Dinilai Politis Dubes Iran Didemo Soal “Internasionalisasi” Haramain

Demo Tolak “Internasionalisasi” Haramain

Demo Tolak “Internasionalisasi” Haramain

Jakarta – Setidaknya sekitar 200 orang mendemo Kedubes Iran di Jl. HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta, Senin (19/2). Hal ini dipicu mencuatnya ide internasionalisasi 2 Kota Suci (Haramain) yang ditengarai atas inisiatif Iran. Sebagaimana isu yang telah lama muncul beberapa dekade yang lalu dan diangkat kembali awal Februari ini.

Aliansi Pecinta Haramain bersama Gerakan Pemuda Ka’bah, HMI Jakarta, Forum Syuhada Indonesia (FSI), Garda 212 dan beberapa lembaga Islam lain dari Bogor dan Jakarta membanjiri Kedubes Iran.

H. Daud Poliraja, Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jakarta, mengatakan usulan Iran ini sangat mengandung nuansa politis. Jika tidak ditolak maka akan mengakibatkan kekisruhan.

“Umat akan bingung, karena jika dilakukan internasionalisasi nanti haji bisa berbeda sesuai mazhab masing-masing, termasuk Syiah” kata Daud.

Aliansi Pecinta Haramain memandang bahwa pengelolaan 2 Kota Suci selama ini telah dilakukan oleh Saudi Arabia dengan cukup baik. Gagasan internasionalisasi hanya akan menimbulkan kegaduhan dan kekisruhan baru.

“Rencana internasionalisasi haji dan urusan dua tanah suci Mekah dan Madinah bisa memicu masalah besar dan persengketaan yang berbahaya,” tegas KH Hasri Harahap dalam orasinya.

Dalam spanduk-spanduknya, Aliansi Pecinta Haramain juga menyebut bahwa ide internasionalisasi hanya akan menyulut sengketa lintas negara. (mib)

BAZNAS Gandeng LAZ dalam Penyaluran Zakat

BAZNAS Gandeng Lazis Wahdah dalam Penyaluran Zakat

BAZNAS Gandeng Lazis Wahdah dalam Penyaluran Zakat

Jakarta – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menggandeng lembaga amil zakat (LAZ) dalam menyalurkan dana zakat. Hal itu dikemukakan Ketua BAZNAS  Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA, CA, dalam simbolis penyerahan Kerja Sama Penyaluran Zakat BAZNAS melalui LAZ berbasis organisasi kemasyarakat (ormas) Islam.

Dalam kerja sama pendistribusian tersebut, BAZNAS mengalokasikan sekitar Rp 5 miliar. “Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan MUI, Lazis Muhammadiyah, Lazis Nahdlatul Ulama dan LAZ dari berbagai ormas seperti LAZ Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Baitul Maal Hidayatullah, LAZ Persis (Pusat Zakat Umat) dan Ormas Wahdah Islamiyah kepada Baznas atas wacana BAZNAS melayani masyarakat Indonesia termasuk aparatur sipil negara (ASN) untuk menunaikan zakat,” ujar Bambang Sudibyo  di Kantor MUI  Jl. Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/2/2018).

Hadir Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI)  KH. Ma’ruf Amin, Wakil Ketua BAZNAS  Dr. Zainulbahar Noor, SE, M.Ec, Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama yang juga anggota BAZNAS  Prof. Dr. Muhammadiyah Amin, dan Deputi BAZNAS  M. Arifin Purwakananta, anggota BAZNAS drh. Emmy Hamidiyah, M.Si, KH. Masdar F. Mas’udi, Prof. Dr. Mundzier Suparta, Ir. Nana Mintarti, MP, dan Prof. Dr. A. Satori Ismail.

Juga tampak para pengurus LAZ ormas, seperti Lazis Muhammadiyah, Lazis NU, Lazis Dewan Dakwah (DDII), Lazis Pusat Zakat Umat Persatuan Islam (Persis), Lazis Baitul Maal Hidayatullah (BMH) dan LAZIS Wahdah.

Sebagaimana amanat Pasal 5 Ayat 1 UU Zakat No 23 Tahun 2011 yakni, untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS. Kemudian, Pasal 6 UU Zakat menegaskan, Baznas merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Pasal 17, berbunyi, “Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.”

Dalam pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah (ZIS), BAZNAS melakukan berbagai saluran yakni melalui BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota, lembaga program, ormas, yayasan dan lembaga yang menangani mustahik, baik langsung kepada mustahik maupun melalui kerja sama bidang bidang tertentu dalam membantu mustahik.

Pada hari ini adalah simbolisasi pendistribusian zakat BAZNAS melalui LAZ. Dukungan ormas-ormas besar dalam pendistribusian zakat BAZNAS akan membantu penyaluran yang transparan, merata dan akuntabel di mata masyarakat.

Pendistribusian melalui LAZ akan menyasar bidang sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Seluruh pendistribusian disalurkan kepada asnaf zakat dan dipertanggungjawabkan. BAZNAS juga akan mendorong capacity building LAZ dalam mendistribusikan zakat.

BAZNAS menerapkan pengawasan rangkap dalam pendistribusian berupa monitor dan evaluasi oleh tim independen, audit internal, audit kantor akuntan publik (KAP), audit syariah. Juga penerapan manajemen ISO untuk memastikan pendistribusian sesuai dengan syariat zakat yang berupa Fatwa MUI, pandangan syariah anggota bidang syariah BAZNAS dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak menyimpang dari asnaf zakat yang telah jelas aturannya.

BAZNAS akan mengembangkan berbagai kemitraan pendistribusian zakat lainnya untuk melayani seluas mungkin kepentingan umat, termasuk mendukung berbagai program MUI. Penguatan pemberdayaan dibarengi dengan penguatan dakwah akan mendorong keberkahan dan kemakmuran Indonesia.

Dalam pengumpulan zakat maupun pendistribusian, BAZNAS akan terus dipandu oleh syariat Islam, Fatwa MUI, tuntunan ulama dan perundangan yang berlaku secara efektif dan efisien dan cermat serta berhati-hati.

Ini agar wacana pengembangan zakat Indonesia dapat berjalan dengan keberkahan, yakni sebanyak mungkin masyarakat Indonesia dapat berzakat dengan mudah, aman dan modern dan pendistribusian dana zakat umat yang sesuai syariah, amanah, transparan dan akuntabel. BAZNAS mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, termasuk media dalam kegiatan ini.*

TENTANG BAZNAS

Adalah badan pengelola zakat yang dibentuk pemerintah melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 8/2001. BAZNAS bertugas menghimpun dan menyalurkan dana zakat infak, sedekah (ZIS) dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) pada tingkat nasional. Kelahiran UU No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat nasional. BAZNAS sudah berdiri di 509 daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota).

Ustadz Zaitun: Ada Motif Politik Dibalik Wacana Internasionalisasi Pengelolaan Haji

Ketua Ikatan Ulama dan Da’i Asia Tenggara Ustadz Muhammad Zaitun Rasmin saat Konferensi Pers Tolak Internasionalisasi Pengelolaan Haji, Jakarta (15/02/2018).

Ustadz Zaitun: Ada Motif Politik Dibalik Wacana Internasionalisasi Pengelolaan Haji
“Sebetulnya isu ini bukan isu baru. Sejak (tahun) 80an sudah digulirkan dengan motif politik untuk menguatkan imperium Iran dan hegemoninya di Timur Tengah,”

(Jakarta)-wahdahjakarta.com– Ketua Ikatan Ulama dan Dai Asia Tenggara ustadz Dr. Muhammad Zaitun Rasmin, Lc. MA. menganggap munculnya wacana internasionalisasi terhadap dua Kota Suci, yaitu Makkah dan Madinah, serta pengelolaan haji dan umrah bukanlah hal yang baru. Sebab ada motif politik dibalik wacana tersebut.

“Sebetulnya isu ini bukan isu baru. Sejak (tahun) 80an sudah digulirkan dengan motif politik untuk menguatkan imperium Iran dan hegemoninya di Timur Tengah,” ungkap ustadz Zaitun saat konferensi pers pada Kamis (15/02/2018) di gedung AQL, Tebet Jakarta.

Menurutnya, alasan adanya larangan haji bagi Qatar dan Iran yang mendasari munculnya kembali isu tersebut tidak dapat dibenarkan. Bahkan jumlah jamaah haji dari Qatar justru meningkat dengan penambahan quota. Kalaupun ada pelarangan itu dikarenakan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara terkait.

Meski demikian ketua Umum Wahdah Islamiyah ini berharap bahwa semangat ukhuwah dan persatuan yang harus dijaga, bukan perpecahan.
Hal senada diungkap oleh Prof. Musni yang juga hadir dalam konferensi pers tersebut, menurutnya internasionalisasi tidak dibutuhkan karena sudah ada yang mengurusnya. Kalau ini dilakukan justru akan menimbulkan perpecahan demi perpecahan.

Wacana internasionalisasi pengelolaan haji dan umrah serta urusan tanah suci Makkah dan Madinah tersebut pun ditentang keras oleh Ikatan Ulama dan Dai Asia Tenggara, Majelis Ormas Islam (MOI) serta Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI).[ibw]

Ormas Islam Tolak Internasionalisasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Ulama dan Ormas Islam Tolak Internasionalisasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah

“Indonesia yang diwakili oleh para ulama dan tokoh-tokohnya serta bangsa Indonesia secara umum menolak semua upaya untuk internasionalisasi penyelenggaraan haji dan urusan dua tanah suci Makkah dan Madinah dari pihak atau negara manapun juga,”

(Jakarta)-wahdahjakarta.com– Majelis Ormas Islam (MOI), Majelis Intelektual & Ulama Muda Indonesia (MIUMI) dan Ikatan Ulama dan Dai Asia Tenggara menolak tegas adanya wacana internasionalisasi penyelenggaraan haji dan urusan dua tanah suci Makkah dan Madinah. Hal ini diungkap saat konferensi pers pada Kamis (15/02/2018) di AQL Islamic Center, Tebet, Jakarta.

Ketua Ikatan Ulama dan Dai Asia Tenggara yang juga ketua Umum Wahdah Islamiyah ustadz Zaitun Rasmin dalam konferensi tersebut mengatakan, internasionalisasi penyelenggaraan haji dan urusan dua tanah suci Makkah dan Madinah akan menimbulkan problema besar dan persengketaan serta perselisihan yang sangat berbahaya dan dapat memicu situasi chaos dalam pelaksanaan ibadah haji bahkan dapat menjadi ancaman bagi stabilitas dua tanah suci dan wilayah sekitarnya.

KH Nazar Haris sebagai perwakilan dari MOI mengatakan, pemerintah Arab Saudi telah memberikan perhatian yang sangat besar dalam penyelenggaraan ibadah haji serta urusan dua Tanah Suci tersebut.

Hal ini terbukti dengan pembangunan dan renovasi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi serta perluasan keduanya berlipat-lipat ganda serta pembangunan jalan dan sarana – prasarana yang sangat berkualitas demi kemudahan pelaksanaan ibadah haji dan umrah.

“Arab Saudi terus menerus membuat kedua masjid suci tersebut semakin besar dan indah dari waktu ke waktu.” Kata KH Nazar yang juga Ketua Umum Persatuan Ummat Islam tersebut.

Ketua Ikatan Ulama dan Da’i Asia Tenggara Ustadz Muhammad Zaitun Rasmin

Berdasarkan kenyataan tersebut maka MOI dan MIUMI, dan seluruh umat Islam Indonesia menyatakan, tidak ada kebutuhan dan alasan untuk internasionalisasi penyelenggaraan haji dan urusan dua tanah suci Makkah dan Madinah.

“Indonesia yang diwakili oleh para ulama dan tokoh-tokohnya serta bangsa Indonesia secara umum menolak semua upaya untuk internasionalisasi penyelenggaraan haji dan urusan dua tanah suci Makkah dan Madinah dari pihak atau negara manapun juga,” Pungkas ustadz Zaitun.[ibw/sym].

Pernyataan Sikap MOI dan MIUMI Tentang Wacana Internasionalisasi Dua Kota Suci dan Pengelolaan Haji/Umroh

Pernyataan Sikap MOI dan MIUMI Tentang Wacana Internasionalisasi Dua Kota Suci dan Pengelolaan Haji/Umroh

MOI-MIUMI Tolak Internasionalisasi Dua Kota Suci

 

Internasionalisasi  dua kota suci Makkah dan Madinah akan menimbulkan problema besar dan persengketaan serta perselisihan yang sangat berbahaya dan dapat memicu situasi chaos dalam pelaksanaan ibadah haji bahkan dapat menjadi ancaman bagi stabilitas dua tanah suci dan wilayah sekitarnya .

(Jakarta)-wahdahjakarta.com– Kamis (15/02/2018) Sejumlah tokoh ummat Islam yang tergabung dalam Majelis Ormas Islam (MOI) dan Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) menggelar Konferensi Pers menyikapi wacana internasionalisasi pengelolaan dua kota suci (Makkah dan Madinah) serta pengelolaan ibadah Haji dan Umrah.

Melalui konferensi pers ini digelar di Ar Rahman Qur’anic Learning (AQL), Jl. Tebet Utara Jakarta Selatan ini MOI dan MIUMI menyerukan empat poin penting, berikut kutipan lengkapnya.

Munculnya propaganda tentang internasionalisasi penyelenggaraan haji dan urusan dua tanah suci Makkah dan Madinah membuat kami umat Islam Indonesia merasa perlu menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut:

1. Internasionalisasi penyelenggaraan haji dan urusan dua tanah suci Makkah dan Madinah akan menimbulkan problema besar dan persengketaan serta perselisihan yang sangat berbahaya dan dapat memicu situasi chaos dalam pelaksanaan ibadah haji bahkan dapat menjadi ancaman bagi stabilitas dua tanah suci dan wilayah sekitarnya .

2. Pemerintah Saudi Arabia telah memberikan perhatian yang sangat besar dalam penyelenggaraan Ibadah Haji serta ururan dua tanah suci. Hal ini terbukti dengan pembangunan dan renovasi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi serta perluasan keduanya berlipat-lipat ganda serta pembangunan jalan dan sarana – prasarana yang sangat berkualitas demi kemudahan pelaksanaan ibadah haji dan umrah , dan Saudi Arabia terus menerus membuat kedua masjid suci tersebut semakin besar dan indah dari waktu ke waktu.

3. Berdasarkan apa yang tersebut di atas, maka tidak ada kebutuhan dan alasan untuk internasionalisasi penyelenggaraan haji dan urusan dua tanah suci Makkah dan Madinah

4. Oleh karena itu Indonesia yang diwakili oleh para ulama dan tokoh- tokohnya serta bangsa Indonesia secara umum menolak semua upaya untuk internasionalisasi penyelenggaraan haji dan urusan dua tanah suci Makkah dan Madinah dari pihak atau negara manapun juga.

‎حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير

Jakarta , 29 Jumadil Ula 1439 H / 15 Februari 2018 M

MIUMI Ajak Umat Kawal Perjuangan Legislasi Zina dan LGBT

Wakil Ketua MIUMI Pusat Ustadz Zaitun saat Konferensi Pers Bedah RUU KUHP Terkai Masalah Keumatan

MIUMI Ajak Umat Kawal Perjuangan Legislasi Zina dan LGBT

(Jakarta) Wahdahjakarta.com – Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Pusat menyelenggarakan diskusi “Bedah RUU KUHP Terkait Masalah Keumatan”, Selasa, (13/2/17) di Ar Rahman Qur’anic Learning (AQL) Islamic Center Jakarta.

Narasumber yang dihadirkan adalah Arsul Sani dari Komisi III DPR yang membidangi hukum, Hak Asasi Manusia (HAM) dan keamanan, Prof. Euis Sunarti, dan Pakar Hukum Universitas Indonesia (UI) Dr. Neng Djubaedah, S.H, M.H, Ph.D.

Diskusi yang dihadiri anggota MIUMI pusat dan daerah serta perwakilan berbagai ormas Islam ini menghasilkan lima point rekomendasi berikut:

1. Mendesak Presiden dan DPR untuk menolak intervensi asing berkaitan dengan RKUHP demi harga diri bangsa Indonesia dan kedaulatan hukum nasional.

2. Mendukung perluasan makna beberapa pasal dalam RKUHP terkait perzinaan, perkosaan, dan perbuatan cabul sesama jenis.

3. Mendorong koordinasi dan konsolidasi antar wakil rakyat di DPR demi menjaga ideologi bangsa Indonesia (Pancasila).

4. Menghimbau umat Islam dan seluruh umat beragama untuk siap siaga menyambut seruan Ulama dan pemuka agama masing masing untuk membela hak-hak, nilai-nilai dan kedaulatan bangsa Indonesia.

5. Mengajak seluruh komponen bangsa untuk ikut mengawal proses perjuangan Iegislasi Nasional demi terwujudnya KUHP yang sesuai dengan PancasiIa dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Diskusi ini dipandu oleh Adnin Armas dan ditutup dengan konferensi pers yang dipimpin oleh Sekjen MIUMI Ustadz Bachtiar Nasir.

Dalam sesi konferensi pers Wakil Ketua MIUMI Pusat Ustadz Muhammad Zaitun Rasmin berharap rancangan undang-undang ini segera diselesaikan dan disahkan untuk meminimalkan madharat yang muncul. [ibw/sym].

Gelar Tabligh Akbar, GNPF Ulama Bogor Raya Ajak Umat Jaga Ulama

Tabligh Akbar GNPF Ulama Jaga Ulama Tolak LGBT dan Valentine

Tabligh Akbar GNPF Ulama Jaga Ulama Tolak LGBT dan Valentine

Bogor- Gerakan Pengawal Fatwa Ulama (GNPF Ulama) Bogor Raya menggelar Tabligh Akbar mengajak umat Islam bersatu menjaga ulama, menolak LGBT dan hari Valentine.

Dalam acara yang digelar di Masjid Raya Al Muttaqin itu, Ketua GNPF Ulama Bogor Raya Ustaz Iyus Khaerunnas mengatakan pihaknya akan terus menguatkan barisan dalam menyikapi berbagai persoalan umat.

“Karena itu, seluruh komponen harus bersama-sama bergandengan tangan berjuang menjaga agama dan masyarakat dari hal-hal yang merusak,” katanya, Ahad (11/2/2018).

Sementara itu, dalam ceramahnya, ketua umum Forum Jurnalis Muslim (Forjim) Dudy Sya’bani Takdir mengungkapkan beberapa data soal pertumbuhan LGBT di Bogor dan kota sekitarnya.

“Data dari Dinas Kesehatan Bogor, ada 1.330 pria yang homoseksual. Itu belum termasuk yang lesbian. Jadi kita ini sudah ada di zona merah LGBT,” kata dia.

Untuk itu, Dudy mengajak masyarakat agar senantiasa waspada dan menjaga anak-anak dari incaran predator seksual.

Lebih lanjut, dia juga mengajak umat kembali membaca media Islam. Karena Media Islam lah yang selama ini mengawal dan melakukan pembelaan terhadap ulama dan agenda umat Islam.

“Kalau serius ingin berjuang menjaga ulama dan menghapuskan LGBT, mari kembali ke media Islam. Karena rasanya hanya di media Islam lah ada berita-berita pembelaan terhadap ulama. Mari hijrah dan bersama membesarkan media Islam,” ajaknya.

Senada dengan ajakan itu, Habib Mahdi Assegaf juga menegaskan agar umat Islam tidak lagi malu mensyiarkan ajaran dan agenda-agenda keislaman.

“Sudah saatnya kita mendzaharkan syiar-syiar Islam, jangan ngumpet-ngumpet lagi. Bikin acara yang besar sekalian biar orang tahu kekuatan umat Islam,” tegasnya.

Habib Mahdi juga menekankan pentingnya persatuan umat untuk kembali meraih kejayaan Islam dan menjaga NKRI.

“Tinggalkan itu perbedaan furuiyyah (cabang), udah gak zaman berdebat karena perbedaan pendapat. Ahlussunnah wal jamaah harus bersatu menjaga agama dan negeri yang kita cintai ini,” katanya.

Acara yang bertemakan “Umat Bersatu, Jaga Ulama, Hadang LGBT dan Jauhi Valentine Day” itu dihadiri banyak Ulama dan tokoh masyarakat, antara lain Habib Mahdi bin Hamzah Assegaf (Pimpinan Majelis Syababul Khair), KH Roudl Bahar (Pembina GNPF Ulama), Ustaz Asep Syaripudin (Ketua API Jabar), Ustaz Iyus Khaerunnas (Ketua GNPF Ulama Bogor), Ustaz Abdul Halim (Ketua DDII Kota Bogor), Ustaz Wilyudin Dhani (Komunitas Pecinta Rukyah), Ustaz Iwan Januar (Pemerhati Keluarga Muslim), Ustaz Burhan (FPI Bogor), Ustaz Hasri Harahap (Ketua FUI Bogor), Ustaz Deni Rahmat (HASMI Bogor), Dudy Sya’bani Takdir (Ketua Forjim), Ustaz Amirudin Abu Fikri (Khairu Ummah) dan lainnya. []

Ustadz Zaitun: Cinta NKRI Itu Fitrah

Ustadz Zaitun Cinta NKRI

Ustadz Zaitun Cinta NKRI

Gorontalo – Wahdah Islamiyah Gorontalo menelenggarakan tabligh akbar dengan tema Merawat NKRI dalam Bingkai Ukhuwah dan Persatuan. Bertempat di Masjid Kampus Univeritas Negeri Gorontalo Sabilurrasyad pada hari Ahad, 11/02/2018.

Hadir dalam acara ini Ketua MUI gorontalo Ust. Abdurrahman Bahmid, Lc, Alumni Al Azhar yang juga anggota DPD RI ini menyebut tabligh akbar ini sangat penting sebagai penguatan.

“Umat Islam harus kuat, baik secara pribadi, organisasi, maupun dalam skala ummat. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah”, terangnya.

“Mashdarul quwwah (sumber kekuatan) adalah kuatnya aqidah dan hubungan dengan Allah. Setelah itu, persatuan ummat”, imbuhnya.

Selanjutnya Ust. Zaitun Ketua Umum Wahdah Islamiyah yang juga Wasekjen MUI menjelaskan pentingnya cinta NKRI dan pentingnya persatuan.

“NKRI adalah anugerah dari Allah yang harus dijaga dan dirawat”, kata beliau.

Menurut Ketua Ikatan Ulama’ dan Da’i Asia Tenggara ini, nasionalisme (cinta negeri) adalah sesuatu yag thabi’i (sesuai dengan sifat bawaan manusia/fitrah). Asalkan tetap dalam batas yang tidak melanggar syari’at.

“Cinta kepada negeri adalah sesuatu yang thabi’i. Sebagaimana dahulu Rasulullah mengungkapkan kecintaan beliau kepada kota Makkah saat berhijrah”, terangnya.

“Umat islam mayoritas di negeri ini harus mengetahui konsep islam tentang nasionalisme. Kalau tidak, akan dimanfaatkan oleh orang lain dari kalangan sekuler menjauhkan ummat islam dari hak-haknya,” lanjut ustad yang juga wakil ketua GNPF ulama ini.

Batasan yang beliau maksudkan adalah kecintaan yang tidak melebihi cinta Allah, Rasul-Nya, dan agama Islam, serta tidak merendahkan bangsa lain.

“Cinta pada negeri ini disyariatkan asal tidak melebihi cinta kita kepada Allah, RasulNya dan ajaran Islam itu sendiri. Nasionalisme yang dilarang Islam adalah menjadikan seseorang membenci atau merendahkan bangsa lain”, tegas beliau.

Beliau menambahkan bahwa wujud cinta negeri adalah dengan membela, membangun, merawat, mencintai, dan memajukan NKRI.

Termasuk bentuk merawat NKRI menurut beliau adalah dengan tetap menghidupkan budaya saling menasehati, Amar ma’ruf nahi mungkar.

“Menjaga persatuan bukan berarti menghilangkan identitas-identitas yang ada pada suku atau agama tertentu. Umat Islam siap bersatu dalam perbedaan demi terjaganya NKRI”, pungkas beliau. [ibw]

Wahdah Peduli Siaga Banjir di Pejaten Timur Jakarta Selatan

Wahdah Peduli Siaga Banjir

Dokumentasi Wahdah Peduli Bantu Banjir di Pejaten Timur Jakarta Selatan

Wahdah Peduli Siaga Banjir di Pejaten Timur Jakarta Selatan

Jakarta – Banjir Jakarta tahun ini (2018) dianggap lebih besar dibanding tahun lalu (2017). Bahkan pada beberapa titik dianggap menyamai banjir tahun 2007 yang hampir menenggelamkan Jakarta, khususnya untuk wilayah di seputaran Ciliwung. Diantara daerah yang dilalui aliran sungai Ciliwung yaitu Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jaksel.

Pada Selasa, 6 Februari 2018 Tim Wahdah Peduli yang disupport penuh oleh LAZIS Wahdah Jakarta alhamdulillah berkesempatan melakukan penyaluran bantuan mendasar berupa sembako (telor 30 kg, mie instan 20 dus, dan beras 50 kg) di RT 005 RW 005 di Pejaten Timur, Jakarta Selatan.

Bantuan diterima langsung oleh Kesra Kelurahan Pejaten Timur beserta Sekel (Sekertaris Kelurahan). Tim Wahdah Peduli daerah Jakarta Selatan yang dipimpin Ustadz Anas Syukur dan LAZIS Wahdah Jakarta yang diketuai Ustadz Yudi berkesempatan bertemu dengan Bapak dan Ibu Camat untuk menyampaikan rasa bela sungkawa atas musibah yang terjadi dan berdiskusi terkait peta bencana di Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

“Pantauan terakhir kami di lapangan, kebutuhan bantuan berupa pampers, pakaian pantas pakai, peralatan dapur dan tenaga untuk membersihkan lumpur yang belum terpenuhi”, papar Ibu Camat.

Menurut Sekertaris Kelurahan Pejaten Timur, Bapak Akhmad, dikatakan bahwa ada beberapa RW yang terendam Banjir, dan paling parah di RW 7 dan 8. “Data-data masih terus diupdate”, kata beliau.

Jelang sore hari Tim Wahdah Peduli dan LAZIS Wahdah Jakarta melakukan survei ke RT 01 dan RT 16, RW 07 Pejaten Timur. Tim yang sempat bertemu dan berdiskusi dengan Ketua RT 16 dan RT 01 ini kemudian mendapatkan data-data sebagai berikut :

1) Belum adanya bantuan sama sekali ke RT tersebut, baik dari pemerintah maupun lembaga sosial
2) Belum ada dapur umum
3) Sekitar 500 rumah warga terendam banjir, bahkan puluhan rumah lainnya hampir tenggelam dan rusak berat.
4) Kebutuhan mendasar :
– Sembako
– Pakaian pantas pakai
– Perkakas dapur dan rumah
– Tenaga bantuan untuk membersihkan lumpur
– Perbaikan puluhan rumah yang rusak berat.

Pertemuan yang juga didampingi Pegawai Bagian Kesra Kelurahan Pejaten Timur ini berakhir menjelang maghrib, dengan kesepakatan akan membuat dapur umum. Insya Allah.

Bagi anda yang ingin berdonasi meringankan beban warga Jakarta dapat menyalurkan bantuannya melalui rekening Bank Syariah Mandiri (451) 499 900 900 5 an LAZIS Wahdah Peduli Negeri. Kode transfer 700. Contoh Rp 50.700,-. Informasi dan Konfirmasi Bantuan 08119787900 (call/wa/sms). (rd/yd).

Tabligh Akbar di Pontianak, Ustadz Zaitun Berbagi Tips Menjaga Ukhuwah

Ustadz Zaitun Tabligh Akbar di Majid Al-Hikmah Pontianak

Tabligh Akbar di Pontianak, Ustadz Zaitun Berbagi Tips Menjaga Ukhuwah

(Pontianak)- wahdahjakarta.com– Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Wahdah Islamiyah (DPP WI) Ustadz Muhammad Zaitun Rasmin mengatakan bahwa ukhuwah merupakan modal kuat dalam perjuangan. Hal ini beliau katakan saat menyampaikan ceramah pada Tabligh Akbar “Merajut Persatuan dengan Dakwah dan Tarbiyah” di Masjid Al-Hikmah Pontianak Kalimantan Barat (Kalbar), Sabtu (27/01/2018).

“Ukhuwah adalah salah satu modal kuat dalam perjuangan, nikmat ukhuwah dan ittihad (persatuan) ini harus kita jaga karena perjuangan masih panjang”, ujarnya. “Saling berbantah-bantahan hanya akan saling melemahkan, sebagaimana dalam Al-Anfal”, imbuhnya.

Selanjutnya Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat ini menguraikan tips menjaga ukhuwah dan mencapai tingkatan ukhuwah tertinggi. “Cara mencapai tingkatan ukhuwah yang tertinggi, yang pertama adalah dengan memperkuat iman”, terangnya. “Namun jangan tergesa-gesa menyatakan bahwa muslim yang berselisih itu tidak beriman”, lanjutnya.

Tips yang kedua menurut Wakil Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF Ulama) ini adalah, jaga akhlaq. “Itulah hikmahnya dalam surat Al Hujurat ayat 10 dan beberapa ayat setelahnya Allah sebutkan berbagai permasalahan akhlaq yang perlu dijaga agar ukhuwah tetap kokoh”, ungkapnya.

Salah satu akhlaq buruk yang dapat merusak ukhuwah menurut Inisiator MIUMI ini adalah memberi label-label tertentu kepada sesama Muslim atau lembaga-lembaga dakwah. “Tetap bersangka baik kepada sesama lembaga dakwah atau aktivis Islam meskipun kita tidak sepakat dengan berbagai cara dakwahnya”, imbaunya. [ibw/sym]