DPW DKI Jakarta dan Depok

BKsPPI Tolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila

BKsPPI
0 156

 

(Bogor) Wahdahjakarta.com-Badan Kerjsama Pondok Pesantren se-Indonesia (BKsPPI) Pusat bersama seluruh pesantren yang tergabung di dalamnya menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Menururut Sekretaris Umum BKsPPI Pusat Dr. H. Akhmad Alim, MA penolakan terhadap RUU HIP didasari oleh berbabagi pertimbangan diantaranya, naskah akademik dan materi RUU-HIP yang dengan jelas tidak mencantumkan TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia bagi PKI yang didalamnya juga memuat larangan tegas menyebarkan dan mengembangkan paham atau ajaran Komunisme/Marxismme-Leninisme.

Selain itu lanjut Ustadz Alim ada indikasi pergeseran sendi Pancasila dari sendi Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sendi keadilan sosial serta karakter manusia Pancasila yang berlandaskan kepada nilai kemanusiaan (humanisme) yang adil dan beradab.

“Sepanjang sejarah kekuasaan di negeri ini, Pancasila selalu menjadi alat politik dengan penafsiran tunggal oleh penguasa untuk menjustifikasi tindakan zalim atas lawan-lawan politik dengan tuduhan tidak pancasilais sekaligus menjadi tameng kekuasaan untuk melindungi berbagai praktek pelanggaran hukum, padahal mestinya Pancasila menjadi salah satu pilar persatuan rakyat Indonesia dan timbangan norma berbangsa dan bernegara”, jelasnya.

Disamping itu kata pimpinan Pesantern Ibn Jauzi Bogor ada indikasi pergeseran peran agama sebagai pertimbangan nilai dan norma dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menjadikan nilai humanisme (kemanusiaan) yang absurd sebagai penggantinya.

“Padahal paham humanisme cenderung kepada paham yang diadopsi oleh ideologi komunisme”, tegasnya.

“Atas pertimbangan diatas, maka melalui risalah ini, segenap pengurus BKSPPI Pusat dengan tegas menolak pembahasan RUU-HIP, apalagi jika sampai disahkan menjadi undang-undang”, puangksanya.

Penolakan pembahasan dan upaya diundangkan RUU HIP ini jelas Ustadz Alim juga diperkuat oleh beberapa pertimbangan lain sebagai berikut :

Pertama, RUU HIP ini cacat secara yuridis, filosofis dan sosiologis sehingga berpotensi memecah belah persatuan bangsa yang telah terjalin dengan baik selama ini dengan keragaman ras dan agamanya.
Kedua, RUU HIP berpotensi menjadi alat represifisme penguasa kepada kebebasan berpendapat dan berkumpul yang dianggap berseberangan dengan kepentingan penguasa terutama perjuangan Islam.

Ketiga, RUU HIP juga berpotensi mendistorsi nilai-nilai agama yang merupakan nilai tertinggi dalam mengatur hubungan manusia dalam berbangsa dan bernegara sebagai pengejawantahan dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Keempat, RUU HIP berpotensi membangkitkan kembali paham dan ajaran komunisme leninisme dan marxisme yang jelas-jelas bertentangan dengan kesepakatan bangsa dan nilai-nilai agama yang ada.

Kelima, RUU HIP berpotensi membawa kemunduran bangsa ini dalam kehidupan bernegara serta adanya tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

Keenam, RUU HIP berpotensi munculnya berbagai bentuk pengkhiantan atas kesepakatan para Founding Father yang telah berjuang jiwa, harta dan raga demi kebaikan bangsa ini agar menjadi bangsa yang merdeka, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

“Dengan demikian, maka RUU HIP ini tidak layak diundangkan dan tidak ada orgensinya bagi perbaikan negeri ini, sebaliknya justru bisa jadi akan memperkeruh kehidupan berbangsa dan bernegara”, tegas Ustadz Alim. []

Tinggalkan komentar Anda dengan kata-kata yang sopan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: