Forjim Gandeng Wahdah Islamiyah, WAMI dan MRI Dalam Perekrutan Anggota

Foto bersama anggota Forum Jurnalis Muslim (FORJIM) setelah Konsolidasi & Mukernas di Menara 165, Kamis (7/3/2019)

(JAKARTA) wahdahjakarta.com — Dalam perekrutan anggota, Forum Jurnalis Muslim (Forjim) tahun 2019 ini akan merekrut perwakilan dari berbagai lembaga yang sudah lama bermitra. Sekaligus pembentukan pengurus tingkat propinsi dan Kota.

Hal ini dilakukan guna kedepan Forjim dapat pengakuan dari Dewan Pers. Sebagai wadah kewartawanan.

Dudy S Takdir selaku ketua umum Forjim dalam sambutannya menyampaikan, ada tiga lembaga yang akan dijadikan mitra dalam perekrutan. Ketiga lembaga tersebut adalah Wahana Muda Indonesia (WAMI), Wahdah Islamiyah (WI) dan Masyarakat Relawan Indonesia (MRI).

“Salah satu syarat untuk mendapatkan pengakuan adalah memiliki anggota yang banyak dan menyebar di seluruh Indonesia” ujar jurnalis ahad.co.id ini

Hal ini diungkapkan dalam acara Konsolidasi Nasional dan Mukernas ke 2 Forjim “Meneguhkan peran Forjim dalam menebar inspirasi”, kamis (7/3/2019), gedung Menara 165 Jakarta.

YBM PLN Apresiasi Forjim Peduli dengan Kebencanaan

Serah terima penghargaan terhadap Forjim dalam partisipasinya memberitakan bencana kemanusiaan & bencana.

(JAKARTA) wahdahjakarta.com — Yayasan Baitul Mal (YBMPLN menyampakan apresiasinya untuk Forjim dalam pemberitaan filantropi Islam pada Konsolidasi dan Mukernas II di Menara 165, Jakarta, Kamis (7/3/2019) kemarin.

Ditahun 2018, Forjim memberikan banyak kontribusi dalam hal menyebar informasi membantu relawan dan kebencanaan, khususnya pada organisasi filantropi di Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, Deputi Direktur YBM PLN Salman Alfarisi menyampaikan apresisasinya terhadap Forjim dalam pemberitaan mengenai filantropi Islam

“Terima kasih  untuk kawan-kawan Forjiim yang turut membersamai dalam  gerakan menjejak manfaat filantropi Islam di Indonesia. Sukses dan berkah selalu,” ujar Salman.

Diketahui, Forjim selama tahun 2018 ikut meliput dengan beberapa lembaga filantropi Islam saat bencana terjadi di Indonesia, seperti Lombok, Sulawesi dan Banten. Tak hanya meliput, beberapa kali Forjim pun menggalang dana di komunitas wartawan untuk membantu korban bencana alam. Hasil penggalangan dana diserahkan ke lembaga filantropi Islam.

Sekjen MRI Berharap Forjim Terus Advokasi Pemberitaan Umat

Sekjen MRI Ibnu Khajar saat bersama Ketum forjim Dudy S. Takdir saat Konsolidasi dan Mukernasi II Forjim di Menara 165, Kamis (7/3/2019)

(JAKARTA) wahdahjakarta.com — Sekretaris Jenderal Masyarakat Relawan Indonesia (MRI), Ibnu Khajar menyambut baik terselenggaranya Konsolidasi dan Mukernas II Forum Jurnalis Muslim (Forjim)  di Menara 165, Kamis (7/3/2019).

“Kami menyambut baik, saat Forjim merapat dengan MRI. Harapan kita bersatunya kita, besinerginya kita pasti ada urusan besar yang akan kita kerjakan. Jika kita tidak ada urusan besar yang kita kerjakan maka setiap kita tidak memiliki alasan menjadi besar,” kata saat menghadiri pembukaan mukenas.

Ibnu Khajar berharap dengan kerjasama ini, Forjim dapat membantu dalam penyebaran informasi terkait kerelawanan dan kebencanaan.

“Kita punya harapan besar dari Forjim. Mencari jurnalis yang waras susahnya luar biasa. Saya ingat betul, orang yang waras itu orang mereka yang mempunyai ideologi. Yuk kita bikin agenda bersama,” tambahnya.

“Sehingga apa yang disampaikan di publik bukan hanya beritanya, tetapi juga mempunyai spirit dan ideologi.” jelas Ibnu Khajar

 “Luar biasanya  hari ini, semua orang menyampaikan sebuah berita menjadi viral. Semua orang menyampaikan lewat media sosial. Media mainstream yang tidak berpihak kepada umat dilawan. Ini perang opini besar,” kata Ibnu.

“ini menandakan perang media. Saat ini dibutuhkan jurnalis yang pandai membuat pemberitaan publik, yang mampu meluruskan opini pada publik.” Lanjut Ibnu Khajar

“Ini penting sehingga umat bisa mengetahui dalam narasi yang baik, yang benar dan bisa diviralkan. Karena kita tahu betul, ketika masyarakat melihat sesuatu dominasi emosinya lebih dominan daripada membahasakan.  Bahkan, tokoh-tokoh kita yang menyampaikan kebenaran tetapi salah dalam berbahasa menjadi delik,” katanya.

Secara khusus Ibnu menyampaikan harapan agar Forjim terus mengadvokasi umat dari sisi pemberitaan. “Semoga mukernas menghasilkan karya yang terbaik untuk umat,” ujar Ibnu.

Lawan Diskrimininasi, Dosen Bercadar Hayati Datangi Komnas HAM

(Jakarta) Wahdahjakarta.com -, Hayati Syafri Dosen Bercadar IAIN Bukittinggi Sumatera Barat mendatangi Komite Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Ia mengadukan pemecataan dirinya yang diduga merupakan pelanggaran HAM dan diskriminasi.

Dosen dengan sejumlah prsetasi ini tiba di Komnas HAM didampingi kuasa hukumnya dari Pusat advokasi Hukum dan HAM (PAHAM). Hayati dan pengacarnya bertemu Kepala Biro Dukungan Penegakkan HAM Komnas HAM Gatot Kristanto,

Kepada Gatot Hayati mejelaskan bahwa dirinya mendapat intimidasi dari pihak kampus dan diminta untuk melepaskan cadar karena dianggap melanggar Pancasila, UUD 1945, sumpah PNS dan nama baik kampus.

“Penolakan Hayati untuk melepaskan cadar mengakibatkan beliau dinonaktifkan dari kegiatan kampus dan berlanjut pada pemberhentiannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)”, ujar Busyra coordinator tim kuasa hokum Hayati.

Hayati menyampaikan, penggunaan cadar yang dipakainya bersama beberapa mahasiswi lainnya adalah murni sebagai bentuk pelaksanaan ajaran Islam. Pendapat ini juga diamini K.H Arwani Faishol dari komisi fatwa MUI yang diperoleh pada saat silaturahim dan kunjungan Ke MUI Pusat.

K.H Arwani Faishol menerangkan bahwa bagi yang bermahzab Syafii, wajah dan telapak tangan adalah bagian dari  aurat sehingga harus ditutup kecuali pada waktu sholat.  Itulah fungsi dari penggunaan cadar sebagai bagian dari hijab untuk menutupi wajah yang masuk dalam kategori Aurat berdasarkan Mahzab Syafii.

Indonesia sebagai negara hukum telah menjamin dalam UUD 1945 mengenai kebebasan bergama dan beribadah bagi warganegaranya. Pelarangan penggunaan cadar merupakan suatu bentuk penyimpangan dan sangat bertentangan dengan konstitusi negara. Apalagi jika cadar dikatakan sebagai simbol radikalisme dan anti NKRI.

Komnas HAM melalui  Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM Komnas HAM telah mencatat semua kronologi pelanggaran HAM yang telah dijelaskan. Hayati diminta untuk melampirkan semua berkas bukti yang ada.

Komnas HAM akan membawa kasus ini ke rapat internal untuk dianalisa lebih lanjut. Ketika terbukti terjadi pelanggaran HAM, maka Komnas HAM akan mengeluarkan rekomendasi terhadap pelanggaran HAM yang terjadi. []

Hayati Syafri, Dosen Bercadar Koban Diskriminasi Kunjungi MUI Pusat

(Jakarta) Wahdahjakarta.com-, DR. Hayati Syafri dosen IAIN Bukittinggi yang dipecat lantaran bercadar mengunjungi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Rabu (06/03/2019).

Didampingi Pusat Advokasi Hukum dan HAM (PAHAM) Indonesia, Hayati melakukan Audiensi dengan Wakil Sekretaris  Komisi Fatwa MUI Pusat K.H Arwani Faishol dan Ketua Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga Dr. Hj. Azizah, M.A.

“Hayati Syafri menceritakan bagaimana beliau mendapat diskriminasi pemaksaan untuk melepas cadarnya yang mengakibatkan penonaktifan dirinya sebagai dosen dan berujung pada keluarnya SK Kemenag tentang Pemberhentian dirinya sebagai PNS”, ujar koordinator tim Busyra.

Disamping itu, lanjut Busyra Hayati juga menceritakan bagaimana pihak kampus melakukan pemaksaan pelarangan cadar dengan mengeluarkan Surat Edaran yang ditandatangani langsung oleh Dekan FTIk IAIN Bukittinggi. Sehingga berimbas pada  mahasiswi yang sudah terbiasa bercadar  ditekan untuk melepaskan cadarnya.

“Berdasarkan fakta fakta yang telah disampaikan Hayati, Wasekjen komisi Fatwa MUI Pusat K.H Arwani Faishol berpendapat bahwa penggunaan cadar merupakan bagian dari syariat islam. Beliau secara tegas menyatakan SALAH BESAR jika menganggap bahwa cadar adalah simbol radikalisme dan Anti Pancasila”, jelasnya.

K.H Arwani Faishol menerangkan bahwa bagi yang bermahzab Syafii, wajah dan telapak tangan adalah bagian dari  aurat sehingga harus ditutup kecuali pada waktu sholat.  Itulah fungsi dari penggunaan cadar sebagai bagian dari hijab untuk menutupi wajah yang masuk dalam kategori Aurat berdasarkan Mahzab Syafii.

Mengacu pada kebebasan beragama yang dijamin oleh UUD 1945, kebebasan beragama juga mencakup pada pelaksanaan syariah sesuai dengan Mahzab yang diyakini. Sehingga seseorang yang meyakini Mahzab Syafii, tidak boleh dipaksa menjalankan praktek ibadahnya dengan mahzab lain.

Hasil audiensi ini akan dibawa oleh K.H Arwani Faishol dalam rapat internal komisi fatwa untuk dibahas dan ditindaklanjuti mengenai adanya diskriminasi dan pelanggaran HAM dalam pelarangan penggunaan cadar dilingkungan kampus IAIN Bukitinggi Sumatera Barat. Selain itu  Dr. Hj. Azizah, M.A juga akan membahas masalah ini di Komisi yang dipimpinnya. []