DPW DKI Jakarta dan Depok

BKsPPI Kutuk Pelanggaran HAM Terhadap Masyarakat Muslim Uyghur

0 128

(Bogor) Wahdahjakarta.com-, Badan Kerjsama Pondok Pesantren Indonesia (BKsPPI) mengutuk pelanggaran HAK Azasi Manusia (HAM) terhadap etnis Muslim Uyghur Xinjiang Tiongkok.

Hal ini disampaikan melalui pernyataan sikap yang ditanda tangani Ketua Umum BKsPPI KH. Didin Hafidhuddin dan Sekretaris Umum Ustadz Akhmad Alim, Selasa (17/12/2019).

“Mengutuk pelanggaran HAM terhadap masyarakat  Uyghur, dan mendesak Pemerintah Tiongkok agar menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM pada masyarakat Muslim Uyghur atas dalih apapun, serta menyelesaikan masalah Uyghur dengan damai  dan memberikan kebebasan kepada Muslim untuk melaksanakan ibadah dan memelihara syiar keislamannya”, jelas Kyai Didin.

BKsPPI juga mendesak PBB untuk mengeluarkan resolusi pelanggaran HAM dan OKI untuk mengadakan sidang khusus menyikapi masalah ini.

“Mendesak kepada Perserikatan Bangsa-bangsa untuk mengeluarkan resolusi terkait pelanggaran HAM atas Masyarakat Uyghur, dan negara negara lainya”, jelasnya.

“Mendesak Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk mengadakan Sidang khusus dan mengambil langkah-langkah konkrit untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM yang dialami masyarakat Uyghur khususnya dan dunia Islam pada umumnya”, tegasnya. []

Berikut selengkapnya:

PERNYATAAN SIKAP BKSPPI TENTANG PELANGGARAN HAM TERHADAP MASYARAKAT MUSLIM  UYGHUR

Bismillahirrahmanirrahim

Mencermati permasalahan pelanggaran  hak azasi manusia (HAM) di Xinjiang  Pimpinan Pusat BKsPPI menyatakan sikap sebagai berikut:

  1. Mengutuk pelanggaran HAM terhadap masyarakat  Uyghur, dan mendesak Pemerintah Tiongkok agar menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM pada masyarakat Muslim Uyghur atas dalih apapun, serta menyelesaikan masalah Uyghur dengan damai  dan memberikan kebebasan kepada Muslim untuk melaksanakan ibadah dan memelihara syiar keislamannya.

  1. Mendesak kepada Perserikatan Bangsa-bangsa untuk mengeluarkan resolusi terkait pelanggaran HAM atas Masyarakat Uyghur, dan negara negara lainya.

  1. Mendesak Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk mengadakan Sidang khusus dan mengambil langkah-langkah konkrit untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM yang dialami masyarakat Uyghur khususnya dan dunia Islam pada umumnya.

  1. Mendesak Pemerintah Indonesia untuk bersikap lebih tegas untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM di Xinjiang sesuai dengan amanat UUD 1945 dan politik luar negeri yang bebas aktif. Pemerintah Indonesia hendaknya lebih aktif menggunakan peran sebagai anggota OKI dan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk menggalang diplomasi bagi dihentikannya pelanggaran HAM di Xinjiang dan  beberapa negara lainnya.

  1. Menghimbau umat Islam dunia dan umat Islam Indonesia agar arif dan adil dalam menyikapi masalah pelanggaran HAM di Xinjiang dengan tetap memberikan bantuan materi dan doa agar masalah pelanggaran HAM pada masyarakat Uyghur segera terselesaikan, dan tetap memelihara ukhuwah Islamiyah,wathaniyyah, basyariyyah, alamiyyah.

  1. Menghimbau kepada seluruh pesantren Indonesia untuk konsisten menyikapi persoalan Uyghur ini dengan cerdas, berpegang teguh pada prinsip dan budaya pesantren,  tidak terprovokasi berita media sosial yang menghasut dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Tinggalkan komentar Anda dengan kata-kata yang sopan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: