DPW DKI Jakarta dan Depok

Tolak RUU P-KS, Muslimah Makassar Tawarkan Konsep  Bangun Keluarga Tangguh

Talkshow "Membangun Keluarga Tangguh, Tolak RUU P-KS", Makassar, Selasa (26/02/2019)
0 169
Talkshow “Membangun Keluarga Tangguh, Tolak RUU P-KS”, Makassar, Selasa (26/02/2019)

(Makassar) wahdahjakarta.com –  Sejumlah komunitas muslimah di Makassar Sulawesi Selatan mendeklarasikan penolakan terhadap Rancangan Undang_Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS). Sebagai solusi, gabungan komunitas dan lembaga Muslimah semakassar tawarkan penguatan ketahanan keluarga.

Penolakan dilakukan melalui penandatangan petisi Tolak RUU P-KS yang dirangkaikan dengan Talkshow “Membangun Keluarga Tangguh, Tolak RUU P-KS” yang digelar di Gedung Al-Bayan, Kampus Utama Hidayatullah Makassar, Selasa (26/02/2019).

Talkshow ini digelar Muslimah Center  bekerja sama dengan Muslimah Hidayatullah (MUSHIDA), Komunitas Pencinta Keluarga (KIPIK), Ummi Community For Lansia Bahagia ( UC4LB). Dihadiri 100  peserta dari komunitas muslimah, lembaga dan simpatisan muslimah hidayatullah .

Menghadirkan dua pembicara nasional muslimah  yaitu  Ketua jaringan Aliansi Cinta Keluarga Indonesia (AILA) Dr.Sabriati Azis,M.Pd  (ketua jaringan aliansi cinta keluarga Indonesia ) dan Ketua Muslimah Wahdah Islamiyah Pusat, Ustadzah Harisa Tipa abidin,S.Pd.I (Ummu Khalid)

“Membangun ketahanan keluarga adalah wujud nyata dari keyakinan kita dalam menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka”, ujar Ummu Khalid.

Menurutnya Masyarakat Indonesia ke depan bisa dilihat atau diprediksi dengan kondisi keluarga saat ini. Karena institusi keluarga  adalah bagian terbesar dalam pembangunan bangsa.

Olehnya itu jelas Ummu Khalid peraturan perundangan di Indonesia  tidak boleh hanya mengatur keluarga secara parsial, sehingga gambaran utuh mengenai ketahanan keluarga tidak muncul sebagai prioritas pembangunan.

Seementara Ustadzad Sabriati menekankan dua tanggung jawab besar para ibu hari ini yaitu; tanggung jawab untuk mencerahkan masyarakat tentang parenting islami dan Mengkritisi hal –hal yang mengancam keluarga.

“Dan RUU P-KS adalah hal yang perlu untuk disikapi secara tegas”, tegas doktor Pendidikan Islam Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor ini.

Kegiatan ini diakhiri dengan penandatangan Petisi Tolak RUU P-KS sebagai wujud ketidak setujuan dan sikap nyata dari seluruh peserta yang hadir.

RUU P-KS diusulkan sejak januari 2016 lalu. Namun menjelang disahkan menuai kontroversi, karena dinilai ada beberap pasal yang bermasalah.  Kendati sedikit,, namun jsuteru di situlah ruh undang-undang ini. “Pasal bermasalah itu sedikit, namun itu ruh dari RUU tersebut, karena di dalam pasal itu tidak mengenali agama, bahkan memisahkan kehidupan beragama dalam kehidupan sehari-hari. J,” ujar Prof. Euis Sunarti, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga.

Prof Euis juga mengusulkan agar RUU P-KS diganti dengan Undang-Undang Penghapusan Kejahatan Seksual. Usulan ini didukung oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Aliansi Cinta Keluarga Indonesia (AILA Indonesia). (ed:sym)

Tinggalkan komentar Anda dengan kata-kata yang sopan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: