Menag: Semua Agama Menolak LGBT

Menag Lukmanul Hakim Saifuddin

Menag mengatakan semua agama menolak LGBT, dan karena itu Lukman pun menolak tindakan/perilaku LGBT.

(Jakarta) wahdahjakarta.com– Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan sikapnya terhadap perilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).

Menag menyampaikan penegasan itu sehubungan dengan beredarnya foto dan tayangan video yang berisi potongan atau penggalan foto/gambar yang mengesankan Lukman mendukung atau bahkan lebih jauh melegalkan tindakan/perilaku LGBT.

“Tindakan atau perilaku LGBT merupakan tindakan yang menyimpang menurut ajaran agama,” ujarnya dalam video pernyataannya diterima hidayatullah.com, Rabu (17/10/2018), yang juga disampaikan Kementerian Agama lewat saluran resminya kemarin dan ditegaskan kembali oleh Menag lewat akun Twitternya, hari ini.

Menag mengatakan semua agama menolak LGBT, dan karena itu Lukman pun menolak tindakan/perilaku LGBT.

Justru karena menolak tindakan menyimpang LGBT dan agar tindakan itu tidak semakin meluas di tengah-tengah masyarakat, “Maka menurut hemat saya, kewajiban setiap kita umat beragama, para pemuka agama, untuk memberikan pendampingan, memberikan bimbingan, pembinaan, kepada mereka semua (pelaku LGBT) secara empatik.”

Pendampingan, bimbingan, dan pembinaan terhadap pelaku LGBT itu, menurutnya, bertujuan agar mereka yang melakukan tindakan menyimpang tersebut -karena satu dan lain hal- itu tidak lagi melakukannya.

“Pendekatan empatik ini diperlukan dan kita harus menghindarkan dari perilaku menghina mereka, merendahkan menista mereka, mengucilkan mereka, bahkan menghilangkan eksistensi kemanusiaan mereka,” pesannya.

Menag berharap dengan klarifikasi tersebut menjadi jelas bagi semua pihak terkait sikap dan pandangan Lukman mengenai LGBT.

Beberapa waktu lalu, Menag juga beberapa kali menyampaikan sikapnya menolak perilaku LGBT. Menag membantah bahwa ia mendukung LGBT.

Diketahui beredar luas (viral) di media sosial bahwa Menag memberikan apresiasi atas adanya event pemberian penghargaan kepada kelompok LGBT. Menag membantah keras penilaian tersebut.

“Tidak ada agama yang mentolerir tindakan LGBT,” tegas Menag usai membuka Gebyar Kerukunan dan Launching E-Government di Yogyakarta, Ahad (17/12/2017) lalu. [sym]

Sumber: Hidayatullah.com

MUI Tolak Kontes Mister dan Miss Gay Dewata 2018

MUI Tolak Kontes Mister dan Miss Gay Dewata 2018

MUI Tolak Kontes Mister dan Miss Gay Dewata 2018

(Jakarta) wahdahjakarta.com- Majelis Ulama Indonesia (MUI) menolak keras menentang kontes yang mengatasnamakan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) yakni Pemilihan Mister dan Miss Gaya Dewata 2018 di Bali. Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri MUI KH Muhyiddin Junaidi mengatakan, kontes tersebut bertentangan dengan norma dan agama.

“MUI menolak keras kontes LGBT di Bali dan wilayah teritorial Indonesia lainnya karena itu bertentangan norma dan ajaran Islam serta agama lainnya,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (10/10).

Menurut dia, kontes itu melanggar Undang-Undang dan konstitusi Republik Indonesia. Ia mengatakan, MUI menghargai pluralitas serta kebebasan berpendapat dan berekpresi. Akan tetapi, kebebasan yang masih sesuai aturan konstitusi.

MUI juga meminta penegak hukum agar segera mengambil langkah tegas dan konkret. Ia meminta aparat penegak hukum untuk menghentikan kontes Pemilihan Mister dan Miss Gaya Dewata 2018 di Bali itu. “Dalam fatwa MUI tentang LGBT jelas ditegaskan bahwa pernikahan atau perkawinan dinilai sah jika dilakukan dengan dua manusia berlainan jenis,” kata KH Muhyiddin.

Sebelumnya, Ketua Umum MUI Bali Muhammad Taufik Asadi mengatakan, pihaknya mendapat informasi rencana kegiatan Grand Final Pemilihan Mister dan Miss Gaya Dewata 2018 yang akan diselenggarakan Yayasan Gaya Dewata pada 10 Oktober 2018.

“Ini jelas sangat memprihatinkan, sebab tindakan tersebut jelas bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama di Indonesia,” kata Taufik secara tertulis kepada Republika.co.id, Selasa (9/10).

Perilaku LGBT, sebut Taufik, juga bertentangan dengan sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini juga bertentangan dengan Pasal 28 dan 29 Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga, segala bentuk kegiatan bermuatan menyimpang merupakan perilaku inskontitusional.

“Untuk menghindari terjadinya hal-hal tak diinginkan, seperti adanya pembubaran paksa atau konflik horizontal antarkelompok masyarakat, MUI Bali memohon kepada pemerintah, khususnya Kepolisian Daerah (Polda) Bali untuk melarang, membatalkan, dan membubarkan kegiatan tersebut,” kata Taufik.

Sumber: Republika.co.id

Ijtima’ Ulama MUI ke-6Tolak Undang-undang yang Tolerir Zina dan Miras

Suasana Ijtima Komisi fatwa MUI ke-6 di Ponpes Al-Falah Banjarbaru Kalsel

Ijtima’ Ulama MUI ke-6Tolak Undang-undang yang Tolerir Zina dan Miras

(Banjarbaru) wahdahjakarta.com-, Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI Ke-6 Se Indonesia yang berlangsung di Ponpes Al-Falah Banjarbaru, Kalimantan Selatan menolak undang-undang yang bertentangan dengan syariat Islam. Salah satu hal yang diangkat dalam pertemuan akbar ini adalah undang-undang tentang zina dan miras serta penyimpangan sosial lainnya.

“Kita sepakat kalau zina apapun itu bentuknya, entah biseksual, transgender, homoseks, lesbian dan semacamnya itu semua haram dalam agama kita, termasuk miras. Tidak ada alasan bagi kita untuk sepakat dengan undang-undang yang mentolelir hal ini,”  ungkap salah seorang peserta di ruang komisi  C yang membahas Masail Qanuniyah atau masalah perundang-undangan, Selasa (08/05/2018).

Selain kedua hal tersebut, dalam kesempatan ini juga dibahas mengenai konsep sekolah dan kepesantrenan.

“Kita harus perjelas konsep ini supaya substansi pesantren sebagai sekolah agama khas Indonesia bisa tetap awet. Jangan sampai ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan pesantren demi menunjang kepentingan pribadi,”  jelasnya.[]

Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI Ke-6 Hasilkan 24 Fatwa dan Satu Resolusi

Ketua MUI Pusat, KH. Ma’ruf Amin, Photo:mui.or.id

Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI Ke-6 Hasilkan 24 Fatwa dan Satu Resolusi

(Banjarbaru) wahdahjakarta.com- Ijtima Ulama keenam Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia di Pondok Pesantren Al Falah Banjarbaru selesai, Rabu (09/05/218).

Dalam Ijtima Ulama keenam Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia di Kalsel kini MUI menghasilkan 24 fatwa dan satu resolusi yaitu aksi bela baitul maqdis.

Dari 24 fatwa yang dihasilkan tersebut di antaranya terkait LGBT, aliran kepercayaan di KTP Elektronik, mahar politik, hukum material peradilan agama, Undang-undang perkawinan, RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren, minuman beralkohol, tembakau, dan lain sebagainya. Sementara satu resolusi MUI yaitu aksi bela Baitul Maqdis di Jakarta.

Sebelumnya hasil fatwa dini dihasilkan dari empat komisi yang membahas pembahasan berbeda. Total ada sekitar 700 ulama yang mengikuti pembahasan.

Berdasarkan hasil fatwa MUI jelas mengatakan LGBT haram dan merupakan perilaku menyimpang dan tidak dibenarkan oleh semua agama.

Melalui pembasahan dihasilkan juga usulan agar rancangan KUHP terkait LGBT memasukkan bahwa hubungan sesama jenis, zina dan perkosaan adalah tindak pidana.

Selain itu juga diusulkan untuk menghilangkan batasan umur pada tindak pidana pencabulan orang dewasa ke anak-anak sesama jenis.

“LGBT jelas haram,” ujar Ketua MUI, Prof KH Ma’ruf Amin dan konferensi pers penutupan Ijtima ulama sebagaimana dilansir dari Banjarmasinpost.co.id.

Sementara terkait akan dimasukkannya aliran kepercayaan ke KTP el jelas ditolak oleh MUI. Jelas Ma’ruf Amin pihaknya menolak aliran kepercayaan dimasukkan di KTP el saat ini.

“Kalau mau dimasukkan dibikinkan kolom khusus, kita tidak mau agama disandingkan dengan aliran kepercayaan, sekarang kan KTP el sudah berjalan biarlah mereka yang ingin memasukkan aliran kepercayaan buat baru dengan format berbeda, tidak bisa agama dihari miring dengan aliran kepercayaan,”tegasnya.

Selain itu MUI juga akan mengusulkan pembinaan penghayat aliran kepercayaan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Terkait bela Palestina, Kabupaten Tanahbumbu juga memberikan bantuan sebesar Rp 4,5 miliar setelah sebelumnya bantuan diserahkan dari masyarakat Tapin ke MUI dengan nilai Rp 3 miliar.

Ijtima Ulama keenam Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia di Kalsel sendiri diikuti diseluruh ulama se Indonesia dan dari luar negeri yaitu Palestina.

Acara yang diadakan selama tiga hari tersebut membahas masalah keagamaan dan kebangsaan termasuk juga isu bangsa yang sedang hangat.

 (Sumber: Banjarmasinpost.co.id)

GNPF Ulama Bogor: Sembuhkan Pengidap LGBT dengan Pendekatan Agama

sembuhkan LGBT

GNPF Ulama Bogor: Sembuhkan Pengidap LGBT dengan Pendekatan Agama

Bogor (wahdahjakarta.com)- Jumlah pengidap homoseksual yang tercatat di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor melonjak tajam dalam kurun waktu yang singkat. Hal itu terungkap dalam pertemuan antara Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Bogor dengan Plt Wali Kota Bogor.

Data tersebut diungkapkan oleh Pengelola Program HIV Dinkes Kota Bogor, Nia Yuniawati saat pertemuan yang berlangsung di Balai Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (28/3).

Nia mengungkapkan, data Dinkes Kota Bogor per Desember 2017 jumlah LSL (lelaki seks dengan lelaki) atau homoseksual ada 2.495 orang. “Kategori LSL ini rata-rata mereka sudah melakukan hubungan intim. Dan dari 2.495 itu, 213 orang sudah terkena HIV,” ungkapnya.

Nia menambahkan, dari 2.495 pria homoseksual tersebut, itu tidak hanya berasal dari Bogor. “Mereka ada yang dari Depok, Sukabumi dan lainnya. Namun mereka tercatat di Dinkes Kota Bogor, rata-rata mereka terdata melalui LSM atau lembaga yang bergerak menanggani masalah ini,” ujarnya.

Sebelumnya, Nia juga pernah mengungkapkan data jumlah homoseksual per Juni 2017 sebanyak 1.330 orang. Artinya, sejak Juni hingga Desember 2017 jumlah homoseksual bertambah sebanyak 1.165 orang. Data tersebut, berdasar pria yang menjalani voluntary counseling and testing (VCT) oleh Dinkes Kota Bogor.

Kaum homoseksual, menurut Nia, terbagi menjadi dua jenis. Pertama, gay atau yang biasa disebut sebagai lelaki seks dengan lelaki (LSL), kemudian waria atau sebagai transgender. “Kalau waria yang tercatat ada 196 orang,” ungkapnya.

Plt Wali Kota Bogor Usmar Hariman mengatakan, pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka menyerap aspirasi dari pengurus GNPF Ulama Bogor Raya dan mencari solusi bersama untuk mengatasi masalah LGBT. “Ini ada aspirasi dari ulama, mereka ingin ada sentuhan agama dalam menangani kasus ini, termasuk sinergi dengan upaya-upaya yang telah kita lakukan juga, baik dengan dinas kesehatan dan lainnya,” ujar Usmar.

Sementara itu, Ketua GNPF Ulama Bogor Raya Ustaz Iyus Khaerunnas berharap pertemuan tersebut bisa membuka komunikasi agar lebih intensif dalam mencari solusi bersama untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan tersebut. “Dan kita juga berharap Pemerintah Kota Bogor bisa melahirkan regulasi yang tegas untuk mengatasi masalah ini,” jelasnya.

Ketua Bidang Pendidikan dan Dakwah GNPF Ulama Bogor Raya Ustaz Abdul Halim menambahkan, “Sinergi ini tentu berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan LGBT di Kota Bogor yang akan dilakukan dengan pendekatan secara agama,” ujarnya.

Ustaz Halim mengatakan, masalah LGBT ini erat juga dengan penyakit HIV/AIDS yang ditularkan laki-laki homoseksual. Tak ayal, pendekatan secara agama lewat penataran dan ruqyah perlu dilakukan. Agar mereka dapat benar-benar sembuh dari perilaku penyimpanan seksual. “Selama ini kan peran ulama belum aktif secara luas, sekarang dengan adanya sinergi bersama dinas-dinas terkait bisa terlibat dan turun langsung untuk menerapi dan mentatar dengan dasar-dasar agama,” jelasnya.

Oleh karena itu, dalam pertemuan yang juga dihadiri jajaran dari Dinas Sosial, Kasatpol PP dan Kabid Trantib Kota Bogor itu pihaknya berharap lahir solusi bersama untuk menanggani masalah Lesbian Gay Biseks Transgender (LGBT) ini. [ed:sym].

MIUMI Ajak Umat Kawal Perjuangan Legislasi Zina dan LGBT

Wakil Ketua MIUMI Pusat Ustadz Zaitun saat Konferensi Pers Bedah RUU KUHP Terkai Masalah Keumatan

MIUMI Ajak Umat Kawal Perjuangan Legislasi Zina dan LGBT

(Jakarta) Wahdahjakarta.com – Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Pusat menyelenggarakan diskusi “Bedah RUU KUHP Terkait Masalah Keumatan”, Selasa, (13/2/17) di Ar Rahman Qur’anic Learning (AQL) Islamic Center Jakarta.

Narasumber yang dihadirkan adalah Arsul Sani dari Komisi III DPR yang membidangi hukum, Hak Asasi Manusia (HAM) dan keamanan, Prof. Euis Sunarti, dan Pakar Hukum Universitas Indonesia (UI) Dr. Neng Djubaedah, S.H, M.H, Ph.D.

Diskusi yang dihadiri anggota MIUMI pusat dan daerah serta perwakilan berbagai ormas Islam ini menghasilkan lima point rekomendasi berikut:

1. Mendesak Presiden dan DPR untuk menolak intervensi asing berkaitan dengan RKUHP demi harga diri bangsa Indonesia dan kedaulatan hukum nasional.

2. Mendukung perluasan makna beberapa pasal dalam RKUHP terkait perzinaan, perkosaan, dan perbuatan cabul sesama jenis.

3. Mendorong koordinasi dan konsolidasi antar wakil rakyat di DPR demi menjaga ideologi bangsa Indonesia (Pancasila).

4. Menghimbau umat Islam dan seluruh umat beragama untuk siap siaga menyambut seruan Ulama dan pemuka agama masing masing untuk membela hak-hak, nilai-nilai dan kedaulatan bangsa Indonesia.

5. Mengajak seluruh komponen bangsa untuk ikut mengawal proses perjuangan Iegislasi Nasional demi terwujudnya KUHP yang sesuai dengan PancasiIa dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Diskusi ini dipandu oleh Adnin Armas dan ditutup dengan konferensi pers yang dipimpin oleh Sekjen MIUMI Ustadz Bachtiar Nasir.

Dalam sesi konferensi pers Wakil Ketua MIUMI Pusat Ustadz Muhammad Zaitun Rasmin berharap rancangan undang-undang ini segera diselesaikan dan disahkan untuk meminimalkan madharat yang muncul. [ibw/sym].

Tolak LGBT Pemuda Makassar Bentuk GPGB dan Galang 1000 Tanda Tangan

Ilustrasi Aksi Tolak LGBT

Ilustrasi Aksi Tolak LGBT

“Wujud dari ini semua kita akan melihat respon masyarakat terhadap penolakan LGBT. Jika antusiasnya besar, maka kita akan selenggarakan aksi-aksi kecil selanjutnya. Juga agar para pelakon LGBT tahu bahwa penolakan terhadap penyakit sosial ini telah meluas dimasyarakat kota Makassar,” ujarnya sebagaimana dilansir dari Porpemi Sulsel.

(Makassar) – wahdahjakarta.com – Gerakan Penyelamat Generasi Bangsa (GPGB) Makassar akan menggelar aksi 1000 tanda tangan dalam rangka menggalang dukungan terkait aksi tolak LGBT, di pantai Losari, Jalan Penghibur Makassar, pada Ahad (7/1/2018).

Aksi ini dlakukan untuk meminta dukungan kepada masyarakat terkait LGBT sekaligus menyosialisasikan Lembaga yang diharapkan disaksikan kehadirannya oleh masyarakat kota Makassar.

Husain Harris selaku ketua umum GPGB Makassar mengatakan, aksi ini bertujuan untuk menyosialisasikan bahaya LGBT kepada masyarakat dengan dibagikannya leaflet berisi bahaya LGBT dalam tinjauan Islam dan Kesehatan. Selain itu, penggalangan 1000 tanda tangan juga untuk mengopinikan bahwa mayoritas masyarakat tidak menginginkan adanya penyakit ini ditengah-tengah mereka.

“Wujud dari ini semua kita akan melihat respon masyarakat terhadap penolakan LGBT. Jika antusiasnya besar, maka kita akan selenggarakan aksi-aksi kecil selanjutnya. Juga agar para pelakon LGBT tahu bahwa penolakan terhadap penyakit sosial ini telah meluas dimasyarakat kota Makassar,” ujarnya sebagaimana dilansir dari Porpemi Sulsel.

Untuk aksi selanjutnya, lanjut Husain, akan ditingkatkan ke bentuk Seminar bertajuk mewaspadai LGBT untuk menyosialisasikan dampak buruk wabah penakit ini.

“Termasuk yang sangat rentan adalah sekolah-sekolah, maka seminar nanti akan kita mulai dari sekolah-sekolah kemudian berlanjut ke kampus-kampus,” terangnya.

Pria tiga anak ini melanjutkan, hadirnya komunitas GPGB ini adalah untuk mengobati para pengidap LGBT yang mau sembuh, bukannya untuk membinasakan mereka. (Forum Penggiat Media Islam Sulawesi Selatan (FORPEMI Sul-Sel)/ed.sym).