Roadshow di  Makassar, MIUMI Bahas Integrasi Keislaman dan Kebangsaan

Ketua MIUMI Sulsel Ustadz DR. Rahmat Abdul Rahman

(Makassar) Wahdahjakarta.com– Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) menggelar roadshow Tabligh Akbar di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya berlangsung di Makassar, Sabtu (30/03/19).

Ketua MIUMI Sulsel, Ustadz Rahmat Abdurrahman mengatakan, Tabligh Akbar ini di adakan dalam rangka memberikan pencerahan tentang Integrasi Keislaman dan Kebangsaan.

“Kegiatan ini guna memberikan gambaran bahwa pada hakikatnya Islam tidak pernah bertentangan dan nasionalisme, dan isu nasionalisme tidak boleh dijadikan pamen untuk memukul ummat Islam, apa lagi sampai menjauhkan ummat Islam dalam menjalankan peran bernegara,” Imbuhnya

Hubungan antara negara dan agama tidak boleh terpisahkan.

“Para ulama kita tentang hubungan negara dan agama, kita bukan menganut prinsip sekularisme yang membedakan dan memisahkan di antara keduanya,” Ujar Ustadz Rahmat saat memberi sambutan.

Kegiatan ini menghadirkan tokoh dari MIUMI Pusat dan MIUMI daerah. Dari MIUMI Pusat yang hadir di antaranya Ustadz Bachtiar Nasir dan Ustadz Zaitun Rasmin

Selain itu, ulama dan intelektual dari MIUMI Makassar juga turut memberikan orasi antara lain Ustadz Rahmat Abdurrahman, Ustadz Yusril Muh Arsyad dan hadir juga Anggota DPR RI Tamsil Linrung.

Tamsil Linrung dalam sambutannya menceritakan sosok pahlawan nasionalis yakni Muhammad Natsir.

“Dalam perjalanan Indonesia ini perang besarnya adalah ummat Islam, salah satunya ialah Muhammad Natsir,” Ungkapnya

Anggota DPR RI Pusat ini melanjutkan, bahwa pencerahan antara Negara dan Agama harus terus dilanjutkan.

“Jika dulu kita memiliki Muhammad Natsir, melakukan Roadshow untuk memberikan pencerahan kepada ummat. Maka sekarang, kita memiliki Ustaz Bachtiar Nasir dan Ustaz Zaitun Rasmin yang terus memberikan pencerahan kepada ummat,” Tuturnya. []

Reporter: Muhammad Akbar

Ketua Wantim MUI Soroti Politisasi Isu Khilafah dalam Pemilu/Pilpres

Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin

(Jakarta) Wahdahjakarta.com -, Ketua Dewan Pertimbangan MajelisUlama Indonesia (Wantim MUI) Dien Syamsuddin mengimbau pasangan calon presiden dan Wakil Presiden untuk menghindari isu keagamaan dalam kampanye. Salah satu contohnya seperti isu khilafah.

“Karena hal itu merupakan bentuk politisasi Agama yang bersifat pejoratif (menjelekkan)”, jelasnya. Ketika menyampaikan imbauan sesuai taushiyah Wantim MUI ke.37 27 Maret 2019, Jum’at (29/03/2019).

“Walaupun di Indonesia khilafah seabgai lembaga politik tidak diterima luas, namun khilafah yang disebut dalam Al-Qur’an adalah ajaran Islam yang mulia (manusia mengemban misi menjadi Wakil Tuhan di Bumi/ khalifatullah fil ardh)”, terangnya.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini juga memandang, mempertentangkan  khilafah dengan Pancasila adalah identik dengan mempertentangkan  Negara Islam dengan Negara Pancasila. Menurutnya masalah ini sesungguhnya sudah lama selesai dengan penegasan Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi was Syahadah (Negara Kesepakatan dan Kesaksian).

“Upaya mempertentangkannya merupakan upaya membuka luka lama dan dapat menyinggung perasaan umat Islam”, tegasnya.

Prof Dien juga menolak upaya labelisasi anti pancasila terhadap kelompok tertentu. “Menisbatkan sesuatu yang di dianggap Anti Pancasila terhadap suatu kelompok  adalah labelisasi dan generalisasi (mengebyah-uyah) yg berbahaya dan dapat menciptakan suasana perpecahan di tubuh bangsa”, ungkapnya.

Oleh karena itu ia mengimbau segenap keluarga bangsa agar jangan terpengaruh apalagi terprovokasi dengan pikiran-pikiran yang tidak relevan dan kondusif bagi penciptaan Pemilu/Pilpres damai, berkualitas, berkeadilan, dan berkeadaban. []

Ustadz Zaitun: Fungsi Kekuasaan untuk Raih Kemaslahatan

Ustadz Muhammad Zaitun Rasmin

(Makassar) Wahdahjakarta.com – Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) menggelar tabligh akbar di Masjid Al Markaz Makassar (30/03/2019). Tema yang diangkat tentang arah perjuangan umat, “Integrasi Keislaman dan Kebangsaan”.

Menurut Wakil Ketua MIUMI Pusat, Ustadz Muhammadz Zaitun Rasmin, roadshow yang telah diagendakan dari tahun lalu ini bukan merupakan agenda politik praktis.

“MIUMI tidak melakukan kegiatan politik praktis, karena MIUMI bukan partai politik atau underbow salah satu partai,” tegas Ustad Zaitun.

Ustadz  yang juga Ketua Umum Wahdah Islamiyah ini menyoroti kesalahpahaman sebagian sebagian  umat Islam dalam memandang relasi Islam dan politik. Masih ada  yang memandang ikut pemilu adalah sesuatu yang dilarang dalam agama.

Menurut beliau, justru politik adalah bagian tak terpisahkan dari ajaran Islam. Jadi, tidak sepenuhnya benar jika dilarang berpolitik di dalam masjid.

“Kalau yang dimaksud adalah kampanye politik praktis, memang itu tidak boleh. Kecuali darurat. Tapi kalau yang dimaksud adalah siyasah syar’iyyah (politik Islam_red), itu bagian tak terpisahkan dari ajaran Islam”, ujarnya.

Selanjutnya Wakil Sekjen MUI Pusat ini memberi arahan bagaimana memilih pemimpin di zaman ini yang menurut beliau berbeda dengan zaman khulafaur rasyidin.

“Jika ada dua calon pemimpin, yang satu kuat keshalihannya dan yang kedua tidak seshalih yang pertama. Tapi, calon yang kedua lebih kuat kepemimpinannya. Mana yang dipilih? Yang dipilih adalah yang kedua. Karena calon yang pertama, keshalihannya untuk dirinya pribadi. Sedangkan calon yang kedua, kekuatan kepemimpinannya untuk semua rakyatnya,” terang beliau.

Beliau menjekaskan, fungsi politik menurut Islam adalah ‘siyasatud dunya wahirasatud din’. Artinya, untuk mengatur urusan-urusan duniawi sehingga tercapai kemaslahatan, serta memastikan agar ajaran agama tetap bisa dijalankan secara maksimal.

“Tujuannya adalah mewujudkan kemaslahatan untuk rakyatnya. Termasuk dalam hal ini adalah kesejahteraan. Bukan semata-mata untuk mencapai kekuasaan.” lanjut beliau.

Ketua Ikatan Ulama dan Da’i Se-Asia Tenggara ini juga menjelaskan bahwa Indonesia perlu pemimpin yang memiliki ‘sense of crisis’ atau kepekaan terhadap kesusahan yang dialami rakyatnya. [ibw/sym]