MOI Nyatakan Sikap Terhadap Isi RUU KUHP Yang Melegalkan Zina

(JAKARTA) Wahdahjakarta.com — Majelis Ormas Islam (MOI) menyampaikan sikapnya terhadap RUU KUHP yang melegalkan perzinahan diluar pernikahan dalam pernyataan konferensi pers yang digelar pada Selasa(17/9/2019) di Kantor Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Kramat Raya, Jakarta Pusat.

Dalam konferensi tersebut hadir beberapa ormas Islam seperti Dewan Dakwah, PUI, Al Irsyad, Wahdah Islamiyah, PP IKADI, Hidayatullah, dan PB Mathlaul Anwar.

Salah satu perwakilan ormas Islam yang hadir, yakni Wahdah Islamiyah yang diwakili ust. Ridwan Hamidi, selaku Wasekjen DPP Wahdah Islamiyah menyebut bahwa RUU KUHP tersebut masih melupakan beberapa pertimbangan terkait ajaran Umat Islam yang mengharamkan zina diluar nikah

“Terkait dengan isi kandungan RUU KUHP memang masih menyisakan beberapa persoalan, diantaranga terkait dengan kriteria pelaku zina, tentu idealnya ada pertimbangan mengenai landasan hukum umat Islam sebagai mayoritas di negeri ini, maka untuk itu wajar jika umat Islam memberikan tanggapan” ujar ust. Ridwan.

Pernyataan sikap MOI terkait RUU KUHP

MOI dalam pernyataannya juga mencantumkan 6 poin sikap yang secara umum mengecam pasal pelegalan zina diluar nikah dalam RUU KUHP tersebut serta permintaan agar dibentuknya lembaga rehabilitasi LGBT

Berikut pernyataan MOI tersebut :

PERNYATAAN SIKAP
MAJELIS ORMAS ISLAM (MOI)
TENTANG
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

بسم الله الرحمن الرحيم
Mencermati dengan seksama perkembangan RUU (Rancangan Undang-undang) KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) di DPR RI, maka dengan ini, mengharap rahmat, hidayah, dan ridha Allah ﷻ, Majelis Ormas Islam (MOI) menyampaikan sikap sebagai berikut:

  1. Bahwa perbuatan cabul antara manusia yang berlawanan jenis maupun yang sesama jenis adalah tindakan pidana meskipun dilakukan tidak di depan umum (ruang tertutup), tidak secara paksa, tidak dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dan meskipun korban melakukannya dengan sukarela.

  2. Bahwa perilaku memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut kepada orang lain, atau sebaliknya adalah tindakan pidana, meskipun tanpa Kekerasan dan tanpa Ancaman Kekerasan.

  3. Bahwa terhadap perbuatan perzinaan dan perbuatan cabul yang diketahui masyarakat, dapat dilaporkan oleh masyarakat dan atau Ketua RT/RW, selain orang tua, anak, suami atau istrinya.

  4. Bahwa kegiatan pelacuran dan bentuk kekerasan seksual lainnya, tetap masuk dalam tindak pidana, meskipun tidak dilakukan dengan paksaan

  5. Bahwa negara harus membangun lembaga rehabilitasi terhadap penderita penyakit jiwa LGBT sehingga dapat kembali normal dan produktif bagi bangsa dan negara

  6. Bahwa negara harus menjaga umat Islam dari pengaruh aliran-aliran sesat sesuai keputusan MUI Pusat

Jakarta, 17 Muharram 1441 H
17 September 2019 M

Ketua MOI
Drs. H. Mohammad Siddik, MA.

Persatuan Umat Islam (PUI) – Mathla’ul Anwar (MA) – Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII)
Persatuan Islam (Persis) – Ikatan Da’i Indonesia (IKADI) – Hidayatullah – Al-Ittihadiyah
Al-Jam’iyatul Washliyah – Syarikat Islam – Al Irsyad Al Islamiyah – Wahdah Islamiyah
Badan Kerjasama Pondok Pesantren se-Indonesia (BKsPPI).

Sumber : Panitia Konferensi Pers MOI, Gedung DDII, Kramat Raya, Jakarta Pusat.

Posted in Artikel.

Tinggalkan komentar Anda dengan kata-kata yang sopan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.