Buku Nikah Diganti Jadi Kartu Nikah, Ini Tanggapan MUI

Buku Nikah

Buku Nikah

(Jakarta) wahdahjakarta.com-, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan dan kemudahan untuk masyarakat. Termasuk inovasi pemerintah mengganti buku nikah menjadi kartu nikah yang berbasis website.

“Sepanjang hal tersebut dimaksudkan untuk memudahkan, memberikan nilai manfaat dan utamanya adalah dapat mencegah praktik penipuan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujar Wakil Ketua MUI Zainuttauhid di Jakarta, Senin (12/11/2018).

Menurutnya, tujuan utama dari adanya buku nikah atau kartu nikah itu adalah untuk mendokumentasikan tentang informasi pernikahan yang bersangkutan seperti nama, nomor akta nikah, nomor perforasi buku nikah, tempat dan tanggal nikah.

“Jadi sepanjang hal tersebut sudah dilaksanakan dengan baik, maka tidak ada masalah apakah bentuknya itu buku atau kartu. Apalagi kalau hal itu dinilai lebih praktis, ekonomis, efektif dan efisien, maka inovasi tersebut patut didukung,” ujarnya.

Ia mengatakan, kalau dengan model kartu nikah dengan berbasis website sudah berjalan baik dan diterapkan di seluruh Indonesia, maka buku nikah tidak diperlukan lagi. “Jadi bisa dihapuskan,” imbuhnya.

Memang menurutnya ada pemikiran kalau misalnya di samping pasangan suami istri memiliki kartu nikah, juga diberikan semacam piagam atau sertifikat pernikahan akan lebih bagus.

Diketahui, Kementerian Agama secara resmi meluncurkan kartu nikah sebagai pengganti buku nikah pada 8 November 2018.

Menurut Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, kartu nikah dibuat agar dokumen administrasi pernikahan bisa lebih simpel disimpan, jika dibandingkan buku nikah yang tebal.

Pihaknya ingin lebih simpel seperti KTP atau ATM yang lain, sehingga bisa dimasukkan ke dalam saku bisa disimpan di dalam dompet, kata Lukman di Bekasi, Jawa Barat, Ahad (11/11/2018).

Menurut Lukman, kartu nikah itu juga dapat memudahkan masyarakat jika ingin mendaftarkan sesuatu yang diperlukan dalam catatan pernikahan. Menurut dia, model kartu nikah bisa dibawa ke mana-mana dibanding buku nikah.

Kementerian Agama menargetkan satu juta kartu nikah bisa disebarkan untuk pasangan yang baru menikah pada tahun 2018. Untuk pasangan yang sudah menikah, suplai kartu nikah dilakukan bertahap.

(Sumber: Hidayatullah.com)

Vonis 10 Hari dan Denda Rp 2.000 Untuk Pembakar Bendera, Ini Sikap MUI

Vonis 10 Hari dan Denda 2.000 Untuk Pembakar Bendera, Ini Sikap MUI

Anggota Watim MUI KH. Mohammad Siddiq

(JAKARTA) wahdahjakarta.com – Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai kasus pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid yang diklaim sebagian kalangan sebagai bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), sudah selesai dengan dijatuhkannya vonis oleh hakim kepada pembawa dan pembakar bendera.

Anggota Watim MUI KH Muhammad Siddiq mengatakan, vonis hakim Pengadilan Negeri Garut penjara 10 hari bagi pembakar dan pembawa bendera itu adalah hasil dari proses penegakkan hukum yang harus dihormati semua pihak.

Walaupun terkesan formalistik atas vonis yang terlalu ringan, Siddiq tidak terlalu mempermasalahkan.

Proses hukum ini adalah usaha dari semua pihak untuk mencapai penyelesaian atas insiden pembakaran bendera, saya kira ini hal yang baik ketika semua selesai dengan ketetapan hukum,” kata Siddiq kepada wartawan, Selasa (6/11).

Tokoh yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) ini menyadari masih ada pihak yang kurang puas dengan vonis hakim tersebut.

Ia mempersilakan pihak yang tidak puas menempuh jalur hukum lain. Namun, sikap umat Islam yang menyerahkan penyelesaian terkait pembakaran bendera ke pengadilan adalah cara yang paling tepat.

“Mudah-mudahan vonis ini bisa diterima semua pihak biar tidak ada kegaduhan dan jadi pelajaran agar insiden serupa tidak lagi terjadi,” imbuhnya.

Sebelumnya Pengadilan Negeri Garut pada Senin (5/11). Dalam sidang terkait pembakarab bendera di hari santri di Garut, hakim memutuskan pembawa dan pembakar bendera dijatuhi hukuman 10 hari penjara dan denda Rp 2.000.

Hakim beranggapan keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sehingga dijatuhi kurungan 10 hari dan denda Rp 2 ribu. Kepada pembawa bendera pun, Hakim memutuskan menjatuhkan pidana ringan serupa. Unsur pidana yang dikenakan karena dianggap mengganggu dan membuat kegaduhan sebagaimana pasal yang didakwakan yakni Pasal 174 KUHP.

Sumber: Republika.co.id

MUI Kirim Ketua DDII Sebagai Utusan Perdamaian ke Afganistan

MUI

(Jakarta) wahdahjakarta.com-, Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali mengirimkan utusan misi perdamaian Afghanistan. Utusan MUI kali ini adalah Anggota Dewan Pertimbangan MUI yang juga Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) KH Mohammad Siddiq.

Kyai Mohammad Siddiq mengatakan, pihaknya selama berada di sana bertemu dengan Majelis Ulama Afghanistan, High Council for Peace, Dubes Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk Afghanistan, Indonesia Islamic Center dan lain sebagainya.

Langkah ini didukung oleh pemerintah Indonesia baik Wakil Presiden Jusuf Kalla, Kementerian Luar Negeri, Badan Intelijen Negara (BIN) dan KBRI Kabul, Afganistan.

“Misi ini menindaklanjuti pertemuan ulama-ulama dari Afghanistan, Pakistan dan Indonesia pada saat di Istana Bogor bulan Mei lalu,” ujarnya kepada Republika.co.id, Rabu (7/11).

Menurutnya, dalam pertemuan beberapa bulan lalu di Istana Bogor membicarakan munculnya gencetan senjata sehingga perdamaian yang permanen masih belum terwujud.

“Tapi sekarang situasi di Kabul kelihatan tenang dan damai meski sangat kelihatan keamanan sangat ketat,” ucapnya.

Ia menceritakan, konflik masih terjadi di daerah pedalaman antara suku dan golongan. Untuk itu, pemerintah Indonesia terus mengirimkan misi perdamaian di Afghanistan dengan melibatan Taliban yang masih menguasai setengah dari wilayah 35 provinsi dan seperttiga penduduk dengan bermarkas di Doha, Qatar. “Allahu mustaan semoga Allah menolong, amin,” ungkapnya.

Beberapa bulan lalu, MUI menggelar pertemuan tripartit melibatkan MUI, perwakilan Afghanistan, dan delegasi dari Taliban Pakistan. Pertemuan yang digelar di Bogor beberapa waktu lalu itu menghasilkan Resolusi Bogor untuk perdamaian Afghanistan.

Sumber: Republika.co.id

Gelar Rapat Pleno 32, Wantim MUI Tegaskan 10 Kaidah Berukhuwah 

 

Gelar Rapat Pleno 32, Wantim MUI Tegaskan 10 Kaidah Berukhuwah 

Rapat Pleno Ke.32 Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI), Kamis 15 Rajab 1440 H

(Jakarta) wahdahjakarta.com – Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI)  menggelar rapat pleno ke-32 dengan tema “Bencana Dusta dan benci, Apa Solusinya?” di Kantor MUI, Jakarta pada hari Rabu, 24 Oktober 2018.

Rapat ini  dihadiri  oleh Anggota Pleno Dewan Pertimbangan MUI yang merupakan utusan  berbagai unsur pimpinan dan perwakilan ormas-ormas Islam.

MUI memandang bahwa sesungguhnya Islam adalah dasar kesatuan dan penyatuan bagi seluruh umat Islam dari latar belakang ras, bangsa, suku, dan bahasa yang terikat dalam persaudaraan keimanan (Ukhuwah Imaniyah atau Ukhuwah Islamiyah)”.

Persaudaraan ini seyogyanya membawa umat Islam kepada solidaritas dan kerjasama untuk membangun peradaban utama guna menampilkan umat Islam sebagai umat berkemajuan dan ber-keunggulan (Khaira Ummah). (ibawi).

Untuk membentengi umat sehingga kokoh dalam ber-ukhuwah, Wantim MUI menyampaikan 10 kaidah (ethical code of conduct ) dalam berukhuwah sebagai berikut:

Pertama, setiap Muslim memandang sesama Muslim sebagai saudara seiman,  karenanya dia memperlakukan saudara seimannya dengan penuh kasihsayang, kejujuran, empati dan solidaritas bukan dengan rasa benci, antipati dan cenderung melukainya.

Kedua, setiap Muslim merasa wajib mengambangkan persaudaraan keimanan, kearah sikap dan budaya saling membantu dan melindungi.

Ketiga, setiap Muslim mengutamakan kehidupan berjamaah dan dapat mendayagunakan organisasi sebagai alat dakwah dan perjuanagn. Dalam hal ini, organsasi hanyalah alat bukan tujuan.

Keempat, setiap organisasi/lembaga Islam memandang organisasi/lembaga Islam lain sebagai mitra perjuangan, karenanya hendaknya dikembangkan budaya kerjasama dan perlombaan meraih kebaikan bukan budaya pertentangan, permusuhan, dan persaingan tidak sehat.

Kelima, dalam kehidupan politik, seperti pada pemilihan untuk jabatan politis, setiap muslim dan organisasi/lembaga Islam mengedepankan kebersamaan dan kepentingan bersama umat Islam dan meletakannya diatas kepentingan kelompok/organisasi.

Keenam, sesama pemimpin dan tokoh umat Islam wajib menghidupkan silaturrahim tanpa memandang perbedaan suku, etnik, organisasi, kelompok atau aliran politik.

Ketujuh, setiap pemimpin dan tokoh umat Islam perlu menahan diri untuk tidak mempertajam dan mempertentangkan masalah-masalah khilafiyah, keragaman ijtihad dan perbedaan madzhab di dalam forum khutbah, pengajian dan sebagainya, apalagi dengan mengklaim pendapat atau kelompok tertentu yang paling benar dan menyalahkan pendapat atau kelompok lain.

Kedelapan, hubungan antara sesama organisasi Islam haruslah dilandasi pandangan positif (husnudzon) dan selalu mengedepankan sikap saling menghargai peran dan kontribusi masing-masing dalam pembangunan umat.

Kesembilan, setiap amal dan prestasi suatu organisasi Islam haruslah dipandang sebagai bagian dari karya dan prestasi umat Islam secara keseluruhan, dalam arti organisasi Islam yang lain wajib menghormati, menjaga serta melindunginya.

Kesepuluh, setiap kaum muslimin harus memandang sesama muslim lain di berbagai negara dan belahan dunia, sebagai bagian dari dirinya dan berkewajiban untuk membangun solidaritas dan tolong menolong dalam berbagai bidang kehidupan. [ibw]

 

 

Wantim MUI: Ukhuwah Akan Mengantar Umat Menjadi “Khaira Ummah”

Wantim MUI Ukhuwah Akan Mengantar Umat Menjadi “Khaira Ummah”

Rapat Pleno Ke.32 Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI), Kamis 15 Rajab 1440 H

(Jakarta) wahdahjakarta.com – Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI)  menggelar rapat pleno ke-32 dengan tema “Bencana Dusta dan benci, Apa Solusinya?” di Kantor Majelis Ulama Indonesia, Jakarta pada hari Rabu, 24 Oktober 2018.

Rapat ini menghadirkan Anggota Pleno Dewan Pertimbangan MUI yang berisikan berbagai unsur pimpinan dan perwakilan ormas-ormas Islam.

Salah satu peserta rapat, Ustadz Ridwan Hamidi dari Wahdah Islamiyah (WI) menuturkan bahwa rapat ini diadakan untuk merespon maraknya berita palsu (hoax) di berbagai media yang berpotensi memecah belah kerukunan dan persatuan umat. ‘Hoax’ dipandang bukan hanya membahayakan kehidupan umat dan kehidupan berbangsa dan bernegara.

“MUI memandang bahwa sesungguhnya Islam adalah dasar kesatuan dan penyatuan bagi seluruh umat Islam dari latar belakang ras, bangsa, suku, dan bahasa yang terikat dalam persaudaraan keimanan (Ukhuwah Imaniyah atau Ukhuwah Islamiyah)”, jelasnya.

Persaudaraan ini seyogyanya membawa umat Islam kepada solidaritas dan kerjasama untuk membangun peradaban utama guna menampilkan umat Islam sebagai umat berkemajuan dan ber-keunggulan (Khaira Ummah). (ibawi).

Pembakaran Kalimat Tauhid, MUI Minta Polri Tegakkan Hukum Secara Adil

Pembakaran Kalimat Tauhid, MUI Minta Polri Tegakkan Hukum

Buya Yunahar Ilyas menyampaikan, bendera bertuliskan kalimat tauhid yang dibakar di Garut bukan bendera HTI. Photo: Dio

(Jakarta) wahdahjakarta.com — Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat menyatakan bahwa bendera bertuliskan kalimat tauhid yang dibakar oknum anggota Barisan Serba Guna (Banser) di Garut Jawa Barat pada Senin (22/10/2018) lalu bukan bendera Hizbut Tahrir Indonesia.

“Oleh sebab itu meminta kepada Polri untuk menyidiknya, memproses secar hukum, dan polri tadi sudah memberi penjelasan,  sudah disidik secara hukum, dan diminta kepada semu pihak untuk sabar menunggu prossnya”, ujar Ketua MUI KH. Yunahar Ilyas di kantor MUI Pusat, Jln. Proklamasi, Jakarta pada Selasa (23/10/2018).

Buya Yunahar memastikan bahwa bendera yang dibakar bukan identitas kelompok tertentu, tapi kalimat tauhid.

“Dalam perspektif umat Islam Indonesia, yang dibakar itu adalah kalimat tauhid, bukan bendera kelompok tertentu, tapi dalam keterangan Polri bahwa mereka tidak membakar kalimat tauhid, tapi membakar bendera Hizbut Tahrir Indonesia”, jelasnya.

Oleh karena itu menurut Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini, MUI juga meminta  kepada oknum yang bersangkutan untuk meminta maaf kepada ummat Islam.

Selain itu imbauan untuk meminta maaf juga disampaikan Wakil Sekjen MUI KH. Muhammad Zaitun Rasmin.

“Dari pihak banser menganggap (yang dibakar) itu bendera HTI, Kalau ternyata itu salah, maka tinggal meminta maaf saja, dan kalau ada proses hukum maka proses hukum berjalan, memang untuk menyelesaikan ini dengan proses hukum”, pungkasnya.

Oleh karena itu MUI  mendorong dan mengimbau kepada semua pihak untuk menyerahkan masalah ini kepada proses hukum dan meminta kepada pihak kepolisian untuk bertindak cepat, adil dan profesional.

Dalam pernyataan sikap yang dibacakan Sekjen MUI Anwar Abbas, MUI juga  memohon kepada semua pihak untuk dapat menahan diri, tidak terpancing dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak tertentu agar ukhuwah islamiyah dan persaudaraan di kalangan umat serta bangsa tetap terjaga dan terpelihara.  [sym].

MUI Prihatin dan Sesalkan Pembakaran Bendera Tauhid

MUI Prihatin dan Sesalkan Pembakaran Bendera Tauhid (3)

Konfrensi Pers MUI menyikapi pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid di Garut Jawa Barat, Selasa (23/10/2018). Photo: Dio

(Jakarta) wahdahjarta.com — Majelis Ulama Indonesia (MUI) prihatin dan menyesalkan pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid di Limbangan, Garut Jawa Barat.

Pernyataan ini disampaikan Sekrtaris Jendral (Sekjen) MUI Anwar Abbas dalam jumpa pers di kantor MUI, Jl Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (23/10/2018). Ikut hadir dalam jumpa pers Wakil Ketua Umum (Waketum)  MUI Zainut Tauhid Sa’adi serta Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto.

Berikut pernyataan lengkap MUI yang ditanda tangani Waketum Zainut Tauhid dan Sekjen  Anwar Abas mengenai kasus pembakaran bendera bertuliskan tauhid.

Sehubungan dengan adanya peristiwa pembakaran bendera yang bertuliskan kalimat tauhid pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 yang diduga dilakukan oleh oknum Banser maka dengan ini MUI menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

MUI merasa prihatin dan menyesalkan kejadian pembakaran bendera yang bertuliskan kalimat tauhid tersebut karena telah menimbulkan kegaduhan di kalangan umat Islam.

MUI meminta kepada yang telah melakukan tindakan tersebut untuk meminta maaf dan mengakui kesalahannya secara terbuka kepada umat Islam.

MUI mendorong dan mengimbau kepada semua pihak untuk menyerahkan masalah ini kepada proses hukum dan meminta kepada pihak kepolisian untuk bertindak cepat, adil dan profesional.

MUI memohon kepada semua pihak untuk dapat menahan diri, tidak terpancing dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak tertentu agar ukhuwah islamiyah dan persaudaraan di kalangan umat serta bangsa tetap terjaga dan terpelihara.

MUI mengimbau kepada pimpinan ormas Islam, para ulama, kiai, ustaz dan ajengan untuk ikut membantu mendinginkan suasana dan menciptakan kondisi yang lebih kondusif sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. (Gilang/sym).

Diduga Menista Islam, Tretan Muslim dan Choky Pardede Minta Nasehat ke MUI

Diduga Menista Islam, Tretan Muslim dan Choky Pardede Minta Nasehat ke MUI

(JAKARTA) wahdahjakarta.com –Dua komika Tretan Muslim dan Choky Pardede dikabarkan meminta nasehat kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait kasus yang tengah mereka hadapi. Seperti diketahui Tretan dan Choky menjadi sorotan netizen karena membuat video yang isinya mengolok-olok agama.

Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat, KH Cholil Nafis membenarkan perihal kedua komika tersebut memohon kunjungan ke MUI untuk meminta nasehat. “Ya betul. Senin hari ini mereka mengirim surat ke MUI guna meminta nasehat,” ujar Kyai Cholil, Senin (22/10/2018).

Dikatakan Kyai Cholil, MUI belum bisa menjawab permohonan mereka. “Belum bisa kami putuskan. Nanti dibahas dulu di rapat pengurus MUI,” jelas Kyai Cholil.

Lebih lanjut, Kyai Cholil meminta agar kasus ini diselesaikan Tretan dan Muslim di ranah media sosial. “Karena kan mereka juga bikinnya di media sosial, silakan selesaikan di media sosial. Jika ada netizen yang merasa terusik dengan video mereka, silahkan lapor ke pihak kepolisian. MUI siap menjadi saksi ahli di pengadilan. Bersalah atau tidaknya nanti diputuskan di pengadilan,” ungkap Kyai Cholil.

Kyai Cholil mengingatkan kepada komika atau pihak manapun, agar tidak menjadikan agama sebagai bahan candaan atau lawakan.  Kasus komika yang tersandung lelucon SARA ini bukan pertama kali terjadi.

“Ini sudah sekian kali komika menjadikan agama sebagai bahan olok-olok, lucu-lucuan. Tentu ini bikin gaduh. Bagaimana biar jera? Laporkan saja ke pihak kepolisian,” tegas Kyai Cholil.

Jagad maya dihebohkan dengan video dua komika yakni Tretan Muslim dan Coki Pardede yang disebut-sebut isinya menistakan agama.  Dalam video tersebut, Tretan Muslim-Coki Pardede sedang memasak daging babi dicampur dengan kurma dan madu.

Video penistaan agama tersebut berada di Youtube milik Muslim. Namun diketahui video tersebut sudah dihapus dari list video Youtube Muslim. Muslim membuat konten video bernama Last Hope Kitchen yang tujuannya memasak tanpa harus mencicipi.

Dalam video itu, Muslim ingin memasak babi yang dinilai haram di agama Islam dicampur dengan kurma. Dia dan Coki Pardede juga seperti biasanya memberi lawakan terhadap suatu obyek.

“Untuk pertama kalinya dalam hidup saya melihat daging babi. Nggak bau ya (pas cium daging babi). Coba kita dengarkan, neraka, neraka, api neraka, babi ini neraka. Saya akan memasak daging babi. Ini keren ya seorang chef memasak tanpa dicicipi. Kalau orang Islam bagian terbaik dari babi, dibuang. Tidak ada yang terbaik dari alharamin. Karena daging babi haram, kita akan campurin unsur-unsur Arab, kurma dan madu. Sangat Arab, sangat Timur Tengah sekali. Kira-kira apa yang terjadi makanan haram babi ini dicampur dengan makanan barokah dari kurma dan madu,” ucap Muslim dalam vlognya.

“Sebenarnya karena persiapannya kurang prepare ya, kalau bisa dapatin air zam-zam kan menarik juga dong. Ada daging babi dicampur ini minumnya air zam-zam,” timpal Coki.

“Jadi bagaimana ceritanya kalau sari-sari kurma masuk ke dalam pori-pori apakah cacing pitanya akan mualaf. Kita tidak tahu dong. Dalam (daging babi) ini kan ada cacing pita,” kata Coki Pardede lagi.

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, KH Cholil Nafis meminta masyarakat untuk melaporkan ke pihak terkait. Kasus komika menjadikan agama sebagai bahan lawakan bukanlah yang pertama kali terjadi.

Menurut Kyai Cholil, video tersebut sudah terkategori mengolok-olok agama. “Soal mau makan bagi yang makan ya silahkan tapi jangan menghina keyakinan orang lain,” tegas Kyai Cholil.

[Syaf/voaislam/wahdahjakarta.com]

Indhex Smesco 2018, Tingkatkan Peran UMKM

Stand LPPOM MUI yang ada di Indhex Smesco 2018

(Jakarta) http://wahdahjakarta.com– Usaha Mikro,  Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah terus mendorong peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar menjadi pelaku ekonomi yang tangguh. Tujuannya, agar sektor usaha kecil ini dapat meningkatkan peran dan kontribusinya di bidang ketahanan pangan nasional.

Sejalan dengan hal tersebut, Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), berencana menyelenggarakan pameran halal internasional Indonesia Halal Expo (Indhex) 2018 pada 1 – 3 November 2018, di gedung Smesco, Jl. Gatot Subroto, Jakarta.

Direktur LPPOM MUI Lukmanul Hakim, menyatakan bahwa peran UMKM cukup signifikan dalam pergerakan ekonomi nasional. Dalam konteks menjaga ketahanan pangan nasional, kata dia, selama ini sektor UMKM tak perlu diragukan lagi.

Direktur LPPOM MUI, Lukmanul Hakim.

“Di saat terjadi krisis ekonomi, para pelaku usaha kecil justru tampil sebagai penopang roda perekonomian,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (20/10).

Oleh karena itu, untuk meningkatkan peran UMKM dalam ketersediaan pangan, khususnya pangan halal, LPPOM MUI mengambil langkah-langkah yang dipandanga perlu. Tentu saja, upaya LPPOM MUI tak bisa berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh pihak terkait lainnya.

“Perhatian ke UMKM bukan hanya tugas pemerintah pemerintah, tetapi perusahaan besar BUMN dan swasta. Bentuknya bisa bermacam-macam, mulai dari kemudahan fasilitas kredit dengan bunga kredit yang rendah, serta dijadikan binaan atau anak angkat dan lainnya,” katanya.

Karena itu, menurut Lukman, perlu ada sinergi dari berbagai pihak, baik pengusaha maupun pemerintah dan pihak terlait lainnya. Sejauh ini sudah ada beberapa perusahaan besar yang bertindak sebagai mitra bagi pengembangan usaha kecil. “Ini yang perlu terus-menerus ditingkatkan,” ujarnya.

Terkait dengan hal tersebut, LPPOM MUI dalam Indonesia Halal Expo (Indhex) 2018 mengusung tema “Peningkatan Daya Saing UMKM dengan Sertifikasi Halal”. Acara ini diselenggarakan atas kerja sama dengan Smesco.

Indhex 2018 akan menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari pameran produk halal dari perusahaan besar yang bermitra dengan UMKM serta para pelaku usaha kecil.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, pada pembukaan Indhex Smesco 2018 juga akan dimeriahkan dengan pengumuman Halal Top Brand 2018, berupa penghargaan dari LPPOM MUI untuk merek halal terbaik. Ada juga Halal Award berupa penghargaan kepada Iklan Halal Terbaik, Produk Pendatang Baru Terbaik dan UKM Halal Terbaik.

Dalam kegiatan tersebut juga diselenggarakan konsultasi dan coaching clinics bagi para pelaku UMKM binaan Smesco dan Kementerian Koperasi dan UKM, serta aneka kegiatan lainnya.

“Total ada sekitar 40 perusahaan yang akan diundang dalam kegiatan Anugerah Halal LPPOM MUI tersebut,” tandas Lukmanul Hakim.

MUI Kutuk Tindakan Represif China Terhadap Muslim Uighur

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengutuk tindakan represif rezim China terhadap Muslim Uighur. Sebab hal itu melanggar HAK Asasi Manusia (HAM).

(Jakarta) wahdahjakarta.com–Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengutuk tindakan represif rezim China terhadap Muslim Uighur. Sebab hal itu melanggar HAK Asasi Manusia (HAM).

“MUI mendesak pemerintah Tiongkok agar menghormati hak-hak orang Islam untuk memiliki keyakinan dan untuk beribadah sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan yang mereka miliki,” tegas Sekretaris Jendral MUI, Dr. Anwar Abas sebagaimana dilansir dari hidayatullah.com, Sabtu (13/10/2018).

Senada dengan Kyai Anwar, Ketua MUI bidang luar negeri, KH Muhyiddin, meminta pemerintah China agar tidak diskriminatif kepada Muslim, dan memberikan kebebasan Muslim menjalankan ajaran agamanya, serta tidak melakukan persekusi.

“MUI sudah melayangkan protes keras kepada pemerintah China sejak dua-tiga tahun yang lalu”, tutur Kyai Muhyiddin.

Ia juga meminta klarifikasi kepada mereka terkait beredarnya berita Muslim Uighur atau Xinjiang yang dilarang berpuasa, melakukan ritual ibadah agama Islam, dan diletakkan di kamp-kamp konsenterasi.

“Tetapi jawabannya standar. Kata pihak Beijing, ada beberapa kelompok dari Muslim Uighur yang melakukan gerakan separatis, pembangkangan, mengikuti gerakan teroris dan radikal. Kata China, kebijakan masa lalu masih diterapkan oleh sebagian pejabat di daerah-daerah terpencil,” terangnya.

“Tapi secara faktual, saya ketemu dengan kawan dari Uighur. Itu memang situasi kondisi di sana sangat mencekam. Untuk mengucapkan salam dan shalawat 10 kali saja dilarang. Ini yang menjadi bahan keprihatinan umat Islam. Bahkan konfrensi negara-negara Islam sudah menyampaikan keprihatinan mereka.”

Melihat laporan dari The Guardian, koran, dan lain sebagainya, Muhyiddin yakin itu semakin menguatkan berita bahwa memang terjadi pelanggaran HAM di sana. (Andi/sym).

Sumber: Hidayatullah.com