Wasekjen WI : RUU KUHP Masih Perlu Kajian

Ust. Ridwan Hamidi, Wasekjen Wahdah Islamiyah

(JAKARTA) Wahdahjakarta.com — Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Wahdah Islamiyah, Ust. Ridwan Hamidi menyebut bahwa RUU KUHP masih perlu pengkajian yang matang sebelum disahkan. Hal tersebut ia sampaikan pada wawancara dengan wahdahjakarta.com di Gedung DPP WI DKI Jakarta pasca konferensi pers MOI pada Selasa(17/9/2019).

Menurut ketua MIUMI Yogyakarta ini, rancangan tersebut masih banyak meninggalkan persoalan yang krusial hingga menimbulkan kontroversi di masyarakat seperti pasal hukum pidana terhadap pelaku zina.

“Terkait dengan isi rancangan UU KUHP memang masih menyisakan beberapa persoalan, diantaranya mengenai krieria pelaku zina tersebut yang dalam hal ini batasan idealnya tentu mengakomodir aturan Islam sebagai umat Mayoritas di negeri ini. Kalau itu masih ditinggalkan, maka wajar kalau umat Islam mengambil sikap” terang ustadz yang kerap disapa URH ini.

“Kemudian yang kedua, contoh beberapa pasal yang bermasalah misalnya, terkait dengan siapa yang boleh melaporkan, jika terjadi perzinahan tersebut. Dalam rumusan yang ada, pelapor adalah anak, istri dan orang tua, hanya sampai disitu, maka muncul pertanyaan bagaimana dengan pihak ketiga seperti kerabat lain atau masyarakat yang mungkin berstatus sebagai saksi” ungkap URH.

Ustadz Ridwan juga berharap pasal yang ada mencakup pidana terhadap seluruh tindak asusila yang diharamkan oleh agama Islam.

“Tentu kita berharap tindak pidana tersebut berlaku untuk semua kalangan, baik terhadap yang sudah berkeluarga atau belum, melakukan di tempat terbuka atau tertutup, atau melalui pemaksaan atau suka-suka. Karena dalam landasan agama kita semuanya mendapat tindakan hukum yang sama” ujarnya.

“Sebetulnya kita juga melihat nampaknya rancangan ini perlu kembali dikaji, bukan hanya sekedar mengejar target untuk disahkan secara cepat. Apalagi ini KUHP, harapannya betul-betul dikaji secara matang.” ungkapnya lagi.

Terakhir, Ustadz Ridwan berharap beberapa konsep yang ada harus memperhatikan nilai budaya timur yang berlaku di masyarakat Indonesia, bukan hanya berpatok pada gagasan yang diambil dari budaya di luar negeri.

“Harapannya juga beberapa konsep yang ada seperti kekerasan seksual tidak mengabaikan budaya yang telah berlaku di masyarakat Indonesia, bukan hanya menggunakan budaya diluar negeri kita.” jelas URH.

(fry)

Posted in Artikel.

Tinggalkan komentar Anda dengan kata-kata yang sopan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.