-nya hilang. Ada yang menghapus,” tuturnya.

Dalam menghadapi masalah ini, Maimon justru tak patah arang karena cacian. Sebab, ia tahu persis, yang ia hadapi adalah anak-anak kecil.

“Kalau saya melihat kalimat-kalimat mereka, saya jadi menyadari; segininya penyakit yang harus kita obati,” jelas Maimon.

“Kalau semakin aneh, saya makin berpikir, orangtuanya siapa, ya? Kehidupannya seperti apa, ya? Kalau dia sudah jadi ibu, anak-anaknya bagaimana? Kalau dia adalah ibu. Kalau dia adalah ayah, apakah dia tega melihat anak perempuannya dilihat laki-laki lain? Jika dia tega, dan kemudian merasa petisi ini salah, apakah segitunya masyarakat kita saat ini?” terang Maimon.

Maimon pun berpikir keras untuk membentuk dakwah seperti apa yang bisa membuat orang-orang merasakan bersama nikmatnya hidup dalam Islam.

Bagai Kehilangan Kaki

Menghadapi tantangan itu, seraya berdzikir, Maimon terus memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala. Ia meneteskan air mata. Ternyata begini perjuangan yang harus ia lalui. Facebook di-suspend, Instagram hilang, hingga ribuan komentar tak pantas masuk.

“Terutama Facebook, karena dari sanalah biasanya saya melakukan aktivitas ke-Palestina-an,” katanya.

Maimon pun termenung. Ia sangat menyadari begitulah cara Allah Ta’ala untuk mengajarkan bahwa dalam sebuah perjuangan pasti ada kehilangan. Ketika kehilangan itu kemudian mengurangi kontribusi terhadap perjuangan, Maimon seakan dibuat untuk lebih memaknai hikmah dari perjuangan itu.

“Karena kan melakukannya karena Allah. Kalau Allah mengambil sesuatu dari kita, kemudian bagaimana kita memaknainya? Yang saya sesalkan, terhambatnya program-program kampanye ke-Palestinaan,” akunya.

Baginya, kehilangan akun Facebook barangkali tidak bisa disamakan dengan kehilangan kaki para pejuang pembela Masjidil Al Aqsha Palestina. Terlalu jauh jika disamakan. Namun, ketika Facebook yang menjadi senjata utama Maimon dalam pergerakan ke-Palestinaan sampai saat ini belum bisa diakses, ia merasa ada persamaan.

“Layaknya kehilangan itulah kira-kira, seperti dipotong kakinya. Tetapi saya akan terus berjuang meski melalui cara yang tak disukai sebagian orang,” tegas Maimon.

Laporan : Aghniya/INA News Agency/JITU

Editor     : Irfan