DPW DKI Jakarta dan Depok

Wapres JK Tinjau Gempa Palu, Tanggap Darurat Diperpanjang Dua Bulan

0 110
 Tinjau Gempa Palu, JK: Tanggap Darurat Diperpanjang Dua Bulan
Wapres JK bersama Prof. Idrus Patturusi berbincang dengan relawan medis Wahdah Islamiyah di RSUD Untada Palu, Jum’at (05/10/2018). Photo. Tim Media Laiz Wahdah

Yang terpenting saat ini adalah memastikan penanganan gempa Palu  mulai tahap tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk proses tanggap darurat saja diperpanjang menjadi maksimal dua bulan. Sementara rekonstruksi harus selesai dalam dua tahun.

 

(Palu) wahdahjakarta.com -Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) Muhammad Jusuf Kalla berkunjung ke Palu Sulawesi Tengah. Kunjungan  ini merupakan yang pertama pascagempa yang menerjang Palu, Donggala, dan Sigi pada Jum’at (28/10/2018) lalu.

Jusuf Kalla mengatakan, yang terpenting saat ini adalah memastikan penanganan gempa Palu  mulai tahap tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk proses tanggap darurat saja diperpanjang menjadi maksimal dua bulan. Sementara rekonstruksi harus selesai dalam dua tahun.

“Kita harus membuat hunian sementara, barak-barak semua yang kehilangan rumah, kemudian setelah itu rehabilitasi rekonstruksi rumah-rumah dan bangunan-bangunan rusak sambil rekonstruksi bersamaan untuk bangunan yang sudah ambruk betul. Pemerintah pusat penjamin bahwa ini kita akan tuntaskan dalam waktu dua tahun,” ujar JK selaku komandan tim penanganan gempa dan tsunami Palu, Sigi dan Donggala tersebut.

Menanggapi masih adanya wilayah yang belum terevakuasi, JK mengimbau masyarakat agar tidak tergantung pada pemerintah. Karena peangan jenazah merupakan kewajiban masyarakat yang hukumnya fardhu kifayah. Oleh karena itu beliau meminta masyarakat ikut dalam proses evakuasi kepada korban gempa dan tsunami.

“Jangan gantungkan diri ke pemerintah. Masyarakat harus kerja untuk evakuasi, itu hukum Islam juga. Kalau ada yang meninggal itu mesti fardu khifayah untuk semuanya, jangan semua gantungkan ke pemerintah, masyarakat harus serta juga,” ujar Jusuf Kalla usai rapat koordinasi dengan pemerintah daerah Sulawesi Tengah.

JK juga menolak jika pemerintah dinilai lambat dalam menangani korban gempa dan tsunami. Menurutnya, kondisi di lapangan yang membuat proses penanganan tersendat.

Begitu pun dengan perekonomian yang lumpuh di Kota Palu dan sekitarnya pascagempa. “Ya lambat bukan pemerintahnya, kondisi masyarakatnya takut nanti apalah, listrik tidak ada, atau dia pulang ke Makassar ke Jawa, Balikpapan itu memang begitu. Rakyat kehilangan penghasilan jadi tidak ada daya belinya, jadi harus sama-sama,” ujarnya.

 (Sumber: Republika.co.id).

Tinggalkan komentar Anda dengan kata-kata yang sopan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: