DPW DKI Jakarta dan Depok

Majelis Ormas Islam Deklarasi Tolak RUU P-KS

Deklarasi Tolak RUU P-KS oleh Majelis Ormas Islam, Jakarta (28/03/2019)
0 102
Deklarasi Tolak RUU P-KS oleh Majelis Ormas Islam, Jakarta (28/03/2019)

(Jakarta) Wahdahjakarta.com -, Sebanyak 13 organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang tergabung dalam Majelis Ormas Islam (MOI) menyatakan penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS).

Penolakan tersebut disampaikan melalui deklarasi yang dibacakan Ketua MOI KH. Drs Muhammad Siddiq usai seminar “Bahaya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS)” yang digelar di kantor Dewan Dakwah Islamiyah (DDII), Jakarta, Kamis (28/03/2019).

“Penolakan ini didasarkan atas keprihatinan, materi dalam rancangan undang-undang  ini dapat mersuak sendi-sendi moral bangsa dan tatanan keluarga di Indonesia”, tegas Muhammad Siddiq yang juga ketua DDII.

MOI merupakan forum kerjasama ormas Islam yang terdiri dari Syarikat Islam (SI), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Al-Irsyad Al-Islamiyyah, Persatuan Islam (PERSIS), Hidayatullah, Mathla’ul Anwar, Persatuan Tarbiyah Islamiah (Perti), Al Jam ‘iyatul Washliyah, Al-Ittihadiyah, Persatuan Ummat Islam (PUI), Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia (BKsPPI), Wahdah Islamiyah (WI), dan Ikatan Da’i Indonesia (IKADI).

Deklarasi diawali dengan seminar dan diskusi membahas bahaya RUU P-KS dengan dua nara sumber utama. Wakil Sekretaris Komisi Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dr Wido Supraha dan Helmi Al Djufri konsultan hukum pada Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia DKI Jakarta.

DR. Wido Supraha

Doktor Wido mengatakan, RUU P-KS bermasalah sejak dari naskah akademiknya. Setiap  RUU wajib diawali dengan kajian dalam bentuk naskah akademik. Dengan begitu, RUU apa pun yang dibangun di atas naskah akademik yang memiliki persoalan hanya akan melahirkan persoalan baru.

Ia bahkan menyebut naskah akademik RUU ini mengandung racun. Racun seperti apa yang Wido maksud?

“Naskah akademik RUU ini dibangun di atas pendekatan hukum yang berperspektif perempuan,” jelasnya.

Pendekatan hukum berperspektif perempuan selalu memandang budaya patriarki sebagai sumber masalah diskriminasi dan ketidakadilan bagi perempuan.

“Meresponsasi ini, muncul teori tentang hukum berperspektif perempuan yang didasarkan pada kesetaraan dan keadilan gender di bidang politik, ekonomi, dan sosial yang sering dikenal sebagai ” Yurisprudensi Feminis ” atau ” Teori Hukum Feminis ” .”

Menurut peneliti INSISTS ini, karena naskah akademik RUU P-KS ini dibangun di atas konsep yang bertentangan dengan konsep-konsep kunci  dalam Islam, maka sudah sepatutnya RUU ini ditolak.

“Menolak RUU-PKS ini jauh lebih wajib daripada sekadar merevisi kontennya tanpa merubah naskah akademiknya”, pungkas Wido dalam mengakhiri makalahnya. [sym]

Tinggalkan komentar Anda dengan kata-kata yang sopan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: