DPW DKI Jakarta dan Depok

Pakar Hukum Tata Negara: Perda Syari’ah Tidak Diskriminatif

Pakar hukum tata negara Margarito Kamis
0 225
Pakar hukum tata negara Margarito Kamis, Photo:Republika.co.id 

(Jakarta) wahdahjakarta.com – Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis menganggap penolakan terhadap Peraturan daerah (perda) syari’ah dengan alasan diskriminatif tidak tepat.

Hal itu disampaikan Margarito menanggapi pernyataan ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie yang menilai Perda Syariat diskriminatif.

“Kalau disebut diskriminatif, mana Perda Syariat yang disebut diskriminatif? Mereka tidak menyebutkan yang mana itu. Apakah hukum hukum itu mengubah orang-orang tertentu menjadi Islam,” katanya sebagaimana dilansir dari Kiblat.net pada Kamis (22/11/2018).

Menurutnya, Perda-perda syari’ah yang ada tidak memaksa orang di luar Islam untuk masuk ke Islam.

“Apakah hukum-hukum itu memaksa orang tertentu berkeyakinan lain masuk ke Islam? Sejauh yang saya mengerti tidak. Jadi apa diskriminasinya?,” lanjutnya

Oleh sebab itu, pria kelahiran Ternate ini menekankan argumen diskriminatif tidak tepat. “Maka menurut saya argumen diskriminatif tidak tepat,” sambung Margarito.

Margarito juga berpendapat bahwa statemen Grace merupakan sikap politik yang salah.

“Ini pandangan politik yang tidak cukup kuat basis data dan analisisnya. Menurut saya bukan pelanggaran pidana,” tukasnya.

“Saya menolak sikap mereka. Sebab menurut saya sikap itu tidak koheren dengan kenyataan hukum positif kita pada saat ini,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa banyak undang-undang atau peraturan yang berlaku saat ini yang menggunakan nama syariah. Misalnya, kata dia, Bank Syariah, Bank Muamalah, dan ada juga kompilkasi hukum Islam.

“Ada sejumlah lagi hal-hal yang bisa kita tunjuk sebagai hukum yang memiliki nilai Islam yang sudah berlaku di negara ini,” ulasnya.

Margarito juga menegaskan bahwa dalam ilmu hukum, hukum yang diterapkan dalam bentuk undang-undang/ Perda memiliki tujuan baik. Yaitu untuk memajukan peradaban manusia.

“Apapun namanya, hukum dirangsang untuk membuat orang-orang beradab. Supaya orang mengerti nilai kemanuisaan, supaya kita hebat hidup. Karena itu tidak ada alasan untuk menolak Perda ini,” pungkasnya. (kiblat.net).

Tinggalkan komentar Anda dengan kata-kata yang sopan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: