DPW DKI Jakarta dan Depok

Penggiat Keluarga Indonesia Soroti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Perkumpulan Penggiat Keluarga (GiGa) Indonesia
1 280
Perkumpulan Penggiat Keluarga (GiGa) Indonesia

(Jakarta) wahdahjakarta.com -, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P_KS) mendapat sorotan dari berbagai pihak.

 

Pasalnya, RUU yang telah diusulkan sejak 26 Januari 2016 ini ditengarai membawa agenda tersembunyi dan memiliki masalah serius.

 

Salah satu yang menyoroti RUU ini adalah Perkumpulan Penggiat Keluarga (GiGa) Indonesia. Menurut Ketua GiGa Indonesia Prof. Euis Sunarti, RUU ini memiliki satu masalah serius, yaitu memisahkan agama dari keseharian masyarakat.

“Pasal bermasalah itu sedikit, namun itu ruh dari RUU tersebut, karena di dalam pasal itu tidak mengenali agama, bahkan memisahkan kehidupan beragama dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dia (RUU) menegasikan falsafah dan nilai agama dalam kehidupan,” ujar Prof. Euis, dilansir dari Kiblat.net, Ahad (27/01/2019).

Menurut Guru Besar Departemen Ilmu Keluarga Institut Pertanian Bogor (IPB) ini nama RUU ini bagus, namun ada beberapa masalah yang paling inti dan tidak memenuhi harapan kebanyakan masyarakat Indonesia.

“Pasal-pasalnya tidak terlalu bermasalah, hanya ada beberapa yang bermasalah yang paling inti. Nama RUU ini kan bagus, Penghapusan Kekerasan Seksual, siapa yang nggak setuju, semua harus setuju. Masalahnya, RUU ini tidak memenuhi harapan dari masyarakat kebanyakan di Indonesia, yaitu soal kekerasan seksual itu tidak dipisahkan dari penyimpangan seksual,” ujar Euis.

Keanehan itu dirasakan Euis karena kekerasan seksual diatur dalam RUU ini, namun penyimpangannya tidak diakomodir. Padahal harapan masyarakat adalah ketika dirumuskan satu undang-undang, tidak hanya menyoal kekerasan, tetapi juga kejahatan dan penyimpangan seksual.

Euis menilai RUU PKS terasa lebih fokus kepada kekerasan, namun perilaku seksnya tidak. Ia mencontohkan terkait pelacuran, di dalam RUU yang dipersoalkan adalah jika terjadi kekerasan di dalam praktek tersebut, bukan pelacurannya. Sama halnya dengan aborsi, yang dipersoalkan adalah kekerasannya, bukan aborsinya.

“RUU ini, tidak mengenal tentang penyimpangan seksual seperti homoseks. Padahal itu kan persoalan yang patut diatur, dan masyarakat mengharapkan itu diatur. Nah RUU ini menegasikan itu, jadi menegasikan tentang perilaku-perilaku yang menurut masyarakat perlu (diatur), tapi tidak diatur, lebih fokus kepada kekerasannya,” jelasnya.

Dia pun kembali mengungkit siapa penyusun RUU ini. Diakuinya bahwa penyusunnya merupakan pihak yang tidak setuju terhadap pengaturan zina dan LGBT. Sehingga hal yang bermasalah bagi masyarakat umum, malah dianggap tidak bermasalah. []

Sumber: kiblat.net

1 Comment
  1. Abu Jihad says

    Kami berharap agar RUU-PKS ini dirancang berdasarakan nilai-nilai Agama yg ada di masyarakat, krn faktor agama adalah roh dari setiap aturan yg mengikat kpd setiap warga negara, kemudian poin-poin dari setiap pasal-pasalnya dlm RUU-PKS ini, juga harus juga menjangkau/mengena kpd pokok permasalahan sebenarnya, bukan hanya akibatnya tetapi karena apa sebabnya.. terima kasih… barakallah.

Tinggalkan komentar Anda dengan kata-kata yang sopan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: