Sekjen MUI: MUI Belum Pernah Keluarkan Fatwa Tentang Ucapan Selamat Natal

(Jakarta) wahdahjakarta.com– Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (Sekjen MUI) Anwar Abbas mengatakan, MUI belum pernah mengeluarkan fatwa tentang ucapan selamat natal.

Hal itu disampaikan Buya Anwar menanggapi polemik pasca beredarnya video KH. Ma’ruf Amin menyampaikan ucapan selamat natal yang disiarkan berbagai media di tanah air.

“Untuk adanya kejelasan bagi masyarakat tentang  masalah tersebut maka dengan ini saya sebagai Sekjen MUI menyampaikan bahwa MUI belum pernah mengeluarkan fatwa tentang boleh dan atau tidak bolehnya umat Islam  menyampaikan ucapan selamat natal kepada yang merayakannya”, ujar Anwar dalam keterangan tertulis yang diterima wahdahjakarta.com, Selasa (25/12/2018).

Yang sudah ada fatwanya, lanjut Buya Anwar yaitu tentang perayaan natal bersama dimana keputusan fatwanya adalah berbunyi  sebagai berikut:

  1. Perayaan Natal di indonesia meskipun tujuannya merayakan dan menghormati Nabi Isa AS  akan tetapi  natal itu tidak dapat dipisahkan dari soal2 yang diterangkan diatas.
  2. Mengikuti upacara Natal bersama bagi umat Islam hukumnya haram.
  3. Agar umat Islam tidak terjerumus kepada syubhat dan larangan Allah subhanahu wa ta’ala dianjurkan untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan natal.

Selain itu kata Anwar, MUI juga telah mengeluarkan fatwa (2016) tentang haramnya umat Islam mengenakan atribut keagamaan non Muslim.

“Jadi dengan demikian jelaslah bahwa sampai saat ini  soal ucapan selamat natal terhadap orang-orang yang merayakannya belum pernah dibahas secara mendalam oleh MUI dan oleh karena itu sampai saat ini, MUI belum pernah memiliki fatwa tentang masalah tersebut”, jelasnya.

“Tetapi meskipun demikian  MUI tahu dan menyadari bahwa dalam masalah tersebut ada perbedaan dan  pertentangan pendapat di antara para ulama. Dan dalam menghadapi perbedaan dan pertentangan  pendapat tersebut MUI belum belum  mengambil sikap”, ungkapnya. []

MUI: Pemerintah Indonesia Harus Angkat Bicara Masalah Uighur

(Jakarta) wahdahjakarta.com — Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Anwar Abbas  mengatakan, Pemerintah Republik Indonesia harus angkat bicara dalam masalah Uighur dan tidak boleh diam.

Meskipun masalah Uighur merupakan masalah internal dalam negeri China, namun, bukan berarti pemerintah China bisa bebas berbuat semena-mena dan menginjak hak asasi rakyat Uighur.

“Dan kalau itu terjadi maka pemerintah Indonesia tidak boleh tinggal diam dan harus angkat bicara,” tegasnya sebagaimana dilansir dari hidayatullah.com di Jakarta, Rabu (19/12/2018).

Sebab, terang Anwar, di dalam pembukaan UUD 1945, jelas-jelas dikatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan dan atau pelanggaran hak asasi manusia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

“Jadi di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, Indonesia tidak boleh tinggal diam dan tidak peduli terhadap apa yang terjadi di negeri lain.

Kita harus menjadi bangsa yang secara serius dan sungguh-sungguh untuk menegakkan dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan seperti yang terdapat dalam sila kedua pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab,” serunya.

“Kita jangan takut untuk melakukan itu karena itu merupakan jati diri dan tugas suci kita sebagai bangsa,” tambah Anwar.

Para the founding fathers (pendiri bangsa) pun, kata dia, sangat menyadari dan menyatakan bahwa Indonesia bukanlah bangsa yang berjuang hanya untuk kepentingan dirinya sendiri saja, tapi juga bisa memberi arti dan makna bagi bangsa dan negara lain.

“Apalagi kita sudah menyatakan bahwa politik luar negeri kita adalah bebas aktif. Ini artinya kita tidak boleh tinggal diam. Tapi harus secara bebas dan aktif untuk menyuarakan dan memperjuangkan kebenaran dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan ini,” tegasnya menutup. (Andi/hidayatullah.com).

Komisi PRK MUI Gelar Kongres Muslimah Indonesia II

Kongres Muslimah Indonesia II, 2018

(Jakarta) wahdahjakarta.com — Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga (PRK) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat menggelar Kongres Muslimah Indonesia II. Kongres dengan tema “Ketahanan Keluarga dalam Membentuk Generasi Berkualitas di Era Globalisasi” dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid, pada Senin (17/12/2018) di Hotel Grand Cempaka, Jakarta.

Zainut menyatakan, Dewan Pimpinan MUI berkomitmen dalam meningkatkan peran perempuan dan keluarga.

Apalagi dalam konteks kekinian, yakni peran perempuan di tengah kehidupan yang semakin moderen di era globalisasi. Untuk itu, Dewan Pimpinan MUI mengapresiasi inisiatif Komisi PRK dalam menyelenggarakan kongres ini.

“Dalam sejarahnya, perempuan mempunyai posisi sentral, baik dalam kehidupan keluarga, maupun masyarakat. Potensi perempuan yang begitu besar, dan apabila dioptimalkan, maka akan sangat menentukan keberhasilan pembanguanan nasional khususnya dalam pembangunan Sumber Daya Manusia,” ucapnya sebagaimana dilansir dari hidayatullah.com.

Ketua panitia kongres, Azizah, menyebutkan jumlah pesertanya ada lebih kurang 200 orang, yang terdiri dari Komisi PRK provinsi se-Indonesia, ormas-ormas Muslimah tingkat pusat, ormas-ormas perempuan pada umumnya, serta para tokoh, ulama, dan cendekiawan perempuan.

Kongres ke-2 ini, kata dia, pada hakikatnya adalah lanjutan dan penyempurnaan dari kongres yang pertama. Dimana masalah ketahanan keluarga masih jadi pokok bahasan.

Sub temanya yang akan dibahas berkaitan dengan agama jadi basis ketahanan keluarga, kemudian ketahanan keluarga di era digital, kemajuan IT (informasi teknologi) untuk kemaslahatan, serta perempuan dan remaja dalam membangun kesadaran politik, dan hukum politik perempuan. []

Sumber: Hidayatullah.com

Komnas Perempuan Sebut Poligami Tak Ada dalam Islam, Kyai Cholis Nafis: Itu Jahl Murakkab

KH. Cholil Nafis Photo: Youtube

(Jakarta) wahdahjakarta.com — Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Cholil Nafis mengangap pernyataan Komnas Perempuan yang sebut poligami bukan bagian dari Islam sebagai jahl murakkab (bodoh kuadrat).

“Soal tak senang poligami silakan, tapi jika mengatakan tak ada dalam ajaran Islam itu jahl murakkab (bodoh kuadrat, Red), rabun iman dan tak baca hadits dan sejarah Islam,” ucap Kyai Cholil sebagaimana dilansir dari Republika.co.id, Senin (17/12/2018).

Diketahui, baru-baru ini Komisioner Komnas Perempuan Imam Nahe’i mengeluarkan pernyataan kontroversial yang menyebut bahwa poligami bukan ajaran Islam. Pernyataan itu dikeluarkan Nahae’i sebagai dukungan terhadap sikap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang melarang praktik poligami kepada kader dan pengurusnya.

“Yang benar itu PSI dan Komnas Perempuan yang tak mengerti Islam. Bukan sebaliknya ya bahwa poligami bukan ajaran Islam,” ujar Pimpinan Pondok Pesantren Cendikia Amanah Depok ini.

Menurut dia, Islam telah jelas mengajarkan tentang poligami dengan beberapa syaratnya. Karena itu, jika ada yang mengatakan bahwa poligami bukan ajaran Islam, maka orang tersebut tidak membaca hadits dan sejarah Islam.

Kiai Cholil mengatakan, salah satu tanda akhir zaman itu adalah ketika ada orang tak paham atau ruwaibidhah yang ikut campur dalam urusan agama Islam. Karena itu, dia menyarankan agar PSI dan Komnas Perempuan belajar lagi tentang ajaran Islam.

“Coba deh baca Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam itu poligami, sahabat juga poligami, kok Komnas Perempuan bilang tak ada dalam ajaran Islam,” kata Kiai Cholil.

Kiai Cholil mengaku jengkel dengan pernyataan dari PSI dan Komnas HAM. “Habis kata-kata saya, jengkelnya kepada PSI dan Komnas Perempuan itu, kok yo hanya cari ribut bukan menyelesaikan urusan bangsa ini,” tegasnya. []

Sumber: Republika.co.id

Wantim MUI Kecam Penindasan Atas Muslim Uighur

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) Prof. Din Syamsuddin. Photo: Republika.co.id

(Jakarta) wahdahjakarta.com— Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI), Din Syamsuddin, mengecam keras penindasan atas Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, Republik Rakyat China (RRC).

Seperti diberitakan media massa internasional, Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, China mengalami penyiksaan, pengucilan, dan pelarangan menjalankan ajaran agama.

Penindasan seperti itu, kata Din Syamsuddin, merupakan pelanggaran nyata atas Hak Asasi Manusia, dan hukum internasional. Hak Asasi Manusia dan International Convenant on Social and Political Rights menegaskan adanya kebebasan beragama bagi segenap manusia.

“Maka Muslim Uighur yang merupakan mayoritas penduduk di Provinsi Xinjiang memiliki kebebasan menjalankan ajaran agamanya,” ujar Din dalam pernyataannya di Jakarta sebagimana dilansir hidayatullah.com, Senin (17/12/2018).

Din Syamsuddin yang juga President of Asian Conference on Religions for Peace (ACRP) meminta agar penindasan itu dihentikan.

Din Syamsuddin juga mendesak Organisasi Kerja sama Islam (OKI) untuk menyelamatkan nasib umat Islam Uighur dan bersikap tegas terhadap rezim China untuk memberikan hak-hak sipil bagi mereka.

Secara khusus, Dewan Pertimbangan MUI meminta Pemerintah Indonesia untuk menyalurkan sikap umat Islam Indonesia dengan bersikap keras dan tegas terhadap Pemerintah China dan membela nasib umat Islam di sana.

Kepada umat Islam sedunia, Din Syamsuddin mengimbau untuk menyalurkan tangan pertolongan bagi saudara-saudara Muslim lewat cara-cara yang memungkinkan. []

Sumber: Hidayatullah.com

MUI Imbau Umat Islam Waspadai Parpol Pengusung Sekularisme dan Liberalisme

(Jakarta) wahdahjakarta.com— Wakil Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat,  KH. Fahmi Salim mengimbau umat Islam untuk mewaspadai partai politik dan lembaga yang mengusung ide sekularisme dan liberalisme.

“Umat Islam wajib mewaspadai parpol dan lembaga negara yang menyuarakan ide sekularisme dan liberalisme”, ujarnya kepada wahdahjakarta.com, Ahad (16/12/2018) siang.

Sebabnya, lanjut Ustadz Fahmi karena kedua paham itu bertentangan dengan Islam dan haram hukumnya bagi umat Islam mengikuti paham-paham tersebut sesuai fatwa MUI tahun 2005.

Imbauan tersebut disampaikan Ustadz Fahmi menyikapi pernyataan Komisioner Komnas Perempuan Imam Nahe’i yang menyebut poligami bukan bagian dari Islam.

Wakil Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah itu memandang, Komnas perempuan bukan pihak yang memiliki otoritas menentukan sesuatu termasuk syariat Islam atau tidak. Karena Komnas Perempuan bukan lembaga keulamaan.

“PSI dan Komnas Perempuan bukan lembaga keulamaan apalagi lembaga Islam yang berhak menentukan sesuatu itu ajaran Islam atau bukan. Mereka bukan juru bicara atas nama Islam’’, jelasnya.

Diketahui, Imam Nahe’i melontarkan statement, poligami bukan syariat Islam dalam sebuah diskusi di salah satu restauran di kawasan Kuningan Jakarta Selatan, Sabtu (15/12/2018).

“Saya berkeyakinan poligami bukan ajaran Islam. Jauh sebelum Islam datang itu praktik poligami sudah dilakukan. Artinya dengan menyebut poligami ajaran Islam itu keliru. Kemudian Islam datang dan ada ayat poligami itu dalam konteks apa, memerintahkan atau mengatur,” kata Imam sebagaimana dilansir dari detik.com.

Menanggapi hal itu Ustadz Fahmi Salim menyatakan, mereka bukan juru bicara atas nama Islam.

“Mereka bukan juru bicara atas nama Islam, dan Statemen mereka adalah pembajakan atas Islam“, pungkasnya. [sym]

Komnas Perempuan Sebut Poligami Bukan Ajaran Islam, MUI: Itu Tidak Berdasar

(Jakarta) wahdahjakarta.com— Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (Sekjen MUI) Pusat, Anwar Abbas, menanggapi pernyataan Komisioner Komnas Perempuan Imam Nahe’i yang menyebut poligami bukan ajaran Islam.

Poligami, kata Anwar, adalah ajaran Islam.

Ia menerangkan, Islam membolehkan poligami asal sang suami bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya. Tapi kalau takut tidak bisa berbuat adil, maka beristrilah dengan satu orang saja.

“Oleh karena itu, mengatakan bahwa poligami bukan ajaran Islam jelas tidak berdasar dan menyesatkan,” tegasnya sebagaimana dilansir dari hidayatullah.com, Ahad (16/12/2018).

“Allah Subhanahu Wata’ala saja sebagai pembuat syariat, membolehkan (poligami), lalu mengapa kok ada di antara kita yang berani-berani menyatakan bahwa poligami bukan ajaran Islam.”

Anwar menceritakan, pada masa-masa awal Islam, Nabi Muhammad, Umar bin Khaththab dan Sahabat-Sahabat yang lain punya istri lebih dari satu. Kalau poligami bukan ajaran Islam, maka mereka, kata Anwar, telah keluar dari ketentuan ajaran Islam.

“Masak Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam yang membawa ajaran agama Islam keluar dari jalur dan ajaran agama yang beliau bawa sendiri,” ujarnya.

Sebelumnya, Komisioner Komisi Nasional (Komnas) Perempuan Imam Nahe’i menyebut, pihak yang menganggap praktik poligami merupakan sunnah adalah bentuk penodaan terhadap agama Islam.

“Poligami sunah, menurut saya penodaan agama, karena tidak ada dalam fikih. Boleh saja (poligami), tapi tidak naik sampai tingkat sunah,” sebut Imam dalam acara diskusi Perempuan dan Politik; ‘Bisakah Poligami di Indonesia Dilarang?” di Gado-gado Boplo, Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu, 15 Desember 2018 kutip Tempo.co.

Imam pun secara terang-terangan menyebut bahwa praktik poligami tak serta merta merupakan ajaran agama Islam. Sebab, menurutnya, jauh sebelum agama Islam datang, praktik poligami sudah dilakukan sehingga pihak yang menganggap bahwa praktik poligami ajaran Islam adalah pemahaman yang keliru.

“Jauh sebelum Islam datang, praktik poligami sudah dilakukan. Poligami ajaran Islam itu keliru,” menurut Imam.

Selain itu, Islam menurut Imam, tidak memerintahkan umatnya untuk melakukan poligami. Tetapi, memang ada aturan mengenai hal itu.

“Islam datang bukan memberikan poligami, tapi memberikan pengaturan,” menurut Imam.

Respon dan tanggapan senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat, Ustadz Fahmi Salim, MA. Ia menyatakan, Komnas Perempuan tidak memiliki otoritas untuk menentukan sesuatu itu ajaran Islam atau bukan.

“PSI dan Komnas Perempuan bukan lembaga keulamaan apalagi lembaga Islam yang berhak menentukan sesuatu itu ajaran Islam atau bukan”, tegasnya melalui pesan whatsapp kepada wahdahjakarta.com, Ahad (16/12/2018) siang.

“Mereka bukan juru bicara atas nama Islam. Statemen mereka adalah pembajakan atas Islam”, pungkasnya. [sym]

Sumber: Hidayatullah.com

MUI Pusat Apresiasi KPI Hentikan Iklan “Shopee Blackpink”

(Jakarta) wahdahjakarta.com — Ketua Komisi Informasi dan Komunikasi (Infokom) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Masduki Baidlowi, mengapresiasi sikap Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang meminta stasiun TV menghentikan tayangan iklan “Shopee Blackpink”.

Ia menilai langkah KPI sudah benar karena iklan itu tidak sesuai dengan standar penyiaran KPI. Pihak pengiklan, kata dia, harus patuh dengan permintaan KPI ini.

Ia menerangkan, satu hal yang paling mendasar dalam pedoman penyiaran KPI adalah siaran itu harus mempertimbangkan etika, akhlak, dan nilai kesopanan yang ada di masyarakat.

“Sebagaimana kita ketahui, masyarakat Indonesia adalah masyarakat Muslim. Banyak yang menganut norma, nilai, dan etika Islam. Etika Islam jelas batas aurat sampai mana. Itu saya kira hal-hal yang harus menjadi perhatian buat orang-orang yang mengiklankan produk-produknya,” ujar Masduki sebagaimana dilansir dari hidayatullah.com, Kamis (13/12/2018).

Cara berpakaian girlband asal Korea Blackpink di iklan Shopee itu, terang Masduki, tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Bahkan mungkin non-Muslim pun, kata dia, menganggap cara berpakaian seperti itu tidak berkesopanan dan melanggar etika yang selama ini dianut masyarakat ketimuran.

Masduki menjelaskan, tontonan TV yang tayang pada jam anak-anak dan remaja sangat mempengaruhi mereka secara psikologis.

“Itu akan mempengaruhi juga cara berpakaiannya,” ucapnya. Karenanya, ia sangat mendukung langkah KPI di atas.

Sebelumnya, KPI melayangkan peringatan keras kepada 11 stasiun televisi yang menayangkan iklan Sophee Blackpink dan acara “Shopee Road to 12.12 Birthday Sale”.

Dalam iklan itu, beberapa wanita menyanyi dan menari dengan pakaian minim. Hal yang sama terdapat pada program “Shopee Road to 12.12 Birthday Sale”.

Peringatan KPI itu keluar setelah seorang ibu rumah tangga, Maimon Herawati, melayangkan petisi kepada KPI dan pihak Shopee menyoal iklan yang dinilai amoral tersebut. (Andi)

Reuni 212, Ini Harapan Sekjen MUI Kepada Para Peserta

Aksi 212

(Jakarta) wahdahjakarta.com– Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas, Anwar mengimbau peserta Reuni 212 agar mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku.

“Karena (peserta Reuni 212) ini sebagian besar umat Islam, hendaknya menunjukkan akhlakul karimah dan etika. Supaya acara menjadi aman, nyaman, tenteram, dan damai,” ajak Anwar , Jumat (30/11/2018).

Ia mengingatkan peserta Reuni 212 untuk menjauhi perkataan-perkataan yang mencela dan panggilan-panggilan yang buruk kepada pihak lain, sebagaimana Allah melarangnya di dalam Al-Qur’an.

Ia berharap Reuni 212 dapat memperkuat persatuan dan kesatuan serta ukhuwah Islamiyah.

Hal senada sebelumnya disampaikan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang menilai reuni alumni Aksi Bela Islam 212 pada Ahad (02/12/2018) besok lusa sebagai ajang bersilaturahim sah-sah saja.

“Kalau kegiatan itu dimaksudkan sebagai ajang silaturahim, silakan saja. Toh itu bagian dari upaya mempererat persaudaraan diantara sesama umat Islam (ukhuwah Islamiyah). Karena silaturahim (mempererat tali persaudaraan) adalah perintah agama,” ujar Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah PBNU Robikin Emhas di Jakarta, Kamis (29/11/2018) dalam pernyataannya sebagaimana dilansir dari hidayatullah.com.

“Oleh karena itu tolong jaga ucapan dan tindakan, jaga ketertiban dan jangan mengungkapkan kalimat yang dapat dimaknai sebagai ujaran kebencian, serta jangan ada adu domba,” pesannya.

“Jangan samapai niat baik mempererat silaturahim, meningkatkan ukhuwah Islamiyah dalam forum Reuni 212 justru merusak ukhuwah wathaniyah dan ukhuwah insaniyah. Tiga matra persaudaraan (ukhuwah) tersebut harus berada dalam satu tarikan nafas. Tidak boleh dipilah dan hanya diambil salah satunya,” imbaunya.

Tv MUI Peroleh Apresiasi dari Menkominfo

(Jakarta) wahdahjakarta.com— Televisi Majelis Ulama Indonesia (TV-MUI) mendapat apresiasi positif dari Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, atas dedikasinya berdakwah melalui televisi sejak 2014.

Apresiasi tersebut disampaikan di sela-sela kunjungan Menteri Rudi ke Kantor Pusat Majelis Ulama Indonesia di Jl Proklamasi 51, Menteng, Jakarta Pusat.

Lebih lanjut, Menteri Rudi menyarankan dua hal yang berpengaruh untuk perkembangan televisi di era modern ini.

 “Televisi sekarang, khususnya TV MUI, harus terus melakukan peningkatan, terutama dalam dua hal yaitu layanan streaming dan pengayaan konten, “ katanya.

Dewasa ini, lanjutnya, TV cenderung berbasis streaming, karena di manapun pemirsa berada dapat mengakses informasi dari TV MUI. Selain menyediakan streaming juga harus mengembangkan konten dan subtansi materi sehingga dapat mengudara 24 jam.

Menanggapi hal itu, Wakil Sekjen Bidang Infokom, Buya Amirsyah Tambunan, menegaskan akan bertekad mengembangkannya TV MUI terutama dalam dua hal tersebut.

Untuk pengayaan materi, lanjut Amirysah, akan terus diproduksi materi seputar dakwah, pendidikan, dan seni budaya.

“TV MUI sesuai visi misinya untuk berkhidmat untuk umat dan bangsa akan berupaya mengembangkan layanan streaming dan pengayaan konten, “ tutupnya. (Ichwan/Din)