MUI: Politik Itu Sarana Menegakkan Keadilan

Suasana Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI VI

MUI: Politik Itu Sarana Menegakkan Keadilan

(Banjarbaru) wahdahjakarta.com –  Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat menggelar Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI ke-6   di Pondok Pesantren Al Falah Banjarbaru Kalimantan Selatan  selama tiga hari, Senin (06/05/2018) sampai Rabu (09/05/2018).

Pertemuan Ulama yang dihadiri 700 ulama dari berbagai daerah seluruh Indonesia ini menghasilkan 24 Fatwa dan satu resolusi yakni tentang Aksi Bela Baitul Maqdis yang akan digelar di lapangan Monumen Nasional (Monas) pada Jum’at (11/05/2018) besok.

Menurut Ketua Umum MUI Pusat KH. Ma’ruf Amin 24 fatwa tersebut terdiri dari 4 masalah kebangsaan, 11 masalah keagamaan kontemporer dan 9 perundang-undangan.

Masalah-masalah strategis kebangsaan (masail asasiyah wathaniyah) dibahas komisi A memutuskan 4 tema pembahasan meliputi menjaga eksistensi negara dan kewajiban bela negara, prinsip-prinsip ukhuwah sebagai pilar penguatan NKRI, hubungan agama dan politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta pemberdayaan ekonomi umat.

Terkait masalah relasi Agama dan politik ditegaskan bahwa dalam Islam politik dan kekuasaan merupakan sarana menjaga keadilam, menjamin tegaknya syariat Islam (hirasatud Din dan terjaminnya urusan dunia (siyasatud Dun ya) .

”Politik dalam Islam itu sarana untuk menegakkan keadilan, sarana amar makruf nahi munkar dan sarana untuk menata kebutuhan hidup manusia secara menyeluruh,”  tegas ketua Komisi A Buya Gusrizal Gazahar.

Ia menambahkan jika untuk berpolitik, kaum muslimin tidak perlu alergi karena memang begitulah syariat yang diajarkan dalam agama ini. Selain itu, dalam paparannya, ketua MUI Provinsi Sumatera Barat ini juga menegaskan bahwa agama dan simbol keagamaan tidak boleh hanya dijadikan kedok untuk menarik simpati dan pengaruh dari umat beragama serta untuk mencapai tujuan kekuasaan yang sifatnya hanya sementara.

”Tidak boleh menjadikan agama dan simbol-simbol agama untuk menipu dan memanipulasi umat beragama agar bersimpati guna mencapai tujuan politik sesaat tanpa didasari oleh komitmen dan nilai luhur keagamaan yang tulus,”  paparnya.

“Tempat  ibadah bukan hanya untuk kepentingan ritual keagamaan semata namun lebih jauh lagi, tempat ibadah juga bisa dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan, dakwah Islam termasuk membicarakan persoalan politik keummatan dan bagaimana cara memilih pemimpin yang sesuai dengan agama”, tandasnya. [sym]

Ijtima’ Ulama MUI ke-6Tolak Undang-undang yang Tolerir Zina dan Miras

Suasana Ijtima Komisi fatwa MUI ke-6 di Ponpes Al-Falah Banjarbaru Kalsel

Ijtima’ Ulama MUI ke-6Tolak Undang-undang yang Tolerir Zina dan Miras

(Banjarbaru) wahdahjakarta.com-, Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI Ke-6 Se Indonesia yang berlangsung di Ponpes Al-Falah Banjarbaru, Kalimantan Selatan menolak undang-undang yang bertentangan dengan syariat Islam. Salah satu hal yang diangkat dalam pertemuan akbar ini adalah undang-undang tentang zina dan miras serta penyimpangan sosial lainnya.

“Kita sepakat kalau zina apapun itu bentuknya, entah biseksual, transgender, homoseks, lesbian dan semacamnya itu semua haram dalam agama kita, termasuk miras. Tidak ada alasan bagi kita untuk sepakat dengan undang-undang yang mentolelir hal ini,”  ungkap salah seorang peserta di ruang komisi  C yang membahas Masail Qanuniyah atau masalah perundang-undangan, Selasa (08/05/2018).

Selain kedua hal tersebut, dalam kesempatan ini juga dibahas mengenai konsep sekolah dan kepesantrenan.

“Kita harus perjelas konsep ini supaya substansi pesantren sebagai sekolah agama khas Indonesia bisa tetap awet. Jangan sampai ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan pesantren demi menunjang kepentingan pribadi,”  jelasnya.[]

Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI Ke-6 Hasilkan 24 Fatwa dan Satu Resolusi

Ketua MUI Pusat, KH. Ma’ruf Amin, Photo:mui.or.id

Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI Ke-6 Hasilkan 24 Fatwa dan Satu Resolusi

(Banjarbaru) wahdahjakarta.com- Ijtima Ulama keenam Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia di Pondok Pesantren Al Falah Banjarbaru selesai, Rabu (09/05/218).

Dalam Ijtima Ulama keenam Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia di Kalsel kini MUI menghasilkan 24 fatwa dan satu resolusi yaitu aksi bela baitul maqdis.

Dari 24 fatwa yang dihasilkan tersebut di antaranya terkait LGBT, aliran kepercayaan di KTP Elektronik, mahar politik, hukum material peradilan agama, Undang-undang perkawinan, RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren, minuman beralkohol, tembakau, dan lain sebagainya. Sementara satu resolusi MUI yaitu aksi bela Baitul Maqdis di Jakarta.

Sebelumnya hasil fatwa dini dihasilkan dari empat komisi yang membahas pembahasan berbeda. Total ada sekitar 700 ulama yang mengikuti pembahasan.

Berdasarkan hasil fatwa MUI jelas mengatakan LGBT haram dan merupakan perilaku menyimpang dan tidak dibenarkan oleh semua agama.

Melalui pembasahan dihasilkan juga usulan agar rancangan KUHP terkait LGBT memasukkan bahwa hubungan sesama jenis, zina dan perkosaan adalah tindak pidana.

Selain itu juga diusulkan untuk menghilangkan batasan umur pada tindak pidana pencabulan orang dewasa ke anak-anak sesama jenis.

“LGBT jelas haram,” ujar Ketua MUI, Prof KH Ma’ruf Amin dan konferensi pers penutupan Ijtima ulama sebagaimana dilansir dari Banjarmasinpost.co.id.

Sementara terkait akan dimasukkannya aliran kepercayaan ke KTP el jelas ditolak oleh MUI. Jelas Ma’ruf Amin pihaknya menolak aliran kepercayaan dimasukkan di KTP el saat ini.

“Kalau mau dimasukkan dibikinkan kolom khusus, kita tidak mau agama disandingkan dengan aliran kepercayaan, sekarang kan KTP el sudah berjalan biarlah mereka yang ingin memasukkan aliran kepercayaan buat baru dengan format berbeda, tidak bisa agama dihari miring dengan aliran kepercayaan,”tegasnya.

Selain itu MUI juga akan mengusulkan pembinaan penghayat aliran kepercayaan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Terkait bela Palestina, Kabupaten Tanahbumbu juga memberikan bantuan sebesar Rp 4,5 miliar setelah sebelumnya bantuan diserahkan dari masyarakat Tapin ke MUI dengan nilai Rp 3 miliar.

Ijtima Ulama keenam Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia di Kalsel sendiri diikuti diseluruh ulama se Indonesia dan dari luar negeri yaitu Palestina.

Acara yang diadakan selama tiga hari tersebut membahas masalah keagamaan dan kebangsaan termasuk juga isu bangsa yang sedang hangat.

 (Sumber: Banjarmasinpost.co.id)

Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia Bahas Polemik Kolom Agama dalam KTP

Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia Bahas Polemik Kolom Agama dalam KTP

(Banjarbaru) wahdahjakarta.com– Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permintaan empat orang yang mengaku sebagai penghayat kepercayaan menjadi salah satu pembahasan dalam Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI ke -6 Se-Indonesia.

Dalam pertemuan yang digelar di Pondok Pesantren Al Falah Banjarbaru, salah seorang peserta menegaskan bahwa seharusnya sebelum MK mengambil keputusan tersebut, haruslah diadakan musyawarah terlebih dahulu yang melibatkan ulama-ulama, pihak mendagri, Pimpinan ormas Islam, dan Pimpinan kepercayaan di seluruh Indonesia.

“Membuat KTP baru dan mengganti semua kolom agama dengan kolom kepercayaan itu butuh dana yang besar. Bukan hanya itu, jika ini dibiarkan maka akan muncul beberapa masalah lain yang berkaitan dengan agama,”  ucap salah seorang peserta, Selasa (8/5).

Menurutnya, antara agama dan kepercayaan tidak mungkin bersatu.

“Agama dan kepercayaan itu dua kata yang bertolak belakang. Tidak bisa bersatu. Jika pemerintah mau jangan menggabungkan keduanya,” tambahnya.

Selain itu, lanjut ia, jika dipaksakan maka masyarakat akan bingung sendiri.

“Jika orang kepercayaan itu meninggal dunia, maka bagaimana mengurus jenazahnya. Kan selama ini agamalah yang urus itu semua,”.[ibw/sym]

Ijtima’ Ulama Indonesia Sepakat Perkuat Komitmen Bela Negara

Ijtima’ Ulama Indonesia Sepakat Perkuat Komitmen Bela Negara

(Banjarbaru) wahdahjakarta.com – Hari kedua berlangsungnya Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI Ke-6 Se Indonesia yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Banjarbaru, Komisi A yang membahas tentang konsep masail asasiyah wathaniyah atau masalah-masalah seputar kenegaraan sepakat untuk konsisten menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah seorang peserta dari Medan mengungkapkan, Indonesia bisa aman dan damai karena Islam mayoritas di dalamnya. “Semua orang sudah tahu jika Islamlah yang membuat negara kita ini aman dan damai,”_  tukasnya, Selasa (8/5).

Dalam kesempatan tersebut  ia menyampaikan banyak fakta dan kondisi di lapangan, dimana saat jumlah kaum muslimin banyak maka negara aman. Namun sebaliknya, lanjut ia, jika Islam yang minoritas maka mereka akan tertindas.

Ia berharap agar kedepan,  segala putusan Ijtima’ yang telah disepakati akan menjadi acuan utama ummat dalam hal berkehidupan kebangsaan.

Berpandangan yang sama, salah seorang ulama dari Kalimantan Tengah menambahkan, sudah sepatutnya umat bangkit di bawah komando ulama. “Banyaknya kasus penistaan agama dan ketimpangan hukum kita adalah wajah negeri ini. Kita hanya ingin negeri ini aman. Itu saja,”  tutupnya di ujung paparan.[ibw/sym]

700 Ulama Hadiri Ijtima Komisi Fatwa MUI di Ponpes Alfalah Banjarbaru

700 Ulama Hadiri Ijtima Komisi Fatwa MUI di Ponpes Alfalah Banjarbaru

(Banjarbaru) wahdahjakarta.com, – 700 ulama dari berbagai daerah di Indonesia selama empat hari, terhitung hari Senin (7/5) hingga Kamis (10/5) berkumpul di Pondok Pesantren Al Falah, Banjar Baru Kalimantan Selatan dalam agenda pertemuan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI Ke-6 Se-Indonesia. Kegiatan ini mengangkat tema _ “Meningkatkan Peran Ulama dalam Melindungi dan Memajukan Umat, Bangsa dan Negara.

Hadir dalam kegiatan ini Menteri Agama Republik Indonesia, H. Lukman Hakim Saefuddin, Ketua MUI Pusat, KH. Ma’ruf Amin, Wasekjen MUI Pusat ustadz Muhammad Zaitun Rasmin. Selain itu hadir pula beberapa perwakilan ormas Islam, Pimpinan Pondok pesantren, dan beberapa perguruan tinggi.

 “Kegiatan semacam ini kita adakan sekali setiap tiga tahun. Kami laksanakan di Pondok Pesantren karena memang di sanalah tempat yang paling baik untuk mengumpulkan ulama-ulama,”_  ucap KH. Ma’ruf Amin dihadapan seluruh peserta yang hadir.

Lebih lanjut lagi, Beliau menyampaikan bahwa dalam pertemuan ini akan dibahas beberapa hal. Salah satunya menyangkut kondisi kesenjangan sosial yang saat ini melanda bangsa Indonesia.

“Kita berharap pertemuan ini biaa menjadi awal yang baik bagi negeri ini,”_  tutupnya.

Turut hadir sebagai tamu Ulama Palestina Syaikh Dr. Nawwaf. Ketua Lajnatulquds Palestina ini didapuk menyampaikan sambutan di sela-sela acara pembukaan Ijtima.

Dengan didampingi ustadz Muhammad Zaitun Rasmin sebagai penerjemah, Syaikh Nawwaf menegaskan bahwa saat ini warga Palestina masih tetap teguh mempertahankan sejengkal demi sejengkal tanah Palestina.

“Al-Quds sama dengan Haramain. Ketiganya adalah tanah suci kaum muslimin yang wajib dipertahankan. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk menyerahkan tanah ini untuk Israel barang sedikitpun,” ucapnya dengan nada berapi-api.

Disamping itu, ia turut berbangga atas kepedulian Indonesia atas Palestina selama ini. Menurutnya, Indonesia adalah bangsa yang sangat ikhlas membantu Palestina sejak dahulu.

“Terima kasih kami ucapkan. Terima kasih dan semoga Allah memudahkan kita merebut Al-Quds,” tuturnya.[ibw/sym]

Hadiri KTT Ulama Dunia, Ustadz Zaitun: Semoga Islam Kembali Memimpin Dunia

Dengan adanya KTT Ulama Dunia ini, Ustadz Zaitun yang juga Ketua Umum Wahdah Islamiyah (WI) ini  berharap agar ‘wasathiyyah’ lebih tersebar lagi secara merata di seluruh wilayah kaum muslimin.

(Bogor) wahdahjakarta.com – Kantor Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk Dialog dan Kerja Sama Antar Agama dan Peradaban (UKP DKAAP), yang diketuai oleh Prof. Din Syamsuddin menggelar Konsultasi Tingkat Tinggi Tokoh Ulama dan Cendekiawan Muslim Dunia Mengenai Wasatiyyat Islam. Acara ini diselenggarakan selama 3 hari, 1-3 Mei 2018.

Wasatiyyat / wasathiyyah yang sering diterjemahkan sebagai Islam moderat, menurut Pak Din_sapaan akrab beliau, sebetulnya tidak mudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Bahkan beliau menyatakan, “Adalah tidak mudah untuk menemukan satu atau dua kosa kata non Arab untuk kata wasathiyyah. Karena keluasan dan kedalaman makna yang dikandungnya.”

Sedangkan menurut Wasekjen MUI yang juga Ketua Umum Wahdah Islamiyah, Ustadz Muhammad Zaitun Rasmin, ‘wasathiyyah’ adalah ajaran Islam itu sendiri.
“..dimana ‘wasathiyyah’ itu artinya adalah pemahaman tentang Islam yang sebenarnya. Yang Rabbani-Insani. Yang sesuai dengan kepentingan manusia, sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Jauh dari liberalism, dan jauh pula dari ekstrimisme.”, kata beliau.

Dengan adanya KTT Ulama Dunia ini, Ustadz Zaitun yang juga Ketua Umum Wahdah Islamiyah (WI) ini  berharap agar ‘wasathiyyah’ lebih tersebar lagi secara merata di seluruh wilayah kaum muslimin.

Ketua Ikatan Ulama dan Da’I Se-Asia Tenggara ini juga berharap, tersebarnya ‘wasathiyyatul Islam’ adalah tonggak awal kembalinya kejayaan Islam.
“Karena itu mudah-mudahan konferensi ini mendapatkan berkah adari Allah subhanahu wata’ala, dan dunia Islam kembali menjadi jaya, menjadi kampiun, menjadi pemimpin dunia, sebagaimana dahulu telah memimpin dunia selama berabad-abad”, imbuhnya.

Acara yang dihelat selama tiga hari ini dibuka di Istana Kepresidenan Bogor dan dihadiri lebih dari 50 ulama dari berbagai negara. Dari Indonesia, antara lain hadir Prof. Yunahar Ilyas (PP Muhammadiyah), KH Didin Hafidhuddin (BKsPPI), KH. Hasan Abdullah Sahal (Pesantren Gontor), Prof. Maman Abdurahman mantan Ketua Umum Persis, KH Cholil Ridwan, KH M. Shiddiq Ketua Umum DDII, dan masih banyak lagi.

Sedangkan dari luar negeri, hadir perwakilan dari negara-negara Asia seperti Filipina, Thailand, Sri Lanka, China, Jepang, dll. Negara-negara Afrika, Eropa, dan Australia juga turut hadir. Tercatat perwakilan dari Afrika Selatan, Maroko, Mesir, Rusia, Italia, Bosnia, hingga Kanada, dll. [ibw/sym]

Simak Videonya disini https://www.facebook.com/WahdahIslamiyahJakarta/videos/1557725377659226/

 

BAZNAS Dorong Audit Syariah Lembaga Zakat

BAZNAS Dorong Audit Syariah Lembaga Zakat

Jakarta (wahdahjakarta.com)– Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas organisasi pengelola zakat (OPZ), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyambut positif dan turut mensosialisasikan pemberlakuan audit syariah oleh Kementerian Agama.

Hal itu mengemuka dalam acara BAZNAS Development Forum yang mengangkat tema “Preparasi Audit Syariah di OPZ” di Kantor Pusat BAZNAS, Wisma Sirca, Jl. Johar No. 18, Kebonsirih, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/4/2018).

Hadir sebagai narasumber, Deputi BAZNAS, M. Arifin Purwakananta, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama (Kemenag), M. Fuad Nasar dan Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dr. Amirsyah Tambunan. Kegiatan ini melibatkan sekira 40 peserta yang berasal dari para pegiat zakat dari perwakilan OPZ.

“Pemberlakuan audit syariah oleh Kementerian Agama mulai tahun ini, semakin mendorong profesionalisme dan akuntabilitas pengelolaan zakat. Ketika OPZ kredibel dan akuntabel, tentu masyarakat yang menunaikan zakat akan semakin banyak. Ini akan memacu kebangkitan zakat di negeri ini,” ujar Deputi BAZNAS, M. Arifin Purwakananta.

Ia menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sudah tegas diatur bahwa badan atau lembaga amil zakat harus melakukan dua audit. Yaitu, audit keungan dan audit syariah.

Karena, menurut Arifin, bisa saja dari aspek pengumpulan, penyaluran, pendistribusian dan pelaporan keuangan benar, tapi dari sisi audit syariah ternyata belum sesuai.

“Jadi, audit syariah bagi OPZ menjadi sangat penting. Karena bagi muzaki, mereka pasti ingin kepastian apakah zakat yang mereka tunaikan dikelola dengan baik dan sesuai syariah,” ucap Arifin.

Ia menyebutkan, zakat merupakan salah satu rukun Islam, sehingga sangat terkait dengan ketentuan syariah. Karena itu, imbuh dia, regulasi audit syariah untuk program zakat akan sangat bermanfaat.

“Zakat ini kan rukun Islam dan sangat terkait dengan ketentuan syariah. Jadi saya pikir ini akan sangat bermanfaat dan harus ditaati dengan sebaik-baiknya,” kata Arifin.

Selain itu, imbuh dia, dalam pengelolaan zakat juga harus dipastikan bahwa alokasi biaya operasional tidak boleh terlalu besar. Karena, hal itu dapat mengurangi dana zakat yang seharusnya bisa maksimal didistribusikan dan didayagunakan untuk para mustahik.

“Ini juga menjadi konsen audit syariah. Betul-betul harus diatur bagaimana alokasi biaya operasional dana zakat tidak lebih dari persentase yang telah ditentukan syariah. Ini tentu kan harus ada. Jadi, yang tak muncul dalam audit keuangan disempurnakan dalam audit syariah,” kata Arifin.

Menurut dia, audit syariah yang dilakukan Kemenag melalui Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam ini, akan berdampak positif terhadap upaya penataan dan pengelolaan zakat oleh OPZ.

“Dalam rangka melakukan proses penataan yang lebih profesional kepada lembaga-lembaga pengelola zakat, audit syariah ini sangat positif-konstruktif untuk memajukan dunia zakat,” ujar Arifin.

Ia menuturkan, audit syariah mendorong profesionalisme OPZ dan menjamin peningkatan mutu manajemen pengelolaan zakat.

“Dengan audit syariah ini, OPZ bisa lebih teruji, demikian juga aspek transparansi dan akuntabilitasnya pasti meningkat,” ucap dia.

Audit syariah, papar Arifin, sepenuhnya ada di Kementerian Agama, sedangkan BAZNAS dan LAZ adalah objeknya. Regulasi ini disambut baik oleh BAZNAS dan LAZ, karena semakin menguatkan kepercayaan masyarakat kepada OPZ,” kata dia.

Arifin menambahkan, dengan audit syariah maka semua proses pengelolahan zakat dipastikan sesuai fikih, baik pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai asnaf yang ditetapkan Al-Quran dan hadis.

“Dengan demikian, para muzaki semakin nyaman menunaikan zakat ke BAZNAS dan LAZ. Sebaliknya, OPZ lebih aman dan nyaman dalam mengelola dana zakat,” ucap dia.

Menurut Arifin, audit syariah menjadi penyempurna audit keuangan oleh kantor akuntan publik (KAP) yang setiap tahun dijalani BAZNAS dan LAZ dengan mencapai opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

“Bertambahnya kepercayaan masyarakat kepada OPZ juga akan berdampak terhadap peningkatan pengumpulan zakat di masing-masing institusi filantropi Islam, sebagaimana tampak pada tren tahunan peningkatan pengumpulan zakat nasional,”kata dia.

Arifin memaparkan, BAZNAS Development Forum adalah wadah penguatan OPZ. “Forum ini juga menjadi sarana koordinasi dan peningkatan kapasitas OPZ dan para amil. Kali ini kita mengangkat tema ‘Preparasi Audit Syariah di Organisasi Pengelola Zakat’. Ini untuk mewujudkan pelayanan dan pengelolaan zakat yang terpercaya, aman, nyaman dan sesuai syariah,” tutur dia.

Di tempat yang sama, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam Kemenag, M. Fuad Nasar, mengatakan, regulasi audit syariah untuk program zakat mulai diberlakukan pada tahun ini.

“Berkaitan dengan pedoman audit syariah, sudah ada Peraturan Menteri Agama (PMA). Akhir tahun 2017 sudah diselesaikan oleh Biro Hukum Kemenag, sehingga tahun 2018 bisa diberlakukan,” ujar dia.

Fuad menyebutkan, audit syariah diberlakukan pada badan amil zakat (BAZ) nasional dan daerah, serta lembaga amil zakat (LAZ) yang jumlahnya semakin banyak.

“Dengan audit syariah, mudah-mudahan kepercayaan masyarakat bisa tumbuh dan membayar zakat ke BAZ atau LAZ yang resmi,” ucap dia.

Fuad berharap, keberadaan regulasi audit syariah akan memacu peningkatan pengumpulan dana zakat.

“Dengan audit syariah kita berharap pengumpulan zakat semakin tinggi. Dan  kita harus akui ketika Pak Bambang Sudibyo menjadi ketua BAZNAS ada peningkatan penghimpunan zakat nasional dari 3,7 triliun rupiah menjadi 4,12 triliun rupiah. Dan mudah-mudahan tahun 2018 ini, asumsi Pak Bambang 8 triliun rupiah bisa menjadi kenyataan. Kita sangat optimistis,” kata dia. (forjim)

Ketum FPI: Kiai Ma’ruf Bijak, Kedepankan Fikih Dakwah

Ketum FPI Ustadz Shabri Lubis bersama Ketum MUI KH. Ma'ruf Amin

Ketum FPI Ustadz Shabri Lubis bersama Ketum MUI KH. Ma’ruf Amin

“Kiai Ma’ruf sangat bijak ketika memaafkan Sukmawati dengan menggunakan pendekatan fikih dakwah, sembari beliau mengakomodir orang yang mau nahi mungkar dengan menuntutnya secara hukum,”

(Jakarta) wahdahjakarta.com-Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI), Ustadz Shabri Lubis dan Wakil Ketua Umum FPI, Ustadz Ja’far Shodiq, bersilaturrahmi ke Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin, Ketua Umum MUI, di kantor MUI, Jl Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu sore, 11 April 2018, sekitar pukul 15.00. Kyai Ma’ruf didampingi Wakil Ketua Umum MUI, H. Zainut Tauhid Sa’adi, Ketua MUI Bidang Infokom, H. Masduki Baidlowi, dan Ketua Komisi Dakwah MUI, KH Cholil Nafis, Ph.D.

Banyak hal yang didiskusikan berkenaan dengan masalah kemasyarakat dan persatuan umat. Di antara diskusi yang cukup hangat adalah pertanyaan Ustadz Shabri Lubis tentang sikap MUI terhadap puisi Ibu Indonesia yang dibacakan Sukmawati Soekarno. Kyai Ma’ruf menjelaskan, MUI secara institusi belum mengeluarkan sikap resmi.

Namun berkenaan dengan harapan Ketum MUI agar umat menerima permintaan maaf yang disampaikan Sukmawati dengan datang ke MUI, adalah bentuk bimbingan bagi orang yang tidak mengerti syari’at dah mengakui kesalahannya. Dalam hal ini Kyai Ma’ruf mendahulukan fikih dakwah daripada fikih ahkam.

“Saya memaafkan Sukmawati itu untuk membimbingnya, karena ia telah mengakui tak mengerti syariah dan meminta maaf kepada umat Islam. Saya hanya berharap tidak dituntut, tapi tak berarti melarang apalagi menghalangi orang yang mau menuntut secara hukum,” kata Kyai Ma’ruf

Berkenaan tuntutan hukum, Kyai Ma’ruf hanya berharap, dan sama sekali tidak melarang, apalagi menghalangi siapapun yang mau menuntut secara hukum. Sebab, wilayah hukum adalah hak seluruh warga negara dan kewenangan penegak hukum.

Jawaban Kiai Ma’ruf ini melegakan Ustadz Shabri Lubis. Bahwa Kyai Ma’ruf bijak dalam menyikapi masalah dugaan penistaan agama dalam puisi Ibu Indonesia. Sebab Kyai Ma’ruf mendahulukan fikih dakwah dalam menyikapi orang yang tidak mengerti syariah tanpa menghalangi orang lain yang mau menuntut secara hukum.

“Kiai Ma’ruf sangat bijak ketika memaafkan Sukmawati dengan menggunakan pendekatan fikih dakwah, sembari beliau mengakomodir orang yang mau nahi mungkar dengan menuntutnya secara hukum,” kata Ustadz Shabri

Tentang persatuan umat, Kyai Ma’ruf dan ustadz Shabri Lubis sepakat untuk membangun saling sepahaman, bahwa dalam berjuang dan membangun dakwah harus bagi tugas dan tidak boleh saling menafikan. Apapun yang sekiranya disalah pahami, sebaiknya dilakukan tabayyun dan musyawarah.

Ini penting sebagai sikap umat Islam. Apalagi di zaman semarak medsos, harus hati-hati dan bijak menanggapi segala isu yang berkembang. Umat Islam perlu menguatkan diri dari berbagai serangan yang mengadu domba sehingga disibukkan dengan masalah perpecahan internal umat Islam.

FPI, kata Ustadz Shabri, siap mendukung kebijakan MUI, terutama dalam melakukan nahi munkar dan menggalang persatuan umat Islam di Indonesia.[]

Permohonan Maaf Sukma, Kyai Cholil Nafis: MUI Belum Keluarkan Keputusan Apapun

Permohonan Maaf Sukma, Kyai Cholil Nafis: MUI Belum Keluarkan Keputusan Apapun

Jakarta (wahdahjakarta.com)- Menyikapi polemik permintaan maaf Sukmawati Sukarno Putri dan harapan ketua MUI Pusat KH. Ma’ruf Amin, Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat KH. Cholil Nafis turut berkomentar. Menurutnya MUI belum mengeluarkan sikap dan keputusan resmi terkait isi puisi Sukma yang diduga melecehkan adzan dan cadar.

“Sebenarnya MUI belum mengeluarkan keputusan apapun berkenaan denga status hukum Islam isi puisi itu dan belum ada sikap keagamaan MUI. Sebab untuk mengeluarkan sebuah keputusan itu MUI memerlukan kajian yang mendalam”, ujar Kyai Cholil kepada wahdahjakarta.com.

“Kiai Ma’ruf selaku ketua Umum MUI menerima permintaan maaf Ibu Sukmawati. Selaku ulama lebih senang menuntun dari pada menuntut.  Saat Ibu Sukma minta dintuntun maka ulama siap menuntun dan berharap menghentikan tuntutan hukum”, jelasnya.

Menurutnya harapan ketua MUI untuk menarik laporan bukan bermaksud menghalangi hak dan keinginan masyarakat untuk menuntut. “Harapan agar tidak menuntut itu ya sekedar harapan tak berarti menghalangi hak dan keinginan masyarakat yang hendak menuntutnya”, ungkapnya.

“Sebenarnya lebih kepada pembagian kerja saja dimana ulama itu tugasnya menuntun keislaman bukan menuntut hukum, sedangkan ahli hukum dan pengacara yang tepat memprosesnya secara hukum”, imbuhnya.

Oleh karena itu mantan Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU) ini mengimbau agar para aktivis Muslim tetap menjaga akhlaq terhadap ulama.

“MUI adalah organisasi para ulama dari berbagai ormas dan kelembagaan Islam. Ketua umum MUI adalah simbol keulamaan di Indonesia. Karena itu menghormati dan menaatinya adalah akhlak yang seharusnya dilakukan oleh setiap aktivis muslim”, harapnya.

“Bukan hanya taat saat keputusan ulama sesuai dengan selera dan kepentingannya saja tapi juga saat kepada pendapat ulama itu meskipun dirasa kurang sesuai dan tak pas  dengan pendapat pribadi atau kepentingan kelompoknya”, tandasnya. [sym].