Rakernas IV MUI di Raja Ampat Perteguh Penguatan Ukhuwah

Wakil Dewan Pertimbangan MUI KH. Didin Hafidhuddin pada pembukan Rakernas IV MUI di Raja Ampa Papua Barat, Kamis (22/11/2018) 

(Raja Ampat) wahdahjakarta.com— Majelis Ulama Indonesia (MUI) berkomitmen serius untuk menguatkan prinsip ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama umat Islam) dan persaudaraan sesama bangsa (ukhuwah wathaniyah) menjelang Pemilihan Umum  (Pemilu) 2019.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin saat pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV MUI di Raja Ampat, Papua Barat, Kamis (22/11) malam.

Kiai Ma’ruf mengingatkan, jangan sampai Pemilu 2019 justru dijadikan ajang bermusuhan dan menghalalkan semua cara. Perbedaan pilihan dalam pemilu ke depan jangan sampai membuat sesama anak bangsa saling bertikai. “Jadi kita harus hormati dan toleransi perbedaan dalam pilihan pileg atau pilpres,” tutur dia.

Sebagai upaya konkret, kata dia, pihaknya akan bekerjasama dengan pihak terkait untuk mensosialisasikan pentingnya menjaga ukhuwah. Bagaimanapun Indonesia mempunya modal yang kuat yaitu keutuhan bangsa. “Jangan sampai urusan pemilu yang lima tahunan itu rusak keutuhan bangsa,” kata dia.

Kiai Ma’ruf juga mengingatkan, rusaknya persatuan bangsa yang berujung konflik hanya akan merugikan diri sendiri. Risiko yang dipertaruhkan sungguh besar. Jika konflik sudah meletus, sulit sekalil menghentikan seperti yang terjadi di Timur Tengah dan Afghanistan.

Lebih lanjut, Kiai Ma’ruf mengatakan, persoalan di atas termasuk sekian tugas dan kewajiban MUI terhadap umat. Melindungi (himayat) umat adalah menjaga dan melindungi umat dari paham yang sesat dan menimbulkan perpecahan, dan terus berupaya menyatukan umat (tauhidul ummah).

Selain itu, kata dia, MUI juga melakukan berbagai hal lain untuk melindungi umat dari muamalah yang tidak sesuai dengan syariah, makanan yang meragukan kehalalannya.  “Saat ini ekonomi syariah diyakini mampu menjadi pilar penting penyangga pembangunan nasional, “

Dia menjelaskan, MUI juga sudah melakukan inisiasi dalam menggelindingkan pendekatan baru dalam ekonomi nasional. Pendekatan pembangunan ekonomi nasional yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi lemah yang dimitrakan dengan pemilik modal besar.

Pendekatan baru, lanjut Kiai Ma`ruf, itu disebut Era Baru Ekonomi Nasional. Ke depan, era baru ekonomi nasional tersebut diharapkan dapat terus digalakkan, sehingga dapat menciptakan pemerataan ekonomi yang lebih berkeadilan.

“Diharapkan disparitas ekonomi yang saat ini dirasakan, perlahan bisa dikikis, “ kata Kiai Ma`ruf.

Wakil Dewan Pertimbangan MUI, Prof Didin Hafidhuddin, juga sangat mendukung tema  Peneguhan Ukhuwah Islamiyah dan Ukhuwah Wathoniyah. “Tema ini perlu untuk diimplementasikan dalam keseharian dalam berorganisasi di MUI,“ kata Didin.

Kedua ukhuwah ini, menurut Didin, memiliki potensi besar dan kekuatan dahsyat untuk membangun bangsa dan negara ini.

Rakernas IV MUI di Raja Ampat resmi dibuka oleh Dominggus Mandacan, Gubernur Papua Barat dan dihadiri Wakil Gubernur Papua Barat, Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat, Kapolda Papua Barat, Danrem 171, dan Kodam Cendrawasih. (mui.or.id)

Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI Ke-6 Hasilkan 24 Fatwa dan Satu Resolusi

Ketua MUI Pusat, KH. Ma’ruf Amin, Photo:mui.or.id

Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI Ke-6 Hasilkan 24 Fatwa dan Satu Resolusi

(Banjarbaru) wahdahjakarta.com- Ijtima Ulama keenam Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia di Pondok Pesantren Al Falah Banjarbaru selesai, Rabu (09/05/218).

Dalam Ijtima Ulama keenam Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia di Kalsel kini MUI menghasilkan 24 fatwa dan satu resolusi yaitu aksi bela baitul maqdis.

Dari 24 fatwa yang dihasilkan tersebut di antaranya terkait LGBT, aliran kepercayaan di KTP Elektronik, mahar politik, hukum material peradilan agama, Undang-undang perkawinan, RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren, minuman beralkohol, tembakau, dan lain sebagainya. Sementara satu resolusi MUI yaitu aksi bela Baitul Maqdis di Jakarta.

Sebelumnya hasil fatwa dini dihasilkan dari empat komisi yang membahas pembahasan berbeda. Total ada sekitar 700 ulama yang mengikuti pembahasan.

Berdasarkan hasil fatwa MUI jelas mengatakan LGBT haram dan merupakan perilaku menyimpang dan tidak dibenarkan oleh semua agama.

Melalui pembasahan dihasilkan juga usulan agar rancangan KUHP terkait LGBT memasukkan bahwa hubungan sesama jenis, zina dan perkosaan adalah tindak pidana.

Selain itu juga diusulkan untuk menghilangkan batasan umur pada tindak pidana pencabulan orang dewasa ke anak-anak sesama jenis.

“LGBT jelas haram,” ujar Ketua MUI, Prof KH Ma’ruf Amin dan konferensi pers penutupan Ijtima ulama sebagaimana dilansir dari Banjarmasinpost.co.id.

Sementara terkait akan dimasukkannya aliran kepercayaan ke KTP el jelas ditolak oleh MUI. Jelas Ma’ruf Amin pihaknya menolak aliran kepercayaan dimasukkan di KTP el saat ini.

“Kalau mau dimasukkan dibikinkan kolom khusus, kita tidak mau agama disandingkan dengan aliran kepercayaan, sekarang kan KTP el sudah berjalan biarlah mereka yang ingin memasukkan aliran kepercayaan buat baru dengan format berbeda, tidak bisa agama dihari miring dengan aliran kepercayaan,”tegasnya.

Selain itu MUI juga akan mengusulkan pembinaan penghayat aliran kepercayaan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Terkait bela Palestina, Kabupaten Tanahbumbu juga memberikan bantuan sebesar Rp 4,5 miliar setelah sebelumnya bantuan diserahkan dari masyarakat Tapin ke MUI dengan nilai Rp 3 miliar.

Ijtima Ulama keenam Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia di Kalsel sendiri diikuti diseluruh ulama se Indonesia dan dari luar negeri yaitu Palestina.

Acara yang diadakan selama tiga hari tersebut membahas masalah keagamaan dan kebangsaan termasuk juga isu bangsa yang sedang hangat.

 (Sumber: Banjarmasinpost.co.id)

Ketum FPI: Kiai Ma’ruf Bijak, Kedepankan Fikih Dakwah

Ketum FPI Ustadz Shabri Lubis bersama Ketum MUI KH. Ma'ruf Amin

Ketum FPI Ustadz Shabri Lubis bersama Ketum MUI KH. Ma’ruf Amin

“Kiai Ma’ruf sangat bijak ketika memaafkan Sukmawati dengan menggunakan pendekatan fikih dakwah, sembari beliau mengakomodir orang yang mau nahi mungkar dengan menuntutnya secara hukum,”

(Jakarta) wahdahjakarta.com-Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI), Ustadz Shabri Lubis dan Wakil Ketua Umum FPI, Ustadz Ja’far Shodiq, bersilaturrahmi ke Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin, Ketua Umum MUI, di kantor MUI, Jl Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu sore, 11 April 2018, sekitar pukul 15.00. Kyai Ma’ruf didampingi Wakil Ketua Umum MUI, H. Zainut Tauhid Sa’adi, Ketua MUI Bidang Infokom, H. Masduki Baidlowi, dan Ketua Komisi Dakwah MUI, KH Cholil Nafis, Ph.D.

Banyak hal yang didiskusikan berkenaan dengan masalah kemasyarakat dan persatuan umat. Di antara diskusi yang cukup hangat adalah pertanyaan Ustadz Shabri Lubis tentang sikap MUI terhadap puisi Ibu Indonesia yang dibacakan Sukmawati Soekarno. Kyai Ma’ruf menjelaskan, MUI secara institusi belum mengeluarkan sikap resmi.

Namun berkenaan dengan harapan Ketum MUI agar umat menerima permintaan maaf yang disampaikan Sukmawati dengan datang ke MUI, adalah bentuk bimbingan bagi orang yang tidak mengerti syari’at dah mengakui kesalahannya. Dalam hal ini Kyai Ma’ruf mendahulukan fikih dakwah daripada fikih ahkam.

“Saya memaafkan Sukmawati itu untuk membimbingnya, karena ia telah mengakui tak mengerti syariah dan meminta maaf kepada umat Islam. Saya hanya berharap tidak dituntut, tapi tak berarti melarang apalagi menghalangi orang yang mau menuntut secara hukum,” kata Kyai Ma’ruf

Berkenaan tuntutan hukum, Kyai Ma’ruf hanya berharap, dan sama sekali tidak melarang, apalagi menghalangi siapapun yang mau menuntut secara hukum. Sebab, wilayah hukum adalah hak seluruh warga negara dan kewenangan penegak hukum.

Jawaban Kiai Ma’ruf ini melegakan Ustadz Shabri Lubis. Bahwa Kyai Ma’ruf bijak dalam menyikapi masalah dugaan penistaan agama dalam puisi Ibu Indonesia. Sebab Kyai Ma’ruf mendahulukan fikih dakwah dalam menyikapi orang yang tidak mengerti syariah tanpa menghalangi orang lain yang mau menuntut secara hukum.

“Kiai Ma’ruf sangat bijak ketika memaafkan Sukmawati dengan menggunakan pendekatan fikih dakwah, sembari beliau mengakomodir orang yang mau nahi mungkar dengan menuntutnya secara hukum,” kata Ustadz Shabri

Tentang persatuan umat, Kyai Ma’ruf dan ustadz Shabri Lubis sepakat untuk membangun saling sepahaman, bahwa dalam berjuang dan membangun dakwah harus bagi tugas dan tidak boleh saling menafikan. Apapun yang sekiranya disalah pahami, sebaiknya dilakukan tabayyun dan musyawarah.

Ini penting sebagai sikap umat Islam. Apalagi di zaman semarak medsos, harus hati-hati dan bijak menanggapi segala isu yang berkembang. Umat Islam perlu menguatkan diri dari berbagai serangan yang mengadu domba sehingga disibukkan dengan masalah perpecahan internal umat Islam.

FPI, kata Ustadz Shabri, siap mendukung kebijakan MUI, terutama dalam melakukan nahi munkar dan menggalang persatuan umat Islam di Indonesia.[]

Sukmawati Datangi Kantor MUI

sukmawati datangi kantor MUI

Jakarta (wahdahjakarta.com)- Hari ini, Rabu (4/4/18) Sukmawati mendatangi kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat di Jln. Proklamasi No.51 Menteng Jakarta Pusat. Belum diketahui secara pasti maksud kedatangannya. Sukmawati masih enggan berkomentar apapun perihal kedatangannya hari ini ketika dimintai keterangan oleh awak media.

Wakil Ketua MUI Prof. Anwar Abbas menegaskan bahwa kedatangan Sukmawati bukan atas undangan MUI.  Beliau membenarkan bahwa kedatangannya hari ini terkait dengan ramainya tanggapan atas puisi Sukmawati berjudul Ibu Indonesia beberapa hari yang lalu.

Dalam kesempatan ini Sukmawati tidak berhasil bertemu dengan KH Ma’ruf Amin, Ketua Umum MUI karena beliau sedang di luar kota.  Prof. Anwar Abbas juga menjelaskan bahwa MUI masih akan mendalami dugaan adanya unsur penistaan agama dalam puisi Sukmawati. [ibw/sym]

BAZNAS Gandeng LAZ dalam Penyaluran Zakat

BAZNAS Gandeng Lazis Wahdah dalam Penyaluran Zakat

BAZNAS Gandeng Lazis Wahdah dalam Penyaluran Zakat

Jakarta – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menggandeng lembaga amil zakat (LAZ) dalam menyalurkan dana zakat. Hal itu dikemukakan Ketua BAZNAS  Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA, CA, dalam simbolis penyerahan Kerja Sama Penyaluran Zakat BAZNAS melalui LAZ berbasis organisasi kemasyarakat (ormas) Islam.

Dalam kerja sama pendistribusian tersebut, BAZNAS mengalokasikan sekitar Rp 5 miliar. “Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan MUI, Lazis Muhammadiyah, Lazis Nahdlatul Ulama dan LAZ dari berbagai ormas seperti LAZ Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Baitul Maal Hidayatullah, LAZ Persis (Pusat Zakat Umat) dan Ormas Wahdah Islamiyah kepada Baznas atas wacana BAZNAS melayani masyarakat Indonesia termasuk aparatur sipil negara (ASN) untuk menunaikan zakat,” ujar Bambang Sudibyo  di Kantor MUI  Jl. Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/2/2018).

Hadir Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI)  KH. Ma’ruf Amin, Wakil Ketua BAZNAS  Dr. Zainulbahar Noor, SE, M.Ec, Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama yang juga anggota BAZNAS  Prof. Dr. Muhammadiyah Amin, dan Deputi BAZNAS  M. Arifin Purwakananta, anggota BAZNAS drh. Emmy Hamidiyah, M.Si, KH. Masdar F. Mas’udi, Prof. Dr. Mundzier Suparta, Ir. Nana Mintarti, MP, dan Prof. Dr. A. Satori Ismail.

Juga tampak para pengurus LAZ ormas, seperti Lazis Muhammadiyah, Lazis NU, Lazis Dewan Dakwah (DDII), Lazis Pusat Zakat Umat Persatuan Islam (Persis), Lazis Baitul Maal Hidayatullah (BMH) dan LAZIS Wahdah.

Sebagaimana amanat Pasal 5 Ayat 1 UU Zakat No 23 Tahun 2011 yakni, untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS. Kemudian, Pasal 6 UU Zakat menegaskan, Baznas merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Pasal 17, berbunyi, “Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.”

Dalam pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah (ZIS), BAZNAS melakukan berbagai saluran yakni melalui BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota, lembaga program, ormas, yayasan dan lembaga yang menangani mustahik, baik langsung kepada mustahik maupun melalui kerja sama bidang bidang tertentu dalam membantu mustahik.

Pada hari ini adalah simbolisasi pendistribusian zakat BAZNAS melalui LAZ. Dukungan ormas-ormas besar dalam pendistribusian zakat BAZNAS akan membantu penyaluran yang transparan, merata dan akuntabel di mata masyarakat.

Pendistribusian melalui LAZ akan menyasar bidang sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Seluruh pendistribusian disalurkan kepada asnaf zakat dan dipertanggungjawabkan. BAZNAS juga akan mendorong capacity building LAZ dalam mendistribusikan zakat.

BAZNAS menerapkan pengawasan rangkap dalam pendistribusian berupa monitor dan evaluasi oleh tim independen, audit internal, audit kantor akuntan publik (KAP), audit syariah. Juga penerapan manajemen ISO untuk memastikan pendistribusian sesuai dengan syariat zakat yang berupa Fatwa MUI, pandangan syariah anggota bidang syariah BAZNAS dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak menyimpang dari asnaf zakat yang telah jelas aturannya.

BAZNAS akan mengembangkan berbagai kemitraan pendistribusian zakat lainnya untuk melayani seluas mungkin kepentingan umat, termasuk mendukung berbagai program MUI. Penguatan pemberdayaan dibarengi dengan penguatan dakwah akan mendorong keberkahan dan kemakmuran Indonesia.

Dalam pengumpulan zakat maupun pendistribusian, BAZNAS akan terus dipandu oleh syariat Islam, Fatwa MUI, tuntunan ulama dan perundangan yang berlaku secara efektif dan efisien dan cermat serta berhati-hati.

Ini agar wacana pengembangan zakat Indonesia dapat berjalan dengan keberkahan, yakni sebanyak mungkin masyarakat Indonesia dapat berzakat dengan mudah, aman dan modern dan pendistribusian dana zakat umat yang sesuai syariah, amanah, transparan dan akuntabel. BAZNAS mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, termasuk media dalam kegiatan ini.*

TENTANG BAZNAS

Adalah badan pengelola zakat yang dibentuk pemerintah melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 8/2001. BAZNAS bertugas menghimpun dan menyalurkan dana zakat infak, sedekah (ZIS) dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) pada tingkat nasional. Kelahiran UU No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat nasional. BAZNAS sudah berdiri di 509 daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota).

Donald Trump

Kiyai Ma’ruf: Is Donald Trump Deaf and Mute? Boycott!

Kiyai Ma’ruf: Is Donald Trump Deaf and Mute? Boycott!

Jakarta – Chairman of the Indonesian Ulema Council (MUI) KH Ma’ruf Amin attended the Palestinian Defense Action held at Monas on Sunday (17/12/17). The MUI-led event is a form of reaction to Donald Trump’s statement that states Al-Quds as the capital of Israel.

Kiyai Ma’ruf stated that this action is a form of defense of the Palestinians who are still oppressed and persecuted.

“Today we are really feeling hurt by Trump’s statement that says Jerusalem is the capital of Israel.” he said.

Kharismatic chaplain who is also Ra’is Aam of Nahdhatul Ulama invites all Muslims one voice demanding that Trump revoke his decision.

He called Donald Trump deaf and mute because the insistence of Muslims around the world was ignored.

“Until today Donald Trump is still not budged whether he has not heard or can not hear?” Shummun bukmun umyun? “, He said.

Kiyai Ma’ruf asserted that if Trump did not revoke his statement then he invited Muslims around the world to boycott the Americans.

[ibw]

Kiyai Ma'ruf Apa Donald Trum Tuli dan Bisu Boikot!

Kiyai Ma’ruf: Apa Donald Trum Tuli dan Bisu? Boikot!

Kiyai Ma’ruf: Apa Donald Trum Tuli dan Bisu? Boikot!

Jakarta – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin hadir dalam Aksi Bela Palestina yang digelar di Monas, Ahad (17/12/17). Acara yang dimotori oleh MUI ini adalah bentuk reaksi terhadap pernyataan Donald Trump yang menyatakan Al Quds sebagai ibukota Israel.

Kiyai Ma’ruf menyatakan bahwa aksi ini adalah bentuk pembelaan terhadap Palestina yang saat ini masih ditindas dan dianiaya.

“Hari ini kita betul-betul merasa tersakiti dengan pernyataan Trump yang mengatakan Jerusalem sebagai ibukota Israel.” ungkapnya.

Kiyai Kharismatik yang juga Ra’is Aam Nahdhatul Ulama ini mengajak seluruh umat Islam satu suara menuntut agar Trump mencabut keputusannya.

Beliau menyebut Donald Trump tuli dan bisu karena desakan dari umat Islam di seluruh dunia tidak diindahkan.

“Sampai hari ini Donald Trump masih belum bergeming. Apa dia tidak mendengar? Atau sudah tidak bisa mendengar? “Shummun bukmun umyun?”, kata beliau.

Kiyai Ma’ruf menegaskan jika Trump tidak mencabut pernyataannya maka beliau mengajak umat Islam di seluruh dunia untuk melakukan boikot terhadap Amerika.

[ibw]

MUI: Aksi Bela Palestina Steril dari Kepentingan Politik

MUI: Aksi Bela Palestina Steril dari Kepentingan Politik

Ketua MUI KH. Ma’ruf Amin Tegaskan Aksi Bela Palestina Steril dari Kepentingan Politik

(Jakarta-wahdahjakarta.com)- Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa Aksi Indonesia Bersatu Bela Palestina steril dari kepentingan politik. Hal ini beliau katakan pada Konferensi Pers panitia aksi Indonesia Bersatu Bela Palestina yang digelar di Arrahman Qur’anic Learning (AQL), Sabtu (16/12).

“Yang perlu kami tegaskan di sini, dalam aksi ini tidak ada kepentingan politik, tidak ada kepentingan lain kecuali membela kemanusiaan dan keadilan”, terangnya Kyai Ma’ruf yang juga merupakan Rais ‘Aam Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU).

“Pembelaan kita pada Palestina adalah tanggung jawab dan kewajiban kita semua, kita harus membela Palestina yang tertindas dan terdzalimi. Berbagai cara kita lakukan, salah satunya adalah aksi”, tandasnya.
“Ini upaya besar kita meneruskan amanah Undang-Undang Dasar 1945, bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Salah satu negara yang belum berdaulat itu adalah Palestina”, jelasnya. [ed:sym]

MUI Serukan Seluruh Elemen Bangsa Hadiri Aksi Indonesia Bersatu Bela Palestina

MUI Serukan Seluruh Elemen Bangsa Hadiri Aksi Indonesia Bersatu Bela Palestina

Ketua Umum dan Sekjen MUI

(Jakarta-wahdahjakarta.com)- Menjelang Aksi Indonesia Bersatu Bela Palestina, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat serukan kepada seluruh elemen Bangsa untuk menghadiri acara tersebut. Seruan ini termaktub dalam suatu maklumat yang ditanda tangani oleh Dewan Pimpinan MUI yakni Ketua MUI KH. Ma’ruf Amin dan Sekretaris Jenderal H. Anwar Abbas.
Berikut kutipan lengkap maklumat MUI Pusat.
Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu ‘alaikum Wa Rahmatullahi wa barakatuh
Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dengan ini menyerukan kepada seluruh elemen Bangsa untuk hadir pada Aksi Indonesia Bersatu Untuk Palestina, yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 desember 2017 di Lapangan Monumen Nasional (Monas) pukul 06.00 s/d selesai , demi menyuarakan kepedulian kita atas tertindasnya Bangsa Palestina oleh Israel dan sekutunya.
Mengingat pentingnya agenda tersebut, kami mohon kehadiran Bapak/Ibu tepat pada waktunya . Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa memberkahi kita semua.

Wassalam

DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA
Ketua Umum

Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin

Sekretaris Jenderal

Dr. H. Anwar Abbas, MM., M.Ag

MUI Serukan Seluruh Elemen Bangsa Hadiri Aksi Indonesia Bersatu Bela Palestina

Maklumat MUI Jelang Aksi Bela Palstina