Forjim: Jurnalistik Bagian dari Dakwah

(Jakarta) Wahdahjakarta.com -, Koordinator Bidang Kaderisasi Forjim (Forum Jurnalis Muslim) Ahmad Zuhdi mengatakan, jurnalistik merupakan bagian dari dakwah. Yakni dakwah bilkitabah (dakwah melalui tulisan).

“Tugas jurnalis merupakan salah  satu bagian dakwah. Yakni dakwah bil kitabah atau dakwah bil qolam. Dakwah melalui tulisan”, ujarnya kepada peserta Training Jurnalistik Asyik yang digelar Wahdah Islamiyah Jakarta-Depok dan Forjim, di Jakarta, Sabtu (30/03/2019).

“Dengan semangat ini, diharapkan dakwah dapat tersebar ke seluruh penjara dan mudah diterima oleh masyarakat tanpa mengenal batas teritori wilayah”, jelasnya.

Pelatihan yang disponsori Lazis Wahdah  ini diikuti oleh puluhan peserta dari perwakilan aktivis masjid, lembaga Islam dan masyarakat umum. Peserta datang dari berbagai daerah di Jabodetabek. Bahkan ada yang dari Maluku dan Riau.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Wahdah Islamiyah (DPW WI) Jakarta-Depok, Ustadz Ilham Jaya Abdul Rauf dalam paparan materinya mengingatkan pentingnya perluasan jaringan media Islam.

“Kemudahan informasi dan komunikasi seharusnya juga lebih  memudahkan aktivis media Islam untuk mengembangkan jaringan mereka lebih luas”, tegas Ustadz Ilham.

Mantan jurnalis Majalah Internasional Al-Bayan London ini juga mengajak para praktisi media Islam untuk menjalin kerja sama deng kelompok intelektual dan akademisi untuk pengembangan media Islam. []

Gandeng Forjim, Wahdah Islamiyah Jakarta dan Depok Gelar Diklat Jurnalistik Asyik

Training Jurnalistik Asyik Wahdah Islamiyah Jakarta-Depok bekerjasama dengan Forum Jurnalis Muslim (Forjim)

(Jakarta) Wahdahjakarta.com -, Wahdah Islamiyyah Jakarta-Depok bekerjasama dengan Forjim (Forum Jurnalis Muslim) menggelar Training Jurnalistik Asyik bertema “MENGGAGAS MEDIA, MERAJUT BERDAYA”. Acara digelar di Masjid Abu Bakar Ash Shiddiq Jatinegara, Jakarta Timur, pada Sabtu (30/03/2019). 

Ustadz Ilham Jaya, Lc, MHI selaku pembicara dengan tajuk “Menggagas Media Berdaya Tanpa Tapi”, menekankan pentingnya mengembangkan jaringan media islam. Menurutnya kemajuan informasi dan komunikasi seharsunya dimanfaatkan untuk hal itu.

“Kemudahan informasi dan komunikasi seharusnya juga lebih  memudahkan aktivis media Islam untuk mengembangkan jaringan mereka lebih luas”, tegas Ustadz Ilham.

Mantan jurnalis Majalah Internasional Al-Bayan London ini juga menekankan pentingnya penguasaan bahasa dunia Islam sebagai salah satu syarat untuk memengakses informasi-informasi global dan pengembangan jaringan media islam.

“Dengan menguasai bahasa asing, wawasan kita tidak terbonsai oleh informasi-informasi dari media yang ada di sekitar kita”, ungkap CEO PT Basaeer Asia Publishing ini.

Diungkapkannya, keberhasilan ekonomi Islam salah satunya sinergi pelaku ekonomi halal non ribawi dengan kalangan intelektualitas salah satunya penulis yang berfungsi mengedukasi masyarakat melalui media.

“Tumbuhnya kesadaran dan Perkembangan industri halal seharusnya jadi ceruk tersendiri bagi perkembangan media Muslim”, terangnya.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Wahdah Islamiyah Jakarta-Depok ini juga mengajak para praktisi media Islam untuk menjalin kerja sama deng kelompok intelektual dan akademisi untuk pengembangan media Islam.

Sementara itu koordinator bidang kaderisasi Forjim Ahmad Zuhdi mengatakan,  pelatihan ini penting diikuti oleh mereka memulai dunia jurnalistik sebagai bekal dalam menjalankan kerja-kerja jurnalis ke depan.

Jurnalis Indonesiainside.id ini juga mengingatkan kepada para peserta bahwa tugas jurnalis merupakan salah  satu bagian dakwah.

“Yakni dakwah bil kitabah atau dakwah bil qolam. Dakwah melalui tulisan”, jelasnya.  

“Dengan semangat ini, diharapkan dakwah dapat tersebar ke seluruh penjara dan mudah diterima oleh masyarakat tanpa mengenal batas teritori wilayah”, pungkasnya. (sym)

Roadshow di  Makassar, MIUMI Bahas Integrasi Keislaman dan Kebangsaan

Ketua MIUMI Sulsel Ustadz DR. Rahmat Abdul Rahman

(Makassar) Wahdahjakarta.com– Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) menggelar roadshow Tabligh Akbar di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya berlangsung di Makassar, Sabtu (30/03/19).

Ketua MIUMI Sulsel, Ustadz Rahmat Abdurrahman mengatakan, Tabligh Akbar ini di adakan dalam rangka memberikan pencerahan tentang Integrasi Keislaman dan Kebangsaan.

“Kegiatan ini guna memberikan gambaran bahwa pada hakikatnya Islam tidak pernah bertentangan dan nasionalisme, dan isu nasionalisme tidak boleh dijadikan pamen untuk memukul ummat Islam, apa lagi sampai menjauhkan ummat Islam dalam menjalankan peran bernegara,” Imbuhnya

Hubungan antara negara dan agama tidak boleh terpisahkan.

“Para ulama kita tentang hubungan negara dan agama, kita bukan menganut prinsip sekularisme yang membedakan dan memisahkan di antara keduanya,” Ujar Ustadz Rahmat saat memberi sambutan.

Kegiatan ini menghadirkan tokoh dari MIUMI Pusat dan MIUMI daerah. Dari MIUMI Pusat yang hadir di antaranya Ustadz Bachtiar Nasir dan Ustadz Zaitun Rasmin

Selain itu, ulama dan intelektual dari MIUMI Makassar juga turut memberikan orasi antara lain Ustadz Rahmat Abdurrahman, Ustadz Yusril Muh Arsyad dan hadir juga Anggota DPR RI Tamsil Linrung.

Tamsil Linrung dalam sambutannya menceritakan sosok pahlawan nasionalis yakni Muhammad Natsir.

“Dalam perjalanan Indonesia ini perang besarnya adalah ummat Islam, salah satunya ialah Muhammad Natsir,” Ungkapnya

Anggota DPR RI Pusat ini melanjutkan, bahwa pencerahan antara Negara dan Agama harus terus dilanjutkan.

“Jika dulu kita memiliki Muhammad Natsir, melakukan Roadshow untuk memberikan pencerahan kepada ummat. Maka sekarang, kita memiliki Ustaz Bachtiar Nasir dan Ustaz Zaitun Rasmin yang terus memberikan pencerahan kepada ummat,” Tuturnya. []

Reporter: Muhammad Akbar

Ketua Wantim MUI Soroti Politisasi Isu Khilafah dalam Pemilu/Pilpres

Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin

(Jakarta) Wahdahjakarta.com -, Ketua Dewan Pertimbangan MajelisUlama Indonesia (Wantim MUI) Dien Syamsuddin mengimbau pasangan calon presiden dan Wakil Presiden untuk menghindari isu keagamaan dalam kampanye. Salah satu contohnya seperti isu khilafah.

“Karena hal itu merupakan bentuk politisasi Agama yang bersifat pejoratif (menjelekkan)”, jelasnya. Ketika menyampaikan imbauan sesuai taushiyah Wantim MUI ke.37 27 Maret 2019, Jum’at (29/03/2019).

“Walaupun di Indonesia khilafah seabgai lembaga politik tidak diterima luas, namun khilafah yang disebut dalam Al-Qur’an adalah ajaran Islam yang mulia (manusia mengemban misi menjadi Wakil Tuhan di Bumi/ khalifatullah fil ardh)”, terangnya.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini juga memandang, mempertentangkan  khilafah dengan Pancasila adalah identik dengan mempertentangkan  Negara Islam dengan Negara Pancasila. Menurutnya masalah ini sesungguhnya sudah lama selesai dengan penegasan Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi was Syahadah (Negara Kesepakatan dan Kesaksian).

“Upaya mempertentangkannya merupakan upaya membuka luka lama dan dapat menyinggung perasaan umat Islam”, tegasnya.

Prof Dien juga menolak upaya labelisasi anti pancasila terhadap kelompok tertentu. “Menisbatkan sesuatu yang di dianggap Anti Pancasila terhadap suatu kelompok  adalah labelisasi dan generalisasi (mengebyah-uyah) yg berbahaya dan dapat menciptakan suasana perpecahan di tubuh bangsa”, ungkapnya.

Oleh karena itu ia mengimbau segenap keluarga bangsa agar jangan terpengaruh apalagi terprovokasi dengan pikiran-pikiran yang tidak relevan dan kondusif bagi penciptaan Pemilu/Pilpres damai, berkualitas, berkeadilan, dan berkeadaban. []

Ustadz Zaitun: Fungsi Kekuasaan untuk Raih Kemaslahatan

Ustadz Muhammad Zaitun Rasmin

(Makassar) Wahdahjakarta.com – Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) menggelar tabligh akbar di Masjid Al Markaz Makassar (30/03/2019). Tema yang diangkat tentang arah perjuangan umat, “Integrasi Keislaman dan Kebangsaan”.

Menurut Wakil Ketua MIUMI Pusat, Ustadz Muhammadz Zaitun Rasmin, roadshow yang telah diagendakan dari tahun lalu ini bukan merupakan agenda politik praktis.

“MIUMI tidak melakukan kegiatan politik praktis, karena MIUMI bukan partai politik atau underbow salah satu partai,” tegas Ustad Zaitun.

Ustadz  yang juga Ketua Umum Wahdah Islamiyah ini menyoroti kesalahpahaman sebagian sebagian  umat Islam dalam memandang relasi Islam dan politik. Masih ada  yang memandang ikut pemilu adalah sesuatu yang dilarang dalam agama.

Menurut beliau, justru politik adalah bagian tak terpisahkan dari ajaran Islam. Jadi, tidak sepenuhnya benar jika dilarang berpolitik di dalam masjid.

“Kalau yang dimaksud adalah kampanye politik praktis, memang itu tidak boleh. Kecuali darurat. Tapi kalau yang dimaksud adalah siyasah syar’iyyah (politik Islam_red), itu bagian tak terpisahkan dari ajaran Islam”, ujarnya.

Selanjutnya Wakil Sekjen MUI Pusat ini memberi arahan bagaimana memilih pemimpin di zaman ini yang menurut beliau berbeda dengan zaman khulafaur rasyidin.

“Jika ada dua calon pemimpin, yang satu kuat keshalihannya dan yang kedua tidak seshalih yang pertama. Tapi, calon yang kedua lebih kuat kepemimpinannya. Mana yang dipilih? Yang dipilih adalah yang kedua. Karena calon yang pertama, keshalihannya untuk dirinya pribadi. Sedangkan calon yang kedua, kekuatan kepemimpinannya untuk semua rakyatnya,” terang beliau.

Beliau menjekaskan, fungsi politik menurut Islam adalah ‘siyasatud dunya wahirasatud din’. Artinya, untuk mengatur urusan-urusan duniawi sehingga tercapai kemaslahatan, serta memastikan agar ajaran agama tetap bisa dijalankan secara maksimal.

“Tujuannya adalah mewujudkan kemaslahatan untuk rakyatnya. Termasuk dalam hal ini adalah kesejahteraan. Bukan semata-mata untuk mencapai kekuasaan.” lanjut beliau.

Ketua Ikatan Ulama dan Da’i Se-Asia Tenggara ini juga menjelaskan bahwa Indonesia perlu pemimpin yang memiliki ‘sense of crisis’ atau kepekaan terhadap kesusahan yang dialami rakyatnya. [ibw/sym]

Keutamaan Shalat Jum’at: Menghapuskan Dosa dalam Sepekan

Keutamaan Shalat Jum’at: Menghapuskan Dosa dalam Sepekan

Hari Jum’at dan ibadah serta amal shaleh yang dilakukan di dalamnya menggugurkan dosa seorang hamba dalam sepekan, yakni antara Jum’at dengan Jum’at berikutnya. Telah dikemukakan pada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda tentang hal ini;

“اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ”

“Shalat lima waktu, shalat Jum’at ke Jum’at berikutnya, dan Ramadhan ke Ramadhan berikutnya menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan di antara masa tersebut jika seseorang menjauhi dosa-dosa besar.” (HR. Muslim)

Keutamaan hari jum’at  ini akan diberikan kepada seorang hamba jika mejauhi dosa-dosa besar dan menunaikan shalat Jum’at dengan memenuhi adab-adabnya seperti, mandi, bersuci, memakai parfum dan minyak rambut, bersiwak (menggosok gigi), tidak memisahkan dua orang yang duduk berdampingan,  memperbanyak shalat sunnah sebelum Imam naik mimbar, dan menyimak khutbah.

Sebagaimana disebutkan dalam Shahih al-Bukhari dari Salman al-Farisi Radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ اْلإِمَامُ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ اْلأُخْرَى.”

“Tidaklah seseorang mandi pada hari Jum’at, bersuci semampunya, berminyak dengan minyak, atau mengoleskan minyak wangi dari rumahnya, kemudian keluar (menuju masjid), dan dia tidak memisahkan dua orang (yang duduk berdampingan), kemudian dia mendirikan shalat yang (sebanyakmungkin) sesuai dengan kemampuannya, lalu diam mendengarkan khutbah  ketika imam berkhutbah melainkan akan diampuni (dosa-dosanya yang terjadi) antara Jum’at tersebut dan ke Jum’at berikutnya.”  (HR. Bukhari).

Dalam Shahih Muslim terdapat tambahan tiga hari. Abu Hurairah Radhiyallahu anhu mengabarkan, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam  bersabda,

Barangsiapa yang mandi lalu berangkat Jum’at, kemudian mendirikan shalat semampunya, selanjutnya diam mendengarkan khutbah hingga selesai kemudian shalat bersama imam, niscaya akan diampuni dosa-dosanya antara Jum’at itu hingga Jum’at berikutnya dan ditambah tiga hari lagi.”  (Terj. HR. Muslim).

Namun keutamaan tersebut diperoleh dengan syarat memerhatikan adab-adab Jum’at sebagaimana disebutkan dalam hadits Bukhari dan Muslim di atas.

Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani berkata tentang hal ini.

“Jika dilihat dari berbagai hadits yang telah disebutkan, penghapusan dosa yang dimaksud karena bertemunya Jum’at yang satu dan Jum’at berikutnya bisa didapat dengan terpenuhinya syarat sebagaimana yang telah disebutkan yaitu mandi, bersih-bersih diri, memakai harum-haruman, memakai minyak, mengenakan pakaian terbaik, berjalan ke masjid dengan tenang, tidak melangkahi jama’ah lain, tidak memisahkan di antara dua orang, tidak mengganggu orang lain, melaksanakan amalan sunnah dan meninggalkan perkataan  dan perbuatan laghwu (sia-sia).” (Fathul Bari, 2: 372).

Majelis Ormas Islam Deklarasi Tolak RUU P-KS

Deklarasi Tolak RUU P-KS oleh Majelis Ormas Islam, Jakarta (28/03/2019)

(Jakarta) Wahdahjakarta.com -, Sebanyak 13 organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang tergabung dalam Majelis Ormas Islam (MOI) menyatakan penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS).

Penolakan tersebut disampaikan melalui deklarasi yang dibacakan Ketua MOI KH. Drs Muhammad Siddiq usai seminar “Bahaya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS)” yang digelar di kantor Dewan Dakwah Islamiyah (DDII), Jakarta, Kamis (28/03/2019).

“Penolakan ini didasarkan atas keprihatinan, materi dalam rancangan undang-undang  ini dapat mersuak sendi-sendi moral bangsa dan tatanan keluarga di Indonesia”, tegas Muhammad Siddiq yang juga ketua DDII.

MOI merupakan forum kerjasama ormas Islam yang terdiri dari Syarikat Islam (SI), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Al-Irsyad Al-Islamiyyah, Persatuan Islam (PERSIS), Hidayatullah, Mathla’ul Anwar, Persatuan Tarbiyah Islamiah (Perti), Al Jam ‘iyatul Washliyah, Al-Ittihadiyah, Persatuan Ummat Islam (PUI), Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia (BKsPPI), Wahdah Islamiyah (WI), dan Ikatan Da’i Indonesia (IKADI).

Deklarasi diawali dengan seminar dan diskusi membahas bahaya RUU P-KS dengan dua nara sumber utama. Wakil Sekretaris Komisi Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dr Wido Supraha dan Helmi Al Djufri konsultan hukum pada Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia DKI Jakarta.

DR. Wido Supraha

Doktor Wido mengatakan, RUU P-KS bermasalah sejak dari naskah akademiknya. Setiap  RUU wajib diawali dengan kajian dalam bentuk naskah akademik. Dengan begitu, RUU apa pun yang dibangun di atas naskah akademik yang memiliki persoalan hanya akan melahirkan persoalan baru.

Ia bahkan menyebut naskah akademik RUU ini mengandung racun. Racun seperti apa yang Wido maksud?

“Naskah akademik RUU ini dibangun di atas pendekatan hukum yang berperspektif perempuan,” jelasnya.

Pendekatan hukum berperspektif perempuan selalu memandang budaya patriarki sebagai sumber masalah diskriminasi dan ketidakadilan bagi perempuan.

“Meresponsasi ini, muncul teori tentang hukum berperspektif perempuan yang didasarkan pada kesetaraan dan keadilan gender di bidang politik, ekonomi, dan sosial yang sering dikenal sebagai ” Yurisprudensi Feminis ” atau ” Teori Hukum Feminis ” .”

Menurut peneliti INSISTS ini, karena naskah akademik RUU P-KS ini dibangun di atas konsep yang bertentangan dengan konsep-konsep kunci  dalam Islam, maka sudah sepatutnya RUU ini ditolak.

“Menolak RUU-PKS ini jauh lebih wajib daripada sekadar merevisi kontennya tanpa merubah naskah akademiknya”, pungkas Wido dalam mengakhiri makalahnya. [sym]

Kebebasan Memilih

Kebebasan Memilih

Oleh: Dr Hamid Fahmy Zarkasyi

“Pilihlah Dengan Nurani Anda” adalah satu-satunya iklan atau kampanye pemilu yang paling menarik dan paling substansial bagi saya. Menarik karena ia tidak memihak pada partai atau calon presiden manapun.

Substansial karena ia melibatkan hak asasi yang terdalam dari diri manusia. Pilihan tidak lagi dipengaruhi lagi oleh hingar-bingar kampanye dengan segala janji-janji politiknya. Pilihan lebih dipengaruhi oleh akal pikiran yang berkulminasi pada kehendak.

Nurani jelas merupakan kata pinjaman dari Islam, yang akarnya adalah “nur”. Dalam kamus bahasa Melayu “nurani” diartikan bercahaya atau bersinar. Hati Nurani artinya hati yang bercahaya. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Ia Maha Mengetahui. Ilmu yang diperoleh dari padaNya, kata Imam Syafi’i, adalah cahaya dan cahaya Allah tidak diberikan kepada pelaku maksiat. (al-ilm nur wa nur Allah la yuhda lil ‘asi)

Oleh sebab itu dalam Islam konsep kebebasan memilih tidak sama dengan konsep “bebas” atau liberal atau freedom di Barat. Tidak seperti kata Cicero Libertas est potestas vivendi ut velis (Kebebasan adalah kemampuan seseorang untuk hidup dengan semaunya).

Kata hurr atau hurriyyah, bebas atau kebebasan, juga bukan kata yang tepat untuk makna kebebasan dalam Islam. Sebab hurr digunakan untuk merujuk kepada status sesuatu atau seseorang yang diberi kebebasan seperti hamba, bekas tahanan dan lain-lain. Bukan kebebasan dalam konteks pikiran dan kehendak ditentukan oleh individu.

Kebebasan dalam Islam tidak ada unsur pemaksaan seperti dalam medan semantik kata hurr. Kata yang tepat untuk ini dalam Islam adalah ikhtiyar, berasal dari akar kata khayr artinya baik. Kata ini sering diartikan berusaha, tapi sebenarnya berarti berusaha memilih yang terbaik.

Maka dari itu “tidak ada paksaan dalam agama” diteruskan dengan kata-kata “Qad tabayyana al-rushd min al-ghayyi” (Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat (Q.S. 2 : 256).

Karena jalan yang benar telah ditunjukkan oleh ilmu agama yang rasional maka ikhtiyar atau memilih yang terbaik tidak mungkin dilakukan kecuali dengan ilmu. Ilmu tentang baik buruk. Bagi kaum sekuler baik-buruk ditentukan oleh akal atau kesepakatan masyarakat.

Dalam Islam akal berada dibawah wahyu. Jadi ikhtiyar berbekal nilai atau ilmu tentang nilai baik buruk yang berasal dari agama. Pelaku maksiat tentu bukan orang yang memiliki nurani atau ilmu untuk memilih mana yang baik dan yang buruk.

Ber-ikhtiyar memilih pemimpin atau kepala negara atau presiden hakekatnya sama saja. Kebebasan memilih harus berbekal ilmu tentang baik-buruknya calon yang akan dipilih. Peribahasa “Jangan membeli kucing dalam karung” artinya “Jangan memilih tanpa ilmu”.

Memilih presiden adalah memilih pemimpin yang akan menentukan masa depan kita. Baik buruk masa depan kita ditentukan oleh pemimpin. Untuk mengetahui calon pemimpin yang baik, kita harus punya pengetahuan tentang visinya, kehidupan pribadinya, sikap keberagamaannya, sikap kerakyatannya, akhlaknya, leadershipnya dan kemampuannya mengadakan perbaikan dalam berbagai sektor kehidupan kita.

Jika akal kita tidak lagi mampu menentukan pilihan, kita tidak perlu pergi ke dukun atau tukang ramal. Islam mengajarkan sarana spiritual khusus untuk ber-ikhtiyar yaitu shalat istikharah (Memohon pilihan).

Akar kata istikharah sama dengan ikhtiyar. Doanya begitu jelas “Saya mohon pilihan dengan ilmuMu dan dengan kekuasaanMu ……..jika engkau tahu jika perkara ini (calon ini, pilihan ini) baik bagiku, agamaku, kehidupanku, dan masa depanku, maka takdirkanlah, mudahkanlah, dan turunkanlah barakah kepadaku…”.

Artinya kita memohon agar cahaya ilmu Tuhan dipancarkan ke dalam hati kita. Cahaya itulah yang membelokkan hati (yuqallib al-qulub) kita ke arah pilihan yang benar. Memilih dengan nurani berarti memilih dengan hati yang bercahayakan ilmu Allah. Itulah sejatinya makna memilih dengan nurani. Jika telah tiba masa ber’azam untuk memilih maka pegangan terakhir adalah tawakkal. (Dr Hamid Fahmy Zarkasyi)

Enam Warga Kena DBD, Puskesmas Perwira Gandeng IDC Lakukan Fogging Gratis

Laskar Fogging Infaq Dakwah Center

(BEKASI) Wahdahjakarta.com — Wabah demam berdarah dengue (DBD) masih terjadi di sejumlah wilayah di Kota Bekasi, Jawa Barat. Di RW 012 Kelurahan Perwira, Bekasi Utara sebanyak enam warga terserang wabah yang mematikan ini.

Untuk mengantisipasi meluasnya wabah DBD, Puskesmas Perwira menggandeng Infaq Dakwah Center (IDC) melakukan fogging (pengasapan) gratis di RW tersebut pada Rabu, 27 Maret 2019.

“Di RW 12 ini kasus DBD ada sekitar enam warga yang terkena. Mungkin dengan fogging ini bisa memutus rantai dari DBD ini, itu sebabnya kita gandeng Laskar Fogging IDC,” ujar Kepala Puskesmas Perwira dokter Lily.

Secara khusus, dokter Lily menyampaikan terima kasih kepada IDC. “Terima kasih atas bantuan IDC yang telah mengirim Laskar Fogging ke RW 12,” kata dia.

Fogging berlangsung mulai pukul 07 pagi hingga menjelang waktu zuhur. Selama berlangsungnya pengasapan ke rumah-rumah warga, Laskar Fogging IDC ditemani pihak Puskesmas, pengurus RW dan pengurus PKK.

Ketua RW 012 Subeno mengatakan, rendahnya kesadaran warga akan kebersihan lingkungan menjadi sebab mewabahnya DBD. Sehingga selain dengan fogging, untuk mencegah meluasnya wabah DBD dilakukan dengan membersihkan lingkungan.

“Ada beberapa warga kami yang sempat dirawat di rumah sakit karena kena DBD. Kita akui, kesadaran warga dalam kebersihan lingkungan masih rendah. Sehingga setelah kasus DBD ini terjadi di lingkungan RW 012, kami langsung melakukan kerja bakti,” ungkap Subeno ketika ditemui di sela-sela pengasapan.

Darsih (59), warga yang terkena DBD berharap setelah dilakukan fogging dan kerja bakti membersihkan lingkungan tidak ada lagi warga RW 012 yang terkena DBD. “Ya mudah-mudahan setelah fogging tidak ada lagi yang kena (DBD). Terima kasih sudah di-fogging,” kata Darsih yang sempat diopname selama sepekan di rumah sakit.

Sementara itu, relawan IDC Firman mengatakan layanan fogging gratis IDC ini mendapat respon positif dari masyarakat luas. “Banyak yang menghubungi call center kami, minta fogging di sejumlah titik. Bahkan ada dari Cikampek yang minta difogging juga. Silakan bagi yang membutuhkan layanan fogging gratis IDC bisa menghubungi kami,” terang Firman.

Layanan fogging gratis IDC ini pertama kali diluncurkan pada pertengahan Februari 2019. Saat ini IDC yang berbasis di Kota Bekasi memiliki dua unit mesin fogging.[]  

Wantim MUI Berharap Pemilu 2019 Berjalan Damai, Berkualitas, dan Beradab

Rapat Pleno ke-37 Wantim MUI Pusat membahas Pemilu Damai, Berkualitas, dan Beradab, Rabu (27/03/2019)

(Jakarta) Wahdahjakarta.com -, Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) menggelar Rapat Pleno ke-37 di Kantor MUI Pusat, Jalan Proklamasi 51, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (27/03/2019). Rapat pleno ini mengangkat tema Mewujudkan Pemilu Damai, Berkualitas, dan Beradab.

Wantim MUI merasa prihatin dengan kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Terdapat perselisihan, perseteruan, dan perbedaan pendapat yang tajam yang jika tidak dikelola dengan baik dapat membawa pada perpecahan bangsa.

“Maka, Dewan Pertimbangan MUI mendorong terselenggaranya Pemilu 2019 yang damai, berkualitas, berkeadilan, dan berkeadaban,” tegas Ketua Wantim MUI Din Syamsudin.

Wantim MUI juga menyeru kepada penyelenggara Pemilu yaitu KPU, Bawaslu serta lembaga penegak hukum untuk menyelenggarakan Pemilu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan hukum dengan menampilkan diri sebagai wasit yang adil.

Kepada rakyat pemilih khususnya ummat Islam ia mengimbau untuk menggunakan hak pilihnya sebagai manivestasi tanggung jawab sebagai warga negara yang baik.

“Memilih pemimpin adalah kewajiban kebangsaan dan keagamaan sekaligus”, jelasnya.

Untuk itu mantan Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini berpesan agar masyarakat meningkatkan kecerdasan politik agar pemilu berkualitas dan memilih pemimpin yang sesuai hati (qalbu) dan wawasan yang terkandung di Indonesia yang berkeadilan, berkemajuan, dan berkemakmuran di bawah naungan ridha Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

Wantim MUI juga menyeru umat Islam untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala agar bangsa Indonesia yang berkeinginan lahir batin terhindar dari petaka perpecahan dan permusuhan.

Terakhir Wantim MUI berharap Pemilu 2019 berjalan damai, berkualitas, dan beradab.

 “Wantim MUI berharap agar Pemilu 2019 berjalan damai, berkualitas dan beradab, maka kita menolak setiap gejolak dan gelagat yang akan mengadu domba umat Islam,” kata dia.

“Oleh karenanya Dewan Pertimbangan MUI mengajak untuk mengawal Pemilu 2019 dan menjadi pemersatu bangsa di masa datang”, pungkasnya. []