Jelang Mukernas WI XI, 127 Ketua Muslimah Wahdah Konsolidasi di Makassar

(Makassar) wahdahjakarta.com -, Menjelang perhelatan Musyawarah Kerja Nasional Wahdah Islamiyah ke.11 (Mukernas WI XI) ratusan Ketua Muslimah Wahdah (MW) seindonesia berkumpul di Makassar, Jum’at (21/12/2018).

Bertempat di Pusat Dakwah Muslimah Wahdah Islamiyah, 127 ketua muslimah wahdah Islamiyah Tingkat wilayah dan Daerah mengikuti kegiatan Konsolidasi  Nasional Muslimah Wahdah Islamiyah.

Kegiatan yang mengusung Tema “ Sinergitas pergerakan muslimah wahdah Islamiyah menuju Visi 2030”, ini merupakan rangkaian kegiatan mukernas XI Wahdah Islamiyah yang akan berlangsung pada 22-25 Desember 2018 di Hotel Sahid Makassar.

Menurut Wakil Ketua Muslimaah Wahdah Islamiyah, Ustadzah Nur Amsi Mahmud, konsolidasi nasional Muslimah Wahdah  Islamiyah ini diharapkan dapat  mensinergiskan komitmen para pengurus dakwah dan mengawal berbagai program dakwah yang berkualitas di daerah.

Kegiatan yang akan berlangsung dari  pagi hingga sore ini insyaaALLAh juga akan diisi dengan beberapa  agenda khusus muslimah diantaranya agenda  Keluarga Idaman pilar perjuangan oleh Ustadzah Herda Hasanah. Selain itu akan dilaksanakan pula pleno 4  komisi khusus untuk membicarakan sinergitas program kerja muslimah wahdah Islamiyah di tahun 2019. []

Sumber: Rilis Humas Muslimah Wahdah Pusat

MIUMI Desak Pemerintah RI dan OKI Selamatkan Muslim Uyghur

Para pengurus MIUMI Pusat (dari kiri ke kanan); Ustadz Fahmi Salim (Wakil Ketua), KH. Hamid Fahmy Zarkasyi (Ketua) ustadz Bachtiar Nasir (Sekjen) Ustadz Muhammad Zaitun Rasmin (Wakil Ketua)

(Jakarta) wahdahjakarta.com — Majelis Intelektual & Ulama Muda Indonesia (MIUMI) mengecam dan mengutuk tindakan diskriminatif pemerintah komunis Cina terhadap etnis Muslim Uyghur.

Hal itu merupakan pelanggaran keras terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan hukum internasional, karena kebebasan beragama adalah salah satu Hak Asasi Manusia yang paling mendasar, sebagaimana ditegaskan oleh International Convenant on Social and Political Rights.

Oleh karena itu lembaga yang dipimpin KH. Hamid Fahmy Zarkasyi (ketua) dan Ustadz Bachtiar Nasir ini mendesak pemerintah Republik Indonesia (RI) dan negara-negara Islam anggota OKI (Organisasi Kerjasama Islam) untuk bersikap tegas terhadap Cina.

 “Mendesak kepada negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk segera BERTINDAK TEGAS TERHADAP PEMERINTAH CINA demi untuk menyelamatkan saudara-saudara Muslim Uyghur dari penderitaan mereka dan kembali mendapatkan hak-hak sipil mereka” jelas Hamid Fahmy Zarkasyi melalui siaran pers yang ditandatangi bersama Sekjen MIUMI,  Kamis (20/12/2018).

“Mendesak dan menuntut pemerintah Indonesia untuk memainkan perannya sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia dalam membela nasib umat Islam di Uyghur, dan MEMBUAT PERNYATAAN SEBAGAI SIKAP RESMI PEMERINTAH dan umat Islam Indonesia yang mengecam dan mengutuk keras terhadap pemerintah Cina atas tindakannya yang snagat diskriminatif terhadap Muslim Uyghur”, imbuhnya.

MIUMI juga Menuntut pemerintah komunis Cina agar segera MENGHENTIKAN TINDAKAN DISKRIMINATIF DAN PELANGGARAN HAM terhadap Muslim Uyghur. Dan memberikan kebebasan bagi warga muslim Uyghur untuk menjalankan ajaran agamanya.

“Mengajak dunia Internasional untuk MENEGAKKAN HAM bagi seluruh umat manusia, dan memberikan tekanan kepada pemerintah komunis Cina untuk segera menghentikan tindakan diskriminatifnya terhadap Muslim Uyghur” lanjutnya.

Selanjutnya MIUMI Mendukung usulan Jerman yang mendesak PBB mengirim tim Komisi HAM untuk menginvestigasi pelanggaran yang dilakukan pemerintah Cina.

Terakhir Gus Hamid  menyeru dan mengajak seluruh tokoh  umat Islam dan tokoh nasional serta seluruh elemen umat dan bangsa untuk bersatu dan bergerak melakukan apa yang kita mampu untuk membela Muslim Uyghur. []

Tiga Hal yang Dapat Dilakukan Untuk Menolong Muslim Uighur Menurut Ustadz Farid

Ustadz Farid Ahmad Okbah (kanan berkaca mata)

(Bekasi) Wahdahjakarta.com – Wakil Ketua Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI), Ustadz Farid Ahmad Okbah menyerukan tiga hal untuk membantu Muslim Uighur yang sedang terdzalimi oleh rezim komunis China.

“Melihat apa yang dialami Muslim Uighur mengharuskan kita untuk peduli,” katanya sebagaimana dilansir  dari Kiblat.net, Kamis (20/12/2018).

“Pertama,tekanan politik termasuk lewat demo kepada pemerintah China agar melindungi hak- hak beragama Uighur. Termasuk tekanan ekonomi dengan memboikot produk China secara bertahap,” tuturnya.

Pimpinan Pesantren Tinggi Al-Islam Bekasi ini melanjutkan, sikap kedua adalah memberikan dukungan materi sesuai dengan kemampuan.

“Ketiga, doa termasuk melakukan qunut nazilah setiap shalat fardhu,” tukasnya.

Sebagaimana diberitakan luas oleh media massa Internasional bahwa Muslim Uyghur di Provinsi Xinjiang, China mengalami kebijakan diskriminatif dari pemerintahan komunis Cina.

Muslim Uyghur mengalami penyiksaan, pengucilan dan pelarangan menjalankan ajaran agama mereka. Jutaan warha Muslim Uyghur dimasukkan ke kamp-kamp tahanan untuk menghapuskan dan menghilangkan identitas keislaman mereka. []

Wahdah Islamiyah Desak Pemerintah RI Lakukan Langkah Diplomatik Untuk Uighur

Kantor DPP  Wahdah Islamiyah di Makassar

 

(Makassar) wahdahjakarta.com –, Dewan Pimpinan Pusat Wahdah Islamiyah (DPP WI) mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk menempuh upaya diplomatik guna menghentikan kedzaliman terhadap Muslim Uighur.

Desakan itu disampaikan melalui pernyataan sikap  yang dikeluarkan di Makassar, hari ini Kamis (20/12/2018), sebagaimana dilansir dari wahdah.or.id.

“Mendesak Pemerintah Republik Indonesia dan negara-negara muslim lainnya untuk melakukan langkah-langkah diplomatik dalam rangka mewujudkan perdamaian dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap masyarakat Uighur”, sebagaimana tertulis pada poin ke.3 pernyataan sikap yang ditanda tangani Ustadz Muhammad Zaitun Rasmin (Ketua Umum) dan Syaibani Mujiono (Sekjen).

Wahdah Islamiyah juga mendesak pemerintah China untuk menghentikan segala bentuk penindasan dan kejahatan kemanusiaan terhadap masyarakat Uighur.

Berikut kutipan lengkap pernyataan sikap DPP WI atas penindasan terhadap etnis Muslim Uighur.

PERNYATAAN SIKAP DEWAN PIMPINAN PUSAT WAHDAH ISLAMIYAH ATAS PENINDASAN DAN KEBIADABAN REZIM CHINA TERHADAP ETNIS UIGHUR

Nomor: K.1238/IL/I/04/1440

اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ الله وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْساَنٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، وَبَعْدُ

Kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan segala penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Demikian pernyataan konstitusional kita yang bermakna sangat humanis dan universal.

Terjadinya tindakan diskriminatif dan kezaliman Pemerintah Cina terhadap kaum muslimin bangsa Uighur di daerah Xinjiang dengan memenjarakan sedemikian banyak mereka dalam kamp konsentrasi yang memasung kemerdekaan hidup serta tindakan kekejaman lainnya sungguh telah menorehkan luka yang demikian dalam pada kita kaum muslimin Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Dewan Pimpinan Pusat Wahdah Islamiyah merasa perlu  mengeluarkan Pernyataan Sikap sebagai berikut:

  • Mengutuk segala bentuk kezaliman dan tindakan yang bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan serta pelanggaran HAM dalam bentuk apapun;
  • Mendesak Pemerintah Cina untuk menghentikan segala bentuk penindasan dan kejahatan kemanusian terhadap masyarakat Uighur;
  • Mendesak Pemerintah Republik Indonesia dan negara-negara muslim lainnya untuk melakukan langkah-langkah diplomatik dalam rangka mewujudkan perdamaian dan penegakan Hak Asasi Manusia terhadap masyarakat Uighur;
  • Mengimbau kepada seluruh umat Islam dan ormas-ormas islam untuk memberikan dukungan moril dan penggalangan dana untuk membantu masyarakat muslim Uighur;
  • Mengharapkan kepada umat Islam di seluruh dunia untuk melakukan qunut nazilah atas musibah yang dialami kaum Muslimin Uighur.
  • Kepada kaum muslimin di seluruh dunia khususnya di tanah air agar semakin cerdas mengekspresikan perjuangan dan pembelaannya serta menghindarkan diri dari tindakan yang kontra produktif.

Demikian Pernyataan Sikap ini kami sampaikan sebagai wujud solidaritas sesama Muslim dan sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Kepada Allah Subhanahu Wata’ala kita serahkan semua urusan, نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ .

Makassar, 12 Rabiul Akhir 1440 H/20 Desember 2018 M

Dewan Pimpinan Pusat Wahdah Islamiyah

Muh. Zaitun Rasmin, Lc., M.A.

Ketua Umum

Syaibani Mujiono, S.Sy.

Sekretaris Jenderal

MUI: Pemerintah Indonesia Harus Angkat Bicara Masalah Uighur

(Jakarta) wahdahjakarta.com — Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Anwar Abbas  mengatakan, Pemerintah Republik Indonesia harus angkat bicara dalam masalah Uighur dan tidak boleh diam.

Meskipun masalah Uighur merupakan masalah internal dalam negeri China, namun, bukan berarti pemerintah China bisa bebas berbuat semena-mena dan menginjak hak asasi rakyat Uighur.

“Dan kalau itu terjadi maka pemerintah Indonesia tidak boleh tinggal diam dan harus angkat bicara,” tegasnya sebagaimana dilansir dari hidayatullah.com di Jakarta, Rabu (19/12/2018).

Sebab, terang Anwar, di dalam pembukaan UUD 1945, jelas-jelas dikatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan dan atau pelanggaran hak asasi manusia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

“Jadi di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, Indonesia tidak boleh tinggal diam dan tidak peduli terhadap apa yang terjadi di negeri lain.

Kita harus menjadi bangsa yang secara serius dan sungguh-sungguh untuk menegakkan dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan seperti yang terdapat dalam sila kedua pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab,” serunya.

“Kita jangan takut untuk melakukan itu karena itu merupakan jati diri dan tugas suci kita sebagai bangsa,” tambah Anwar.

Para the founding fathers (pendiri bangsa) pun, kata dia, sangat menyadari dan menyatakan bahwa Indonesia bukanlah bangsa yang berjuang hanya untuk kepentingan dirinya sendiri saja, tapi juga bisa memberi arti dan makna bagi bangsa dan negara lain.

“Apalagi kita sudah menyatakan bahwa politik luar negeri kita adalah bebas aktif. Ini artinya kita tidak boleh tinggal diam. Tapi harus secara bebas dan aktif untuk menyuarakan dan memperjuangkan kebenaran dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan ini,” tegasnya menutup. (Andi/hidayatullah.com).

Pernyataan Sikap MIUMI Menyikapi Persoalan Muslim Uyghur

#AksiBelaMuslimUyghur

Pernyataan Sikap MIUMI Menyikapi Persoalan Muslim Uyghur

Sebagaimana diberitakan luas oleh media massa Internasional bahwa Muslim Uyghur di Provinsi Xinjiang, Cina mengalami kebijakan diskriminatif dari pemerintahan komunis Cina. Muslim Uyghur mengalami penyiksaan, pengucilan dan pelarangan menjalankan ajaran agama mereka. Jutaan warha Muslim Uyghur dimasukkan ke kamp-kamp tahanan untuk menghapuskan dan menghilangkan identitas keislaman mereka.

Menyikapi penderitaan Muslim Uyghur dan kebijakan diskriminatif pemerintah Cina ini, maka Majelis Intelektual & Ulama Muda Indonesia (MIUMI) :

  1. MENGECAM DAN MENGUTUK TINDAKAN DISKRIMINATIF pemerintah komunis Cina terhadap muslim Uyghur, yang merupakan pelanggaran keras terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan hukum internasional, karena kebebasan beragama adalah salah satu Hak Asasi Manusia yang paling mendasar, sebagaimana ditegaskan oleh International Convenant on Social and Political Rights.
  2. Menuntut pemerintah komunis Cina agar segera MENGHENTIKAN TINDAKAN DISKRIMINATIF DAN PELANGGARAN HAM terhadap Muslim Uyghur. Dan memberikan kebebasan bagi warga muslim Uyghur untuk menjalankan ajaran agamanya.
  3. Mengajak dunia Internasional untuk MENEGAKKAN HAM bagi seluruh umat manusia, dan memberikan tekanan kepada pemerintah komunis Cina untuk segera menghentikan tindakan diskriminatifnya terhadap Muslim Uyghur.
  4. Mendesak kepada negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk segera BERTINDAK TEGAS TERHADAP PEMERINTAH CINA demi untuk menyelamatkan saudara-saudara Muslim Uyghur dari penderitaan mereka dan kembali mendapatkan hak-hak sipil mereka.
  5. Mendukung usulan Jerman yang mendesak PBB mengirim tim Komisi HAM untuk menginvestigasi pelanggaran yang dilakukan pemerintah Cina.
  6. Mendesak dan menuntut pemerintah Indonesia untuk memainkan perannya sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia dalam membela nasib umat Islam di Uyghur, dan MEMBUAT PERNYATAAN SEBAGAI SIKAP RESMI PEMERINTAH dan umat Islam Indonesia yang mengecam dan mengutuk keras terhadap pemerintah Cina atas tindakannya yang snagat diskriminatif terhadap Muslim Uyghur.
  7. Menyeru dan mengajak seluruh tokoh umat Islam dan tokoh nasional serta seluruh elemen umat dan bangsa untuk bersatu dan bergerak melakukan apa yang kita mampu untuk membela Muslim Uyghur.

Semoga Allah menjadikan kita sebagai wasilah untuk meringankan beban dan penderitaan saudara kita warga Muslim Uyghur di Cina.

 

Jakarta, 19 Desember 2018/11 Rabiul Akhir 1440

 

Dr. H. Hamid Fahmi Zarkasy, MA, M.Phil                                                  Bachtiar Nasir

Ketua Umum                                                                                                       Sekretaris Jendral

 

 

Uighur Memanggil, Mari Ulurkan Bantuan

Uighur Memamanggil

Wahdahjakarta.com –, Belakangan ini, penderitaan masyarakat etnis Uighur tengah menjadi sorotan dunia. Mereka mengalami penindasan, persekusi, diskriminasi, serta perlakuan tidak adil oleh pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Jutaan warga dikurung dan tidak bebas menjalankan keyakinannya. Kecaman hingga aksi boikot dilakukan beberapa masyarakat dunia termasuk Indonesia.

Uighur adalah etnis masyarakat yang mayoritas beragama Islam yang berasal dari daerah Xinjiang, RRT. Mereka diperlakukan dengan kejam karena pilihannya untuk memeluk dan mengamalkan agama Islam. Perlakuan tersebut bahkan dipusatkan dalam kamp konsentrasi yang berkapasitas jutaan jiwa dengan dikelilingi tembok tinggi, menara pengawas, kamera CCTV dan penjaga bersenjata.

Beberapa perlakuan diskriminatif yang dilakukan kepada mereka antara lain:

-Pelarangan memberi nama bayi dengan nama-nama Islami, dengan ancaman tidak akan mendapatkan akses kesehatan dan pendidikan

-Pelarangan orangtua Muslim menyelenggarakan kegiatan/ritual agama untuk anak mereka

-Pelarangan anak-anak Muslim Uighur terlibat dalam kegiatan/ritual agama

-Memerintahkan seluruh Muslim Uighur untuk menyerahkan sajadah, mushaf Al-Qur’an dan barang-barang yang berkaitan dengan Islam

-Pelarangan laki-laki Muslim memanjangkan jenggot

-Pemaksaan warga Muslim untuk memakan babi dan meminum alkohol di kamp konsentrasi

-Pemaksaan warga Muslim untuk meninggalkan agamanya dan menyanyikan lagu-lagu Partai Komunis

Indonesia telah dikenal dunia sebagai bangsa berpenduduk  Muslim terbesar dunia. Aksi kemanusiaan, simbol bahwa Indonesia adalah bangsa yang peduli. Adalah umat yang mau berbagi kesedihan kepada saudara mereka yang ditindas oleh kaum penjajah.

Mari kita bela dan jaga akidah dan raga muslim Uighur. Karena mereka tetaplah saudara kita, meski kita disekat oleh benua dan samudera!

LAZIS Wahdah membuka kesempatan bagi sahabat yang ingin berpartisipasi, donasi melalui Bank Syariah Mandiri (451) 799 900 900 4 an LAZIS Wahdah Care. dan konfirmasi ke 085315900900 (call/wa/sms).

#laziswahdah #wahdahislamiyah #wahdah #sedekah #zakat #laziswahdahcare #muslimuighur #uighur

LAZIS Wahdah Target 500 Paket Musim Dingin Untuk Bumi Syam

Paket Musimm Dingin untuk bumi Syam dari Masyarakat Indonesia melalui Lazis Wahdah

(Yordania) wahdahjakarta.com- LAZIS Wahdah kembali menjalankan misi “Ekspedisi Kemanusiaan” sebagai wujud amanah dari masyarakat Indonesia.

Dalam ekspedisi kali ini LAZIS Wahdah mendistribusikan bantuan kepada pengungsi Palestina yang tinggal di provinsi Jerash sejak tahun 1968 silam. Bantuan yang diberikan sebanyak 100 paket musim dingin berupa sembako dan selimut, Selasa (11/12).

Kamp Gaza yang menjadi lokasi pendistribusian dihuni oleh sekitar 40.000 jiwa. Mereka tinggal di tanah seluas 0,75 Km2.

“Ini program pertama dari tiga lokasi pendistribusian bantuan untuk bumi Syam,” ujar Syahruddin, Direktur LAZIS Wahdah Islamiyah, Kamis (13/12).

Ia menginformasikan bahwa saat ini, kondisi para pengungsi Palestina asal Gaza sangat memprihatinkan karena mereka harus bertahan pada musim panas dan dingin di rumah dengan atap zenco asbes yang kurang layak dihuni.

“Meskipun cuaca terik tapi suhu disini benar-benar dingin. Apalagi hembusan angin juga begitu kencang,” imbuhnya melalui siaran langsung yang diunggahnya Rabu (12/12) kemarin.

Sebanyak 88% warga pengungsi tidak mendapatkan kewarganegaraan Yordania. Akibatnya, mereka tidak mendapatkan hak pekerjaan, jaminan kesehatan dan pendidikan. Sementara itu, pasokan logistik begitu kurang, dan beberapa kebutuhan pokok lainnya.

Jangan biarkan mereka kedinginan tanpa logistik dan kebutuhan pangan yang memadai. Insya Allah, LAZIS Wahdah Islamiyah akan kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan sesuai target awal 500 paket musim dingin bagi warga Palestina dan Suriah.

————————-

sumber: laziswahdah.com

Info: 0811 9787 900 (call/wa/sms)

#LazisWahdah

#PeduliSyam

Tabligh Akbar Bersama Tokoh MIUMI

Tabligh Akbar Bersama Tokoh MIUMI, “Arah Perjuangan Ummat; Integrasi Keislaman dan Kebangsaan”

Indonesia dan Umat Islam tak bisa dipisahkan.

Tak ada persoalan Indonesia yang lepas dari peran dan sumbangan Umat Islam. Oleh karena itu, sangat penting agar perjuangan umat di negeri tercinta ini selalu berada di arah yang benar. Arah yang menjamin Indonesia menjadi negeri berdaulat, sejahtera, kuat dan dalam ridha Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

Majelis Intelektual & Ulama Muda Indonesia (MIUMI) mengajak kaum muslimin di Bandung dan sekitarnya untuk bersama menjaga  “Arah Perjuangan Umat” bersama para Ulama dalam;

“TABLIGH AKBAR Tokoh MIUMI”

yang bertemakan; Arah Perjuangan Umat: Integrasi Keislaman dan Kebangsaan,  yang insya Allah akan dilaksanakan pada waktu dan tempat berikut:

📅 Sabtu, 22 Desember 2018 / 14 Rabiul Akhir 1440
🕰18.30 – 21.30 (Bada Maghrib)
🕌 Masjid Istiqamah, Bandung

Pembicara:
1. Ust. Bachtiar Nasir
2. Ust. Farid Okbah
3. Ustadz Jeje Zainuddin
4. Ustadz Mu’inuddinillah Basri

Hadiri, Ramaikan, Sebarkan dan Siapkan Infaq Terbaik!

Acara ini didukung oleh :
– Masjid Istiqamah
– AQL Islamic Center

#MIUMIBersamaUmat
#RoadShowMIUMI

Narahubung :
087714658988
082150359558

===============
💠 Suka, Ikuti & Bagikan
Instagram: @miumipusat
Twitter : @miumipusat
FB : MIUMI Pusat
Youtube : MIUMI PUSAT
www.miumipusat.org
= = = = = = = = = = = =

Hak Waris  Anak Angkat Hasil Adopsi, Adakah?

Pertanyaan:

“Assalam alaikum Ustadz, saya pernah mengadopsi seorang anak secara resmi, dan kini telah menginjak dewasa. Pertanyaan saya, apakah jika saya meninggal dunia nanti anak angkat saya itu boleh mendapat warisan saya?

Jawaban:

Wa’alaikum salam, pertama yang perlu diperhatikan bahwa masalah Tabanni (mengangkat anak seolah menjadi anak kandung dengan menisbatkan nasab padanya) sudah tidak berlaku dalam syariat. Olehnya, haram hukumnya seorang mengangkat anak lalu memberikan pada anak angkat itu nasab keluarga orangtua angkatnya.

Allah Ta’ala berfirman: “Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak (kandung) mereka; itulah yang lebih adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu Dan tidak ada dosa bagimu terhadap apa yang kamu salah padanya, tetapi (yang ada dosanya adalah) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. Al-Ahzaab : 5).

Adapun jika sekedar mengadopsi untuk tujuan memelihara dan membantu anak itu maka dia boleh-boleh saja. Bahkan termasuk dalam kebaikan yang sangat besar. Akan tetapi, status anak itu tetap sebagai anak angkat dan dinasabkan pada bapak kandungnya. Tidak boleh bernasab dengan nasab bapak angkatnya, serta tetap menjaga aurat darinya. Misalnya jika dia anak laki-laki dan telah baligh, maka tidak boleh melihat aurat istri juga anak-anak perempuan kita.

Nah, lantaran anak angkat tidak ada sama sekali hubungannya dengan nasab dan keturunan kita, maka dia tidak berhak atas harta warisan. Hanya saja warisan itu merupakan hak ahli waris yang ada hubungan nasab, keluarga, dan perkawinan.

Adapun solusi dari masalah ini, kita sebagai orangtua angkat bisa menempuh dua cara. Pertama dengan memberikan hibah kepadanya, yakni pemberian cuma-cuma semasa orangtua angkatnya hidup. Atau cara kedua, dengan menulis wasiat agar diberikan bagian tertentu dari harta peninggalan orangtua angkatnya tersebut. Wallahu A’lam.

Sumber: Akun FB Ustadz Rapung Samuddin, Lc, MA