MOI Tanggapi RUU KUHP, Bukti Kritis Umat Islam Terhadap Konstitusi

Majelis Ormas Islam Indonesia pasca konferensi pers pernyataan sikap mengenai RUU KUHP

(JAKARTA) Wahdahjakarta.com — Pasca konferensi pers terkait Rancangan UU KUHP di Gedung Dewan Dakwah Islamiyah kemarin (17/9/2019). MOI buktikan bahwa Islam adalah umat yang kritis dalam menyikapi negara, khususnya aturan konstitusional.

Majelis Ormas Islam (MOI) memandang perlu menggaris bawahi pada hal-hal yang dianggap membahayakan kehidupan beragama dan bermasyarakat. Hal ini sebagaimana sikap yang disampaikan ormas-ormas tersebut dalam mengkritisi RUU P-KS.

MOI berharap DPR mempertimbangkan aspirasi berbagai pihak masyarakat sebelum RUU ini disahkan. Termasuk aspirasi dari ormas-ormas Islam.

Terkhusus mengenai aturan pidana pelaku zina, MOI menyatakan bahwa perbuatan cabul antara manusia yang berlawanan jenis maupun yang sesama jenis adalah tindakan pidana meskipun dilakukan tidak di depan umum (ruang tertutup), tidak secara paksa, tidak dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dan meskipun korban melakukannya dengan sukarela.

Kedua, adalah perilaku yang kurang manusiawi ketika memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut kepada orang lain, atau sebaliknya. Maka hal tersebut adalah tindakan pidana, meskipun tanpa Kekerasan dan tanpa Ancaman Kekerasan.

Ketiga, dalam menyatakan perbuatan perzinaan dan perbuatan cabul yang diketahui masyarakat, MOI berpendapat bahwa pelaku dapat dilaporkan oleh masyarakat dan atau Ketua RT/RW, selain orang tua, anak, suami atau istrinya, artinya semua pihak bisa bertindak dalam pelaporan, bukan hanya keluarga kandung.

Poin selanjutnya, bahwa kegiatan pelacuran dan bentuk kekerasan seksual lainnya juga seharusnya tetap masuk dalam tindak pidana, meskipun tidak dilakukan dengan paksaan.

Kemudian dalam poin pernyataan MOI tersebut, negara harus membangun lembaga rehabilitasi terhadap penderita penyakit jiwa LGBT sehingga dapat kembali normal dan produktif bagi bangsa dan negara. Hal ini membuktikan bijaksana umat Islam yang diwakili MOI dalam menanggapi persoalan krusial yang saat ini berkembang di masyarakat.

Terakhir, MOI menyatakan bahwa negara harus menjaga umat Islam dari pengaruh aliran-aliran sesat sesuai keputusan MUI Pusat. Tujuannya, supaya terjadi keselarasan dalam menyikapi segala ide atau gagasan yang berlaku di masyarakat berdasarkan aturan Islam sebagai umat mayoritas di Indonesia.

[ibw/fry]

Wasekjen WI : RUU KUHP Masih Perlu Kajian

Ust. Ridwan Hamidi, Wasekjen Wahdah Islamiyah

(JAKARTA) Wahdahjakarta.com — Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Wahdah Islamiyah, Ust. Ridwan Hamidi menyebut bahwa RUU KUHP masih perlu pengkajian yang matang sebelum disahkan. Hal tersebut ia sampaikan pada wawancara dengan wahdahjakarta.com di Gedung DPP WI DKI Jakarta pasca konferensi pers MOI pada Selasa(17/9/2019).

Menurut ketua MIUMI Yogyakarta ini, rancangan tersebut masih banyak meninggalkan persoalan yang krusial hingga menimbulkan kontroversi di masyarakat seperti pasal hukum pidana terhadap pelaku zina.

“Terkait dengan isi rancangan UU KUHP memang masih menyisakan beberapa persoalan, diantaranya mengenai krieria pelaku zina tersebut yang dalam hal ini batasan idealnya tentu mengakomodir aturan Islam sebagai umat Mayoritas di negeri ini. Kalau itu masih ditinggalkan, maka wajar kalau umat Islam mengambil sikap” terang ustadz yang kerap disapa URH ini.

“Kemudian yang kedua, contoh beberapa pasal yang bermasalah misalnya, terkait dengan siapa yang boleh melaporkan, jika terjadi perzinahan tersebut. Dalam rumusan yang ada, pelapor adalah anak, istri dan orang tua, hanya sampai disitu, maka muncul pertanyaan bagaimana dengan pihak ketiga seperti kerabat lain atau masyarakat yang mungkin berstatus sebagai saksi” ungkap URH.

Ustadz Ridwan juga berharap pasal yang ada mencakup pidana terhadap seluruh tindak asusila yang diharamkan oleh agama Islam.

“Tentu kita berharap tindak pidana tersebut berlaku untuk semua kalangan, baik terhadap yang sudah berkeluarga atau belum, melakukan di tempat terbuka atau tertutup, atau melalui pemaksaan atau suka-suka. Karena dalam landasan agama kita semuanya mendapat tindakan hukum yang sama” ujarnya.

“Sebetulnya kita juga melihat nampaknya rancangan ini perlu kembali dikaji, bukan hanya sekedar mengejar target untuk disahkan secara cepat. Apalagi ini KUHP, harapannya betul-betul dikaji secara matang.” ungkapnya lagi.

Terakhir, Ustadz Ridwan berharap beberapa konsep yang ada harus memperhatikan nilai budaya timur yang berlaku di masyarakat Indonesia, bukan hanya berpatok pada gagasan yang diambil dari budaya di luar negeri.

“Harapannya juga beberapa konsep yang ada seperti kekerasan seksual tidak mengabaikan budaya yang telah berlaku di masyarakat Indonesia, bukan hanya menggunakan budaya diluar negeri kita.” jelas URH.

(fry)