Tolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Atau Ubah Jadi RUU Penghapusan Kejahatan Seksual

Tolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Atau Ubah Jadi RUU Penghapusan Kejahatan Seksual
Tolak RUU P-KS

Prof Euis Sunarti (Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga, Prof. Euis Sunarti mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P_KS) diubah menjadi RUU Penghapusan Kejahatan Seksual.

Ketua GiGA (Penggiat Keluarga) Indonesia (Giga Keluarga) ini mengemukanan 7 alasan agar RUU  yang masih menuai prokontra ini ditolak atau diubah dengan mengganti kata kekerasan menjadi kejahatan.  

Berikut adalah beberapa alasannya.

Pertama, Tidak komprehensif karena tidak memuat sekaligus pengaturan norma perilaku seksual. Masyarakat memandang penting pengaturan perilaku seksual bukan hanya pada penghapusan kekerasannya, namun juga meliputi normanya yaitu larangan kejahatan seksual (perilaku seks menyimpang seperti zina, pelacuran, homo dan biseksual).

Dalam RUU P-KS, yang diatur adalah larangan pemaksaanya (pelacuran, aborsi), mengabaikan pelacuran sebagai penyimpangan perilaku seks-nya. demikian juga tidak memasukkan perilaku seks menyimpang lainnya.

Naskah akademik (NA) RUU sama sekali tidak mengakomodir kekerasan seksual terhadap laki-laki yang semakin marak dan menakutkan, yang sebagian besar terkait dengan kejahatan seks menyimpang L987,

Oleh  karenanya tidak bisa dipisahkan antara pengaturan teknis perilaku seksual (kekerasanya) dengan normanya (larangan perilaku seks menyimpang).

Sehingga dipandang penting mengubah RUU ini dari Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi Penghapusan kejahatan seksual.

RUU ini tidak memenuhi aspirasi masyarakat Indonesia, diduga karena pihak perumus NA dan draft RUU merupakan pihak yang tidak setuju adanya larangan zina dan L987 dalam KUHP.

Kedua, Menegasikan institusi keluarga (rumah tangga). NA dan RUU ini tidak memberi perhatian dan mengakomodir institusi keluarga di Indonesia yang hidup dengan nilai-nlai konvensional, menjadikan agama (khususnya agama Islam yang dianut mayoritas keluarga Indonesia) sebagai landasan kehidupan. Agama yang dianut keluarga dan masyarakat Indonesia sangat mencela perilaku seks menyimpang.

Secara sosiologis, keluarga di Indonesia menganut paradigma sistem dan struktural fungsional, yaitu pengakuan keluarga sebagai sistem, satu kesatuan dengan struktur yang satu sama lain memiliki fungsi saling melengkapi dan menguatkan. Struktur keluarga (suami-istri; orangtua-anak) dan konsekuensi fungsinya, termasuk pengakuan dan keyakinan bahwa laki-laki sebagai suami menjadi kepala keluarga (UU Perkawinan). Suami sebagai kepala keluarga dituntut role accountability nya, sebagai amanah juga beban, tidak otomatis menjadikanya mulia. Demikian juga hal sama untuk istri, memiliki peran fungsi dan tugas yang dituntut pertanggungjawabanya.

Keluarga Indonesia tidak menganut paradigma konflik sosial yang menjadi landasan teori feminis dan gender (relasi, identitas, ekspresi gender) yang menjadi dasar pengembangan atau perumusan RUU PKS ini.

RUU PKS ini dikembangkan menggunakan feminist legal theory dan gender.

Ketiga, Naskah akademik RUU tidak menjadikan UU no 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai acuan dalam mengelaborasi landasan yuridisnya.

Padahal UU perkawinan menjadi dasar pembentukan keluarga Indonesia yang didalamnya mengatur hubungan suami-istri, termasuk pasal yang menyatakan laki-laki sebagai kepala keluarga.

RUU PKS dikembangkan dengan paradigma feminis dan gender equality yang memandang sistem patriarki (salah satunya ditunjukan bahwa laki-laki sebagai kepala keluarga) merupakan penghambat perempuan maju, menjadi sumber dskriminasi perempuan, sehingga harus diubah dan dihapuskan.

Sehingga  RUU ini menjadikan otonomi penuh yang sama laki-laki dan perempuan (dinyatakan dengan frasa Persetujuan yang bebas dari ketimpangan relasi kuasa dan gender) , sebagai definisi kekerasan.

Keempat, RUU ini dikembangkan sama sekali tanpa kajian bagaimana dan apa dampak implementasi aturan terhadap institusi perkawinan dan keluarga.

Jika ketiadaan persetujuan dijadikan syarat perilaku seksual itu dikategorikan sebagai pemaksaan dan kekerasan, bagaimana implementasi dan dampaknya dalam perilaku seksual suami-istri dalam keluarga ?

Mengapa sama sekali tidak mengangkat hasil-hasil kajian yang berlimpah mengenai marital quality (conflict, satisfaction, happiness) dan dampaknya terhadap perceraian ?

Tidak hawatirkah bahwa RUU ini membuka ruang / kesempatan terjadinya marital disharmony, perselingkuhan, dan perceraian.. saat ini kita justru sedang prihatin karena angka perceraian semakin meningkat, 1000 perceraian per hari, dan 40 perceraian per jam. 70% perceraian diajukan perempuan (istri).

Kelima, RUU ini hanya mengedepankan HAK, tanpa menyeimbangkannya dengan kewajiban. Hak setiap individu untuk terbebas dari kekerasan hendaknya diseimbangkan dengan kewajiban untuk memastikan hak nya terpenuhi.

Apalagi jika implementasi hubungan seks antara suami istri dalam ikatan perkawinan, maka penekanan hak saja, akan berpotensi munculnya konflik perkawinan.

Keenam, Definisi kekerasan sangat luas dari pelecehan sampai pemaksaan dan penyiksaan, berpotensi multi tafsir, dan dampak implementasinya dalam kehidupan, khususnya dalam hubungan suami-istri.

Pelecehan pun baik yang fisik (mencolek dll) maupun non fisik (kedipan mata. Isyarat.dll). Jika itu diterapkan dlm hubungan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, maka akan berpotensi menimbulkan masalah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka RUU ini harus diubah menjadi RUU Penghapusan Kejahatan Seksual, atau dibatalkan.

Ketujuh, Komponen pencegahan dalam RUU ini sangat sedikit dan tidak mengelaborasi faktor kekerasan dan penyimpangan seksual yang harus dicegah dan diantisipasi. lagi-lagi, tidak menjadikan keluarga sebagai bagian penting.

 

Bogor, 31 Januari 2019

Prof Euis Sunarti (Guru Besar IPB Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga, Ketua GiGa (Penggiat Keluarga) Indonesia (Giga Keluarga)).

 

 

Baca Selengkapnya

Apakah “Uang  Terimakasih” Termasuk Suap?

 

Pertanyaan

Saya diterima sebagai honorer di kementerian A**. Tapi setelah saya diterima, Kepala kantornya meminta uang sebanyak 5 juta. Katanya sebagai uang terimakasih. Apakah ini termasuk sogok (suap)? Khadafi – Muara bingo

Jawaban:

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda;

لَعنةُ الله على الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ

Artinya: ” Laknat Allah kepada  penyuap dan yang menerima suap”.(HR Ahmad)

Ibnu Athir mengatakan:

‘’Penyuap adalah orang yang memberikan sesuatu (materi atau jasa) untuk memuluskan urusannya yang bathil, adapun (murtasyi) penerima suap adalah yang mengambilnya… adapun jika ia membayar/memberikan sesuatu untuk mengambil haknya, atau untuk mencegah kedhaliman, maka tidak termasuk dalam kategori suap”. “An-Nihayah Fi Gharibil Athar (2/546)”.

Muhammad Syamsul Haq Al-‘Adhim Aabadi mengatakan:

Suap adalah sesuatu yang dibayarkan untuk membatalkan/mengalahkan kebenaran, atau untuk memenangkan kebatilan, adapun memberi sesuatu (materi atau jasa) untuk menjaga dan mengamankan hak milik (atau menegakkan kebenaran) atau untuk mencegah kedhaliman bagi dirinya, maka hal ini hukumnya tidak apa-apa (bukan termasuk suap). (Aunul Ma’bud 9/359).

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan:

  1. Jika anda membayarkan sejumlah uang untuk kelulusan sebagai pegawai honorer, maka ini termasuk kategori suap, karena kedudukan sebagai pegawai honorer bukan milik anda, namun milik umum, maka sejumlah uang yang anda bayarkan bertujuan untuk mengalahkan pendaftar yang lain, dan ini adalah kebatilan.
  2. Jika anda lulus sebagai pegawai honorer setelah melakukan serangkaian ujian tertentu, dan anda berhasil lulus dalam ujian-ujian tersebut, tanpa membayarkan sejumlah uang, maka kedudukan pegawai honorer adalah milik anda, karena anda mendapatkannya secara fair. Kemudian dalam prosesnya anda diminta sejumlah uang tertentu sebagai hadiah, dan jika tidak dibayar terancam untuk dibatalkan kelulusannya, maka ini tidak masuk dalam kategori membayar suap bagi anda, karena anda hanya mengamankan posisi yang memang menjadi hak anda. Namun bagi yang meminta uang dari anda, maka harta tersebut adalah harta haram baginya, sebab ia memintanya secara batil/tanpa hak, Allah berfirman:

وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

          Artinya: ”Dan janganlah kalian makan harta diantara kalian dengan jalan yang            batil”.            (QS Al-Baqarah 188)

Dijawab Oleh  : Ust. Lukman Hakim, Lc, M.A (Alumni S1 Fakultas Hadits Syarif Universitas Islam Medinah Munawwarah dan S2 Jurusan Dirasat Islamiyah Konsentrasi Hadits di King Saud University Riyadh KSA)

Artikel             : wahdah.or.id

Baca Selengkapnya
%d blogger menyukai ini: