Fiqh Praktis Zakat Fitrah

Fiqh Praktis Zakat Fitrah

Fiqh Praktis Zakat Fitrah

Hukum Zakat Fitrah

Zakat fitrah  hukumnya wajib bagi setiap Muslim. Ia merupakan kewajiban setiap Muslim (ah) pada akhir bulan Ramadhan, berdasarkan perkataan Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma;

“فرض رسول الله –صلى الله عليه وسلم– زكاة الفطرمن رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على الذكر والأنثى، والصغير والكبير، والحر والعبد من المسلمين، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة “

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mewajibkan kepada zakat fitrah pada bulan Ramadhan berupa 1 sha tamr (kurma), atau tepung gandum kepada laki-laki, wanita, anak kecil, dewasa, orang merdeka maupun budak di kalangan kaum Muslimin, dan beliau memerintahkan untuk ditunaikan sebelum orang-orang keluar ke tempat shalat (‘ied)”. (HR. Nasai).

Hikmah Zakat Fithrah

Zakat fithrah memiliki hikmah yang sangat agung yang kembali kepada muzakki (penunai zakat) dan penerima (mustahiq). Bagi penunainya zakat memiliki hikmah sebagai pembersih dan penyuci seseorang yang berpuasa dari hal-hal yang menodai puasanya, baik berupa Laghw (omong kosong) maupun rafats (perkataan kotor), sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma;

فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa salam memfardhu (wajib) kan Zakat Fithri sebagai penyuci orang-orang puasa dari laghw dan rafts serta makanan bagi orang-orang miskin”. (terj. HR. Abu Daud dan Ibn Majah).

Adapun hikmah bagi penerimanya adalah memberi kecukupan makanan sehingga mereka tidak meminta-minta pada hari ‘ied, bedasarkan hadits Nabi di atas, ““Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa salam memfardhu (wajib) kan Zakat Fithri sebagai penyuci orang-orang puasa dari laghw dan rafts serta makanan bagi orang-orang miskin”. (terj. HR. Abu Daud dan Ibn Majah).

Dalam hadits lain, Nabi juga bersabda;

أغنوهم عن السؤال يوم العيد

Berilah kecukupan kepada mereka sehingga tidak meminta-minta pada hari ‘ied”. ( HR. Baihaqiy).

 

Zakat Fitrah Berupa Makanan

Zakat Fitrah dikeluarkan dan disalurkan dalam bentuk makanan pokok mayoritas penduduk suatu daerah, baik gandum, jemawut, kurma, beras, jagung, anggur, atau keju. sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Sa’id al-Khudri radhiyallahu ‘anhu;

Ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam masih ada bersama kami, kami mengeluarkan zakat fitrah baik untuk anak kecil maupun orang dewasa, untuk orang merdeka maupun budak sebanyak 1 sha’ makanan atau 1 sha’ keju, atau a sha’ jemawut atau 1 sha’ kurma, atau 1 sha’ anggur”. (terj. HR. Bukhari dan Muslim).

Oleh karena zakat fitrah adalah zakat makanan, maka hendaknya tidak digantikan dengan uang, kecuali darurat. Sebab tidak ada satu riwayatpun yang menyebutkan bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam membayarkan uang sebagai pengganti makanan. Demikianpula tidak ada riwayat yang menjelaskan bahwa mereka mengeluarkan dan menunaikan zakat fitrah berupa uang. Padahal saat itu sudah ada uang sebagai alat tukar.

Jumlah Zakat Fitrah

Berdasarkan hadits-hadits shahih dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan atsar dari para sahabat, kadar zakat fithri adalah 1 sha’. 1 Sha’= 4 mud. 1 mud setara dengan satu cakupan dua telapak tangan orang dewasa). Namun sha’ yang dimaksud bukan berdasarkan cakupan tangan masing-masing yang berzakat. Tetapi sha’ yang dimaksud adalah sha’ nya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Sha’ Nabi jika dikonversi ke berat setara dengan 2,5 Kg.

Waktu Menunaikan Zakat Fitrah

Zakat fitrah diwajibkan pada malam hari ‘ied. Sedangkan waktu menunaikannya terbagi dua;

Waktu jawaz; boleh mengeluarkan zakat fitrah satu atau dua hari sebelum shalat ‘ied, sebagaimana hal itu pernah dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma.

Waktu Afdhal (Utama); Waktu yang utama mengeluarkan zakat fitrah adalah antara terbit fajar hingga sebelum pelaksanaan shalat ‘ied. Sebab Nabi memerintahkan agar zakat Fitrah dikeluarkan sebelum orang-orang berangkat melakukan shalat hari raya. Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma berkata; “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa salla mewajibkan zakat fitrah sebagai penyuci bagi para shaimin dari omong kosng dan perkataan kotor serta makanan bagi para masakin. Barangsiapa yang menunaikannya sebelum shalat ‘ied maka ia adalah zakat yang diterima, dan barangsiapa yang memberikannya setelah shalat ‘ied maka ia (hanya) sedekah biasa”. (terj. HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).

Penerima Zakat Fitrah 

Golongan yang berhak menerima zakat fitrah hanya orang miskin, menurut peandapat yang rajih (kuat), berdasarkan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam di atas bahwa Zakat Fithri diwajibkan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin agar mereka memiliki kecukupan sehingga tidak meminta-minta pada hari’ied. Dalam hadits riwayat Imam Baihaqiy Nabi mengatakan;

أغنوهم عن السؤال يوم العيد

Berilah kecukupan kepada mereka sehingga tidak meminta-minta pada hari ‘ied”. ( HR. Baihaqiy).

Sebagian Ulama (diantaranya Syekh al-Jazairi) ada yang berpendapat, yang berhak menerima zakat Fitrah adalah sama dengan golongan yang berehak menerima zakat secara umum, sebagaimana disebut dalam Surah At-Taubah ayat 60. Namun orang miskin lebih berhak menerima zakat Fitrah daripada kelompok lainnya. Artinya mustahiq yang lainnya diberikan setelah fakir miskin mendapatkan bagian. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi mengatkan, “Jadi, zakat Fithri tidak diserahkan kepada selain fuqara kecuali jika mereka tidak ada atau kefakiran mereka ringan atau kelompok penerima zakat lainnya memiliki kebutuhan yang mendesak”. (Minhajul Muslim, hlm.571).

Kesimpulan

  • Zakat Fitrah hukumnya wajib bagi setip Muslim (ah); baik anak-anak, dewasa, laki-laki, perempuan, orang merdeka maupun budak.
  • Zakat Fitrah ditunaikan dalam bentuk makanan pokok, dan tidak diganti dengan uang, kecuali dalam kondisi darurat.
  • Zakat Fitrah diwajibkan pada malam hari Raya.
  • Waktu afdhal penunaiannya setelah terbit fajar pada hari ‘ied sampai sebulum shalat ‘ied dimulai.
  • Boleh menunaikan zakat Fitrah satu atau dua hari sebelum ‘ied untuk memudahkan panitia menyalurkannya kepada yang berhak.
  • Jika ditunaikan setelah shalat ‘ied; terhitung sebagai sedekah biasa.
  • Hikmah Zakat Fitrhi; (1) Penyuci para shaimin dari laghw dan rafats, dan (2) Makanan bagi para masakin.
  • Yang berhak menerima zakat fitrah adalah faqir miskin. Boleh diberikan kepada yang lain dalam keadaan daruraut atau kebutuhan para fuqara dan masakin terpenuhi.

Oleh Syamsuddin Al-Munawiy

Membayar Zakat Fitrah Setelah Shalat ‘Ied

Membayar Zakat Fitrah Setelah Shalat 'Ied

Membayar Zakat Fitrah Setelah Shalat ‘Ied

Membayar Zakat Fitrah Setelah Shalat ‘Ied

Pertanyaan:

Apa hukumnya orang yang sengaja atau lupa membayar zakat fitrah hingga shalat idul fitri selesai ?

Jawab:

Apabila seseorang sengaja membayar zakat ini setelah shalat idul fitri tanpa ada udzur atau alasan syar’i maka ia berdosa, dan zakat yang dibayarnya tersebut sama sekali tidaklah bernilai zakat fitrah namun hanya bernilai sedekah biasa. Adapun bila ia melakukan itu karena ada alasan syar’i seperti lupa atau tidak mendapatkan fakir miskin sebelum shalat idul fitri, maka zakatnya tetap dianggap sah. Ini sesuai hadis Ibnu Abbas:

“Barangsiapa yang membayarnya (zakat fitrah) sebelum shalat (idul fitri) maka ia adalah zakat  yang diterima (sah), dan barangsiapa yang membayarnya setelah shalat (tanpa alasan syar’i) maka ia hanyalah dianggap sebagai sedekah seperti sedekah-sedekah biasanya” (HR Abu Daud: 1609, dan Ibnu Majah: 1827, hadisnya hasan)[Syarh Arkaan Al-Islam: hal. 128-129].

[sym].

BAZNAS Dorong Audit Syariah Lembaga Zakat

BAZNAS Dorong Audit Syariah Lembaga Zakat

Jakarta (wahdahjakarta.com)– Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas organisasi pengelola zakat (OPZ), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyambut positif dan turut mensosialisasikan pemberlakuan audit syariah oleh Kementerian Agama.

Hal itu mengemuka dalam acara BAZNAS Development Forum yang mengangkat tema “Preparasi Audit Syariah di OPZ” di Kantor Pusat BAZNAS, Wisma Sirca, Jl. Johar No. 18, Kebonsirih, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/4/2018).

Hadir sebagai narasumber, Deputi BAZNAS, M. Arifin Purwakananta, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama (Kemenag), M. Fuad Nasar dan Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dr. Amirsyah Tambunan. Kegiatan ini melibatkan sekira 40 peserta yang berasal dari para pegiat zakat dari perwakilan OPZ.

“Pemberlakuan audit syariah oleh Kementerian Agama mulai tahun ini, semakin mendorong profesionalisme dan akuntabilitas pengelolaan zakat. Ketika OPZ kredibel dan akuntabel, tentu masyarakat yang menunaikan zakat akan semakin banyak. Ini akan memacu kebangkitan zakat di negeri ini,” ujar Deputi BAZNAS, M. Arifin Purwakananta.

Ia menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sudah tegas diatur bahwa badan atau lembaga amil zakat harus melakukan dua audit. Yaitu, audit keungan dan audit syariah.

Karena, menurut Arifin, bisa saja dari aspek pengumpulan, penyaluran, pendistribusian dan pelaporan keuangan benar, tapi dari sisi audit syariah ternyata belum sesuai.

“Jadi, audit syariah bagi OPZ menjadi sangat penting. Karena bagi muzaki, mereka pasti ingin kepastian apakah zakat yang mereka tunaikan dikelola dengan baik dan sesuai syariah,” ucap Arifin.

Ia menyebutkan, zakat merupakan salah satu rukun Islam, sehingga sangat terkait dengan ketentuan syariah. Karena itu, imbuh dia, regulasi audit syariah untuk program zakat akan sangat bermanfaat.

“Zakat ini kan rukun Islam dan sangat terkait dengan ketentuan syariah. Jadi saya pikir ini akan sangat bermanfaat dan harus ditaati dengan sebaik-baiknya,” kata Arifin.

Selain itu, imbuh dia, dalam pengelolaan zakat juga harus dipastikan bahwa alokasi biaya operasional tidak boleh terlalu besar. Karena, hal itu dapat mengurangi dana zakat yang seharusnya bisa maksimal didistribusikan dan didayagunakan untuk para mustahik.

“Ini juga menjadi konsen audit syariah. Betul-betul harus diatur bagaimana alokasi biaya operasional dana zakat tidak lebih dari persentase yang telah ditentukan syariah. Ini tentu kan harus ada. Jadi, yang tak muncul dalam audit keuangan disempurnakan dalam audit syariah,” kata Arifin.

Menurut dia, audit syariah yang dilakukan Kemenag melalui Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam ini, akan berdampak positif terhadap upaya penataan dan pengelolaan zakat oleh OPZ.

“Dalam rangka melakukan proses penataan yang lebih profesional kepada lembaga-lembaga pengelola zakat, audit syariah ini sangat positif-konstruktif untuk memajukan dunia zakat,” ujar Arifin.

Ia menuturkan, audit syariah mendorong profesionalisme OPZ dan menjamin peningkatan mutu manajemen pengelolaan zakat.

“Dengan audit syariah ini, OPZ bisa lebih teruji, demikian juga aspek transparansi dan akuntabilitasnya pasti meningkat,” ucap dia.

Audit syariah, papar Arifin, sepenuhnya ada di Kementerian Agama, sedangkan BAZNAS dan LAZ adalah objeknya. Regulasi ini disambut baik oleh BAZNAS dan LAZ, karena semakin menguatkan kepercayaan masyarakat kepada OPZ,” kata dia.

Arifin menambahkan, dengan audit syariah maka semua proses pengelolahan zakat dipastikan sesuai fikih, baik pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai asnaf yang ditetapkan Al-Quran dan hadis.

“Dengan demikian, para muzaki semakin nyaman menunaikan zakat ke BAZNAS dan LAZ. Sebaliknya, OPZ lebih aman dan nyaman dalam mengelola dana zakat,” ucap dia.

Menurut Arifin, audit syariah menjadi penyempurna audit keuangan oleh kantor akuntan publik (KAP) yang setiap tahun dijalani BAZNAS dan LAZ dengan mencapai opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

“Bertambahnya kepercayaan masyarakat kepada OPZ juga akan berdampak terhadap peningkatan pengumpulan zakat di masing-masing institusi filantropi Islam, sebagaimana tampak pada tren tahunan peningkatan pengumpulan zakat nasional,”kata dia.

Arifin memaparkan, BAZNAS Development Forum adalah wadah penguatan OPZ. “Forum ini juga menjadi sarana koordinasi dan peningkatan kapasitas OPZ dan para amil. Kali ini kita mengangkat tema ‘Preparasi Audit Syariah di Organisasi Pengelola Zakat’. Ini untuk mewujudkan pelayanan dan pengelolaan zakat yang terpercaya, aman, nyaman dan sesuai syariah,” tutur dia.

Di tempat yang sama, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam Kemenag, M. Fuad Nasar, mengatakan, regulasi audit syariah untuk program zakat mulai diberlakukan pada tahun ini.

“Berkaitan dengan pedoman audit syariah, sudah ada Peraturan Menteri Agama (PMA). Akhir tahun 2017 sudah diselesaikan oleh Biro Hukum Kemenag, sehingga tahun 2018 bisa diberlakukan,” ujar dia.

Fuad menyebutkan, audit syariah diberlakukan pada badan amil zakat (BAZ) nasional dan daerah, serta lembaga amil zakat (LAZ) yang jumlahnya semakin banyak.

“Dengan audit syariah, mudah-mudahan kepercayaan masyarakat bisa tumbuh dan membayar zakat ke BAZ atau LAZ yang resmi,” ucap dia.

Fuad berharap, keberadaan regulasi audit syariah akan memacu peningkatan pengumpulan dana zakat.

“Dengan audit syariah kita berharap pengumpulan zakat semakin tinggi. Dan  kita harus akui ketika Pak Bambang Sudibyo menjadi ketua BAZNAS ada peningkatan penghimpunan zakat nasional dari 3,7 triliun rupiah menjadi 4,12 triliun rupiah. Dan mudah-mudahan tahun 2018 ini, asumsi Pak Bambang 8 triliun rupiah bisa menjadi kenyataan. Kita sangat optimistis,” kata dia. (forjim)

BAZNAS Gandeng LAZ dalam Penyaluran Zakat

BAZNAS Gandeng Lazis Wahdah dalam Penyaluran Zakat

BAZNAS Gandeng Lazis Wahdah dalam Penyaluran Zakat

Jakarta – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menggandeng lembaga amil zakat (LAZ) dalam menyalurkan dana zakat. Hal itu dikemukakan Ketua BAZNAS  Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA, CA, dalam simbolis penyerahan Kerja Sama Penyaluran Zakat BAZNAS melalui LAZ berbasis organisasi kemasyarakat (ormas) Islam.

Dalam kerja sama pendistribusian tersebut, BAZNAS mengalokasikan sekitar Rp 5 miliar. “Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan MUI, Lazis Muhammadiyah, Lazis Nahdlatul Ulama dan LAZ dari berbagai ormas seperti LAZ Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Baitul Maal Hidayatullah, LAZ Persis (Pusat Zakat Umat) dan Ormas Wahdah Islamiyah kepada Baznas atas wacana BAZNAS melayani masyarakat Indonesia termasuk aparatur sipil negara (ASN) untuk menunaikan zakat,” ujar Bambang Sudibyo  di Kantor MUI  Jl. Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/2/2018).

Hadir Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI)  KH. Ma’ruf Amin, Wakil Ketua BAZNAS  Dr. Zainulbahar Noor, SE, M.Ec, Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama yang juga anggota BAZNAS  Prof. Dr. Muhammadiyah Amin, dan Deputi BAZNAS  M. Arifin Purwakananta, anggota BAZNAS drh. Emmy Hamidiyah, M.Si, KH. Masdar F. Mas’udi, Prof. Dr. Mundzier Suparta, Ir. Nana Mintarti, MP, dan Prof. Dr. A. Satori Ismail.

Juga tampak para pengurus LAZ ormas, seperti Lazis Muhammadiyah, Lazis NU, Lazis Dewan Dakwah (DDII), Lazis Pusat Zakat Umat Persatuan Islam (Persis), Lazis Baitul Maal Hidayatullah (BMH) dan LAZIS Wahdah.

Sebagaimana amanat Pasal 5 Ayat 1 UU Zakat No 23 Tahun 2011 yakni, untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS. Kemudian, Pasal 6 UU Zakat menegaskan, Baznas merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Pasal 17, berbunyi, “Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.”

Dalam pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah (ZIS), BAZNAS melakukan berbagai saluran yakni melalui BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota, lembaga program, ormas, yayasan dan lembaga yang menangani mustahik, baik langsung kepada mustahik maupun melalui kerja sama bidang bidang tertentu dalam membantu mustahik.

Pada hari ini adalah simbolisasi pendistribusian zakat BAZNAS melalui LAZ. Dukungan ormas-ormas besar dalam pendistribusian zakat BAZNAS akan membantu penyaluran yang transparan, merata dan akuntabel di mata masyarakat.

Pendistribusian melalui LAZ akan menyasar bidang sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Seluruh pendistribusian disalurkan kepada asnaf zakat dan dipertanggungjawabkan. BAZNAS juga akan mendorong capacity building LAZ dalam mendistribusikan zakat.

BAZNAS menerapkan pengawasan rangkap dalam pendistribusian berupa monitor dan evaluasi oleh tim independen, audit internal, audit kantor akuntan publik (KAP), audit syariah. Juga penerapan manajemen ISO untuk memastikan pendistribusian sesuai dengan syariat zakat yang berupa Fatwa MUI, pandangan syariah anggota bidang syariah BAZNAS dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak menyimpang dari asnaf zakat yang telah jelas aturannya.

BAZNAS akan mengembangkan berbagai kemitraan pendistribusian zakat lainnya untuk melayani seluas mungkin kepentingan umat, termasuk mendukung berbagai program MUI. Penguatan pemberdayaan dibarengi dengan penguatan dakwah akan mendorong keberkahan dan kemakmuran Indonesia.

Dalam pengumpulan zakat maupun pendistribusian, BAZNAS akan terus dipandu oleh syariat Islam, Fatwa MUI, tuntunan ulama dan perundangan yang berlaku secara efektif dan efisien dan cermat serta berhati-hati.

Ini agar wacana pengembangan zakat Indonesia dapat berjalan dengan keberkahan, yakni sebanyak mungkin masyarakat Indonesia dapat berzakat dengan mudah, aman dan modern dan pendistribusian dana zakat umat yang sesuai syariah, amanah, transparan dan akuntabel. BAZNAS mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, termasuk media dalam kegiatan ini.*

TENTANG BAZNAS

Adalah badan pengelola zakat yang dibentuk pemerintah melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 8/2001. BAZNAS bertugas menghimpun dan menyalurkan dana zakat infak, sedekah (ZIS) dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) pada tingkat nasional. Kelahiran UU No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat nasional. BAZNAS sudah berdiri di 509 daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota).

Zakat Perdagangan

Zakat Perdagangan

Zakat Perdagangan

Seorang pedagang hendaknya menghitung jumlah nilai barang dagangan dg harga asli lalu digabungkan dg keuntungan bersih setelah dipotong piutang.
KADAR ZAKAT 2,5%.

Modal tetap tidak wajib dizakati seperti gedung, perkakas, dan alat operasional perdagangan.

Contoh : Seorang pedagang menjumlah barang dagangan di akhir tahun, dg jumlah total Rp 200Jt dan laba bersih sebesar Rp 50Jt sementara hutang Rp 100Jt.

Modal dikurangi hutang : Rp 200Jt-Rp100Jt = Rp 100Jt

Jumlah Harta Zakat : Rp 100Jt + Rp 50Jt = Rp 150Jt

Zakatnya : Rp 150Jt X 2,5% = Rp 3.750.000,-

LAZIS Wahdah Jakarta
“Melayani dan Memberdayakan”

Konsultasi Zakat :
082315900900 (call/wa/sms)

Sumber : Panduan Zakat