PERNYATAAN SIKAP MAJELIS ORMAS ISLAM (MOI) TENTANG RADIKALISME DI INDONESIA

PERNYATAAN SIKAP MAJELIS ORMAS ISLAM (MOI) TENTANG RADIKALISME DI INDONESIA

 

بسم الله الرحمن الرحيم

Mencermati dengan seksama perkembangan isu radikalisme di Indonesia, maka dengan ini, mengharap rahmat, hidayah, dan ridha Allah ﷻ, Majelis Ormas Islam (MOI) menyampaikan sikap sebagai berikut:

  1. Bahwa gerakan radikalisme adalah gerakan dengan ciri

(a) Menolak NKRI, dasar negara Pancasila dan UUD 1945

(b) Bersikap Rasialis, memaksakan kehendak dengan kekerasan, pembunuhan dan pemberontakan

(c) Melakukan upaya-upaya melemahkan ketahanan bangsa dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan akhlak

(d) Aktif melakukan upaya disintegrasi seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang selalu memprovokasi rakyat Papua untuk memisahkan diri

  1. Mencegah dan menangkal infiltrasi pemikiran radikal di tubuh umat Islam, khususnya dari gerakan:
  • Khawarij yang saat ini berwujud gerakan ISIS dan Jama’ah Takfir wal Hijrah
  • Syiah yang saat ini banyak membuat korban umat Islam di Timur Tengah, begitupun dalam sejarah peradaban dunia seperti kisah Bani Qaramithah dan Shafawiyah di tahun 930 M yang telah menghilangkan jutaan nyawa Ahlussunnah wal Jama’ah (Aswaja)
  • Muktazilah atau kelompok Liberalis Rasionalis yang menolak nilai-nilai Islam kalau tidak sesuai dengan logika dan kemauan mereka. Contoh terakhir untuk hal ini adalah desakan mereka agar segera disahkannya RUU P-KS (Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual)
  • Aliran-aliran yang telah dinyatakan sesat oleh Majelis Ulama Indonesia seperti Ahmadiyah
  1. Mewaspadai kebangkitan gerakan Islamphobia dan gerakan radikalisme Anti Islam
  2. Menghimbau para tokoh untuk berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan atau wacana yang tidak tepat dan bisa menimbulkan kegaduhan dalam kehidupan berbangsa
  3. Semua pihak diharapkan untuk bersungguh-sungguh mengantisipasi dan mengatasi gerakan radikalisme melalui Tindakan Persuasif, Dialog, dan Penegakan Hukum

 

Jakarta, 28 Dzulhijjah 1440 H/29 Agustus 2019 M

 

 

Ketua Presidium MOI

Drs. H. Mohammad Siddik, MA.

 

  • ••┈┈•┈┈•⊰✿✿⊱•┈┈•┈┈•••

Majelis Ormas Islam

Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) – Persatuan Umat Islam (PUI) – Wahdah Islamiyah (WI) – Mathla’ul Anwar (MA) – Jam’iyatul Washliyah – Al-Irsyad Al-Islamiyah – Al-Ittihadiyah – Hidayatullah – Ikatan Da’i Indonesia (IKADI) – Badan Kerjasama Pondok Pesantren se-Indonesia (BKsPPI) – Persatuan Islam (Persis) – Syarikat Islam (SI)

MUI: Klaim Kebenaran dalam Kacamata Ideologi Bukan Radikalisme

Wakil Sekretaris Komisi Ukhuwah MUI Pusat, Dr. Wido Supraha

(Jakarta) wahdahjakarta.com-, Wakil Sekretaris Komisi Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Dr Wido Supraha, menyatakan, klaim kebenaran dalam perspektif ideologi tidak bisa disebut sebagai radikalisasi atau radikalisme.

Hal itu disampaikan Doktor Wido menyoal hasil penelitian yang menyebut 41 masjid di lingkungan kantor pemerintah terindikasi radikal.

Dosen Pasca Sarjana Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor ini memandang, harus lembaga yang otoritatif  untuk mengeluarkan definisi radikalisme.

Menurutnya, istilah radikal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah istilah yang positif yakni berpikir mendasar, berpikir pada akarnya, berpikir jauh ke depan.

“Ini kan tidak ada yang keliru dalam pemikiran radikal,” ujarnya sebagaimana dilansir dari hidayatullah.com Jakarta, Selasa (27/11/2018).

Bahkan kata Wido kalangan Kristiani seperti Obed Krisnantyo Aji, menulis buku “Being Radical for Jesus: Membangun Dasar Kehidupan Kristen yang Radikal Bagi Tuhan.” Jadi terangnya ada perspektif iman Kristen tersendiri.

“Kita pun Islam punya perspektif iman sendiri. Maka klaim kebenaran dalam kacamata ideologi tidak bisa disebut sebagai radikal. Justru kewajiban untuk meyakinkan umat bahwa kebenaran ada di masing-masing agamanya,” tegasnya.

Sebelumnya, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Nahdlatul Ulama (NU) mengeluarkan pernyataan terkait 41 masjid di lingkungan kantor yang terindikasi radikal.

Definisi radikal P3M sendiri, lanjut Wido, masih bisa diperdebatkan.

Ia mempertanyakan, item radikal yang dibuat P3M, misalnya bisa memprovokasi kaum kafir menyerang Muslim, provokasi konspirasi Islam diserang berbagai kekuatan, dan provokasi umat Islam dimusuhi dan diperangi.

Terhadap item ini, ia mempertanyakan, “Apakah benar seperti itu? Dan kalau benar, sebenarnya bukan di situ esensinya. Tapi mengapa justru disampaikan ke media, bukan disampaikan ke lembaga otoritatif. Dan mengapa tidak didiskusikan dengan lembaga otoritatif seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebelum disampaikan ke luar sehingga masalah ini jadi berdampak besar,” ucapnya.

Dampaknya apa? Jadi muncul kegaduhan, keresahan, dan ketakutan di tubuh umat, kata Wido. Khatib juga jadi saling tunjuk, “Siapa nih yang radikal?” Selain itu, pengurus masjid jadi tertuduh dan tidak dianggap profesional. Padahal boleh jadi, kata dia, kasus seperti ini sangat jarang terjadi.

“Mungkin ada satu dua penceramah yang suaranya keras dan seterusnya. Tapi itu kan nanti dievaluasi. Kalau dia mendukung ISIS, dia bisa dievaluasi,” ujarnya.

Hasil survei P3M itu pun baru indikasi, kata Wido. Belum sampai pada kesimpulan. Karena hanya 100 masjid pemerintah saja yang disurvei, sementara di Indonesia ada satu jutaan masjid, maka survei itu menurut Wido, tidak bisa memukul rata bahwa seluruh masjid di Indonesia terindikasi radikal.

Masalah lainnya soal metode, kata dia. P3M hanya mensurvei empat kali khutbah dalam waktu sebulan (29 September-21 Oktober 2017). “Empat kali khutbah tidak representatif,” kata dia.

Menurut Wido, hasil survei tersebut seharusnya jangan dipublikasikan ke media dulu. Tapi hendaknya disampaikan ke pemerintah yang mengurusi soal itu, dalam hal ini Dirjen Bimas Islam di Kementerian Agama. Biar Bimas Islam yang tindak lanjuti.

“(Tapi) itu tidak dilakukan (P3M). Sehingga Bimas Islam tersudutkan. Bahkan Bimas Islam juga tidak tahu yang mana 100 masjid itu,” katanya.

Wido sendiri tahunya justru dari Badan Intelijen Negara (BIN). Ia jadi mempertanyakan, mengapa P3M lebih mengutamakan membagikan hasil penelitian itu kepada BIN, ketimbang kepada Bimas Islam yang seharusnya mengurusi soal itu.

Ia juga menyesalkan mengapa BIN yang kerjanya senyap, tapi menampilkan hasil survei P3M ke publik sehingga melahirkan kegaduhan.

“Di sini saya kira ada SOP yang tidak berjalan. Sehingga kita kembali disibukkan dengan hal yang remeh temeh seperti ini,” ujarnya menyayangkan. (Andi/sym).

Sumber: Hidayatullah.com