MOI Tanggapi RUU KUHP, Bukti Kritis Umat Islam Terhadap Konstitusi

Majelis Ormas Islam Indonesia pasca konferensi pers pernyataan sikap mengenai RUU KUHP

(JAKARTA) Wahdahjakarta.com — Pasca konferensi pers terkait Rancangan UU KUHP di Gedung Dewan Dakwah Islamiyah kemarin (17/9/2019). MOI buktikan bahwa Islam adalah umat yang kritis dalam menyikapi negara, khususnya aturan konstitusional.

Majelis Ormas Islam (MOI) memandang perlu menggaris bawahi pada hal-hal yang dianggap membahayakan kehidupan beragama dan bermasyarakat. Hal ini sebagaimana sikap yang disampaikan ormas-ormas tersebut dalam mengkritisi RUU P-KS.

MOI berharap DPR mempertimbangkan aspirasi berbagai pihak masyarakat sebelum RUU ini disahkan. Termasuk aspirasi dari ormas-ormas Islam.

Terkhusus mengenai aturan pidana pelaku zina, MOI menyatakan bahwa perbuatan cabul antara manusia yang berlawanan jenis maupun yang sesama jenis adalah tindakan pidana meskipun dilakukan tidak di depan umum (ruang tertutup), tidak secara paksa, tidak dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dan meskipun korban melakukannya dengan sukarela.

Kedua, adalah perilaku yang kurang manusiawi ketika memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut kepada orang lain, atau sebaliknya. Maka hal tersebut adalah tindakan pidana, meskipun tanpa Kekerasan dan tanpa Ancaman Kekerasan.

Ketiga, dalam menyatakan perbuatan perzinaan dan perbuatan cabul yang diketahui masyarakat, MOI berpendapat bahwa pelaku dapat dilaporkan oleh masyarakat dan atau Ketua RT/RW, selain orang tua, anak, suami atau istrinya, artinya semua pihak bisa bertindak dalam pelaporan, bukan hanya keluarga kandung.

Poin selanjutnya, bahwa kegiatan pelacuran dan bentuk kekerasan seksual lainnya juga seharusnya tetap masuk dalam tindak pidana, meskipun tidak dilakukan dengan paksaan.

Kemudian dalam poin pernyataan MOI tersebut, negara harus membangun lembaga rehabilitasi terhadap penderita penyakit jiwa LGBT sehingga dapat kembali normal dan produktif bagi bangsa dan negara. Hal ini membuktikan bijaksana umat Islam yang diwakili MOI dalam menanggapi persoalan krusial yang saat ini berkembang di masyarakat.

Terakhir, MOI menyatakan bahwa negara harus menjaga umat Islam dari pengaruh aliran-aliran sesat sesuai keputusan MUI Pusat. Tujuannya, supaya terjadi keselarasan dalam menyikapi segala ide atau gagasan yang berlaku di masyarakat berdasarkan aturan Islam sebagai umat mayoritas di Indonesia.

[ibw/fry]

Posted in Artikel.

Tinggalkan komentar Anda dengan kata-kata yang sopan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.